Jump to content
oktaviani

Pelapisan Sosial dan Derajat ?

Recommended Posts

Pelapisan Sosial

Pelapisan sosial atau stratifikasi sosial (social stratification) adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal (bertingkat).

Definisi sistematik antara lain dikemukakan oleh Pitirim A. Sorokin bahwa pelapisan sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis). Perwujudannya adalah adanya lapisan-lapisan di dalam masyarakat, ada lapisan yang tinggi dan ada lapisan-lapisan di bawahnya. Setiap lapisan tersebut disebut strata sosial. P.J. Bouman menggunakan istilah tingkatan atau dalam bahasa belanda disebut stand, yaitu golongan manusia yang ditandai dengan suatu cara hidup dalam kesadaran akan beberapa hak istimewa tertentu dan menurut gengsi kemasyarakatan. Istilah stand juga dipakai oleh Max Weber.

Dasar-dasar pembentukan pelapisan sosial
Ukuran atau kriteria yang menonjol atau dominan sebagai dasar pembentukan pelapisan sosial adalah sebagai berikut.

 

Ukuran kekayaan
Kekayaan (materi atau kebendaan) dapat dijadikan ukuran penempatan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang ada, barang siapa memiliki kekayaan paling banyak mana ia akan termasuk lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial, demikian pula sebaliknya, pa tidak mempunyai kekayaan akan digolongkan ke dalam lapisan yang rendah. Kekayaan tersebut dapat dilihat antara lain pada bentuk tempat tinggal, benda-benda tersier yang dimilikinya, cara berpakaiannya, maupun kebiasaannya dalam berbelanja


Ukuran kekuasaan dan wewenang
Seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar akan menempati lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Ukuran kekuasaan sering tidak lepas dari ukuran kekayaan, sebab orang yang kaya dalam masyarakat biasanya dapat menguasai orang-orang lain yang tidak kaya, atau sebaliknya, kekuasaan dan wewenang dapat mendatangkan kekayaan.


Ukuran kehormatan
Ukuran kehormatan dapat terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang-orang yang disegani atau dihormati akan menempati lapisan atas dari sistem pelapisan sosial masyarakatnya. Ukuran kehormatan ini sangat terasa pada masyarakat tradisional, biasanya mereka sangat menghormati orang-orang yang banyak jasanya kepada masyarakat, para orang tua ataupun orang-orang yang berprilaku dan berbudi luhur.


Ukuran ilmu pengetahuan
Ukuran ilmu pengetahuan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. Penguasaan ilmu pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik (kesarjanaan), atau profesi yang disandang oleh seseorang, misalnya dokter, insinyur, doktorandus, doktor ataupun gelar profesional seperti profesor. Namun sering timbul akibat-akibat negatif dari kondisi ini jika gelar-gelar yang disandang tersebut lebih dinilai tinggi daripada ilmu yang dikuasainya, sehingga banyak orang yang berusaha dengan cara-cara yang tidak benar untuk memperoleh gelar kesarjanaan, misalnya dengan membeli skripsi, menyuap, ijazah palsu dan seterusnya.
 

Derajat

Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang pasti mempunyai hak dan kewaibannya masing-masing. Untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban tersebut, perlu adanya jaminan dari pemerintah yang kuat dan berwibawa dan memiliki undang-undang untuk melindunginya. Kesamaan derajat ini terwujud dalam jaminan hak yang diberikan dalam berbagai sektor kehidupan. Hak inilah yang dikenal sebagai Hak Asasi Manusia. Mengenai persamaan hak ini dicantumkan dalam Universal Declaration of Human Right (1948).
Persamaan Derajat di Indonesia

Di Indonesia, hak dan kebebasan yang berkaitan dengan adanya persamaan derajat dan hakdilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada empat pasal yang melindungi hak-hak asasi, yaitu pasal 27, 28, 29, dan 31.

Pasal 27 ayat 1 mengemukakan tentang persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 2 mengemukakan tentang hak warga negara ats pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 29 ayat 2 dirumuskan mengenai kebebasan memeluk agama.Dan pada pasal 31 mengatur hak asasi mengenai hak mendapat pengajaran.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By Jennifer_Wirayang
      Tatanan sosial di Bali dibangun atas pembagian strata sosial yang dibagi ke dalam:
      1. Brahma, merupakan strata tertinggi yang diisi oleh para rohaniawan.
      2. Ksatria, merupakan strata yang diisi oleh para bangsawan dan pejabat kerajaan
      3. Waisya, merupakan strata yang diisi oleh para prajurit dan pedagang
      4. Sudra, strata untuk masyarakat biasa.
       
      Meski bergelut dengan hantaman arus globalisasi yang dibawa bersamaan dengan para turis dan pedagang asing, serta derasnya informasi dan teknologi yang masuk, kebudayaan khas yang telah lama mengakar tetap kokoh sebagai ciri khas mereka.
       
      Nama masing-masing individu dapat dilihat sebagai penunjuk strata sosial sekaligus eksistensi budaya yang ada di Bali, misal: Ida Bagus atau Ida Ayu merupakan nama yang dipakai oleh para Brahmana. Anak Agung Cokorda atau Dewa merupakan nama yang digunakan oleh para Ksatria. I Gusti merupakan nama yang digunakan bagi para Waisya, dan Wayan, Made, Nyoman, Ketut digunakan oleh para Sudra.
×
×
  • Create New...

Important Information

We use cookies. They're not scary but some people think they are. Terms of Use & Privacy Policy