Jump to content
  • Popular Contributors

  • Our picks

    • Kartu SIM Card ada celah keamanan nya
      Celah keamanan dalam kartu SIM disebut mengancam lebih dari satu miliar ponsel. Celah keamanan ini disebut dengan Simjacker.
      • 0 replies
    • Telegram Sindir Whatsapp
      WhatsApp dan Telegram adalah dua aplikasi pesan yang populer saat ini. Bahkan, bisa dibilang mereka sedang saling bersaing untuk mendapatkan jumlah pengguna lebih banyak.

      Keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam hal fitur yang dihadirkan. Tapi, ada hal yang unik terkait fitur mereka. Telegram secara terang-terangan menyindir fitur transfer file yang dimiliki WhatsApp.
      • 4 replies
    • Pernah Menang Lotre Rp. 33 Miliyar Wanita Inggris Ini Kini Jatuh Miskin
      Seorang perempuan Inggris menceritakan kisahnya sempat menjadi seorang miliarder di usia muda setelah memenangkan lotre bernilai miliaran namun kini jatuh miskin.

      Callie Rogers, asal Cumbria, Inggris, pernah memenangkan hadiah lotre pada 2003 lalu, saat dia masih berusia 16 tahun.

      Ketika itu Callie memenangkan lotre senilai hampir 1,9 juta poundsterling (setara Rp 33 miliar untuk kurs saat ini). Berkat hadiah lotre itu, Callie pernah menjadi jutawan termuda di Inggris.
      • 0 replies
    • Malam ini, gw akan bercerita sebuah cerita dari seseorang, yang menurut gw spesial. kenapa?

      karena gw sedikit gak yakin bakal bisa menceritakan setiap detail apa yang beliau alami,

      sebuah cerita tentang pengalaman beliau selama KKN, di sebuah desa penari.

      sebelum gw memulai semuanya. gw sedikit mau menyampaikan beberapa hal.
      • 0 replies
    • Kesuksesan Jobs dengan Apple nya dunia sudah gak meragukan lagi, makanya gak sungkan-sungkan dunia menyematkan gelar "Bapak Revolusi Digital" pada Steve Jobs.
      • 1 reply
berita_semua

Tarif Tol Naik bulan April 2015

Recommended Posts

post-4582-0-25036100-1425517025_thumb.jp

 

Pemerintah sudah memutuskan, pengguna jasa jalan tol akan dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen saat membayar di pintu tol. “Mulai 1 April, sudah fix,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (4/3).

 

Mardiasmo mengatakan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak sudah melakukan pembicaraan dengan para operator tol, seperti PT Jasa Marga, terkait rencana pengenaan PPN 10 persen bagi pengguna jasa tol. Tugas operator tol hanya memungut PPN kepada konsumen.

 

Dengan adanya pungutan PPN 10 persen maka tarif tol bakal naik. Kenaikan ini di luar kenaikan tarif tol yang berlangsung secara reguler dua tahun sekali.

 

Ada rencana pengenaan PPN berbarengan dengan kenaikan tarif tol reguler. “Melekat di tarif termasuk otomatis yang melaksanakan itu yang memungut tadi (Jasa Marga)," katanya.

 

Seperti diketahui jalan tol merupakan salah satu objek jasa yang bisa dikenakan PPN, sesuai dengan Undang-undang (UU) PPN.

 

Berdasarkan jadwal, di awal 2015 akan ada kenaikan tarif reguler dua tahun sekali untuk Tol Semarang-Solo seksi II pada April. Kemudian pada Mei 2015 giliran Tol Makassar seksi I dan Bogor Ring Road.

 

Ruas tol lain akan naik pada Oktober, November, hingga Desember 2015. Kurang lebih ada 22 ruas tol yang akan naik tarifnya.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • Guest Metrotvnews
      By Guest Metrotvnews
      Jakarta: Proyek Tol Depok-Antasari (Desari) diperkirakan selesai pada 2019 atau paling cepat akhir 2018. Kontraktor terus mengebut penyelesaian jalan tol.
      Quality Control PT Prima Indojaya Mandiri, kontraktor proyek, Suryadi menyebut saat ini pengerjaan sudah 60%. "Saya optimis akhir 2018 bisa selesai, jika ada kendala, paling 2019," kata dia di lokasi, Kamis, 28 Desember 2017.
      Suryadi menuturkan saat ini masih diselesaikan Seksi 1. Yakni jalan yang menghubungkan Antasari dengan Brigif sepanjang 5,8 kilometer.
      Dia bilang dengan kondisi cuaca mendukung maka pengerjaan tol bisa tepat waktu. Sampai saat ini pihaknya tidak menemukan kendala lain dalam pengerjaan kecuali ketika hujan datang.
      Bila hujan maka seluruh pekerjaan harus berhenti. "Yang melakukan pengerukan itu pasti tidak bisa apa-apa kalau hujan. Tanah yang basah jadi menyulitkan pekerja, terlebih kalau ada genangan air, sulit kendaraan berat masuk," pungkas dia. (Fachri Audhia Hafiez)
      Baca juga: Proyek Tol Depok-Antasari Dikebut, Kemacetan Tak Terhindarkan)
      www.metrotvnews.com
       
       
    • By berita_semua
      Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP KKP) menyatakan, penambahan 7 trayek tol laut membutuhkan pengerukan sekitar 1 miliar kubik pasir laut sebagai pendalaman alur di 2017. Pemerintah akan mengawasi potensi penyelundupan pasir laut itu ke negara tetangga, terutama ke Singapura.
      Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan PSDKP KKP, Nasfri Adisyahmeta Yusar mengatakan, penambahan rute tol laut sepanjang 500 Kilometer (Km) berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam karena ada kegiatan pendalaman alur pelayaran.
      Untuk diketahui, trayek tol laut tambahan, yakni Tanjung Priok-Enggano-Mentawai-Pulau Nias-Sinabang-Pulau Nias-Mentawai-Enggano-Tanjung Priok.
      "Kemungkinan besar pendalaman alur ini akan melewati kawasan konservasi, titik-titik harta karun atau Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan mengharuskan pengerukan pasir laut. Jadi harus diawasi agar tidak merusak sumber daya kelautan dan perikanan," kata dia di Jakarta, Jumat (6/1/2017).
      Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit Pengawasan Produk dan Jasa Kelautan KKP Halid Yusuf menghitung, untuk kebutuhan pendalaman alur dalam rangka penambahan jalur tol laut sejauh 500 km, lebar 200 meter, dengan kedalaman 10 meter di dasar laut, maka pasir laut yang dikeruk sekitar 1 miliar meter kubik.
      "Namanya pembersihan alur, pasir laut harus dikeruk. Kalau tidak, kapal-kapal akan terganggu untuk alur pelayarannya. Estimasinya 1 miliar kubik dan itu diambil dari perairan Tanjung Balai Karimun ke Teluk Jakarta, melewati Provinsi Bangka Belitung, Kepulauan Riau sampai DKI Jakarta," jelasnya.
      Lebih jauh dikatakan Halid, pasir laut yang disedot sebanyak 1 miliar kubik akan menjadi potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) lumayan besar apabila digunakan untuk kebutuhan reklamasi atau pulau buatan dengan izin yang sah.
      "Harga jual pasir laut di dalam negeri untuk kebutuhan reklamasi yang sah sekitar US$ 10 per meter kubik. Jadi dikalikan saja, PNBP luar biasa besar itu," ucapnya.
      Akan tetapi, dia mewaspadai potensi penyelundupan atau ekspor ilegal pasir laut dari Indonesia ke Singapura dan negara tetangga lain. Paling banyak ekspor ilegal ke Negeri Singa.
      "Pasir laut 1 miliar kubuk tidak akan cuma dibuang di samping kanan kiri. Jadi kemungkinan besar akan dipakai untuk reklamasi maupun ekspor ilegal ke Singapura. Ini yang kita khawatirkan, butuh pengawasan luar biasa," terang Halid.
      Pemerintah telah melarang ekspor pasir laut sejak 2002. Saat itu, kata Halid, harga jual pasir laut untuk ekspor sekitar US$ 7 sampai US$ 15 per meter kubik. "Nah kalau sekarang nilainya pasti lebih besar ya," tandasnya.
    • By kotawa
      Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendesak kewajiban pajak yang mesti ditanggung Google. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan terkait hal tersebut.
      Bahkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv mengungkapkan, hingga pertemuan terkait negosiasi dengan pihak Google belum menuai titik terang.
      "Jadi begini, jadi pokoknya kita pertemuan terakhir itu karena settlement itu kita enggak ketemu, terlalu jauh angkanya dengan harapan kita," katanya.
      Karena tidak ada kesepakatan, maka pemerintah meminta Google untuk membuka data keuangannya terlebih dahulu.
      Tapi, beberapa alasan dilontarkan oleh pihak Google untuk mengulur-ulur waktu penyerahan data-data miliknya untuk menentukan besaran tanggungan pajak yang harus dibayar oleh Google.
    • By kotawa
      Proses Negoisasi antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan dengan Google belum menemukan titik temu. Buntunya proses negosiasi ini membuat Ditjen pajak kembali melanjutkan investigasinya.
      Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv mengatakan, negosiasi buntu karena nilai tawaran penyelesaian kasus tunggakan pajak (tax settlement) Google jauh lebih kecil dari yang diberikan Ditjen Pajak.
      Dia menegaskan, Ditjen Pajak akan meningkatkan status Google di tahapan preliminary investigation, di mana atas Google akan dikenai sanksi bunga 150 persen dari utang pajak.
      "Posisi saat ini close settlement, tidak ada lagi settlement. Sekarang masuk tahapan preliminary investigation di Januari dengan dikenakan sanksi bunga 150% dari utang pajak karena kita anggap tidak ada niat baik Google bayar pajak," kata dia di Ditjen Pajak, Selasa (20/12/2016).
      Haniv menjelaskan, sanski bagi Google bukan hanya membayar utang pajak dan penalti sebesar 150 persen. Bahkan, bila dalam tahap ini Google tetap tidak menunjukkan niat baiknya, pemeriksaan akan meningkat ke tahap full investigation atau investigasi penuh.
      "Full investigation. Itu 400%," katanya.
    • By berita_semua
      Google Asia Pacific Pte Ltd saat ini masih menjadi bidikan pemerintah. Pasalnya, hingga saat ini Google masih tak bersedia untuk diperiksa mengenai perpajakan.
      Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan, hingga saat ini proses penyidikan masih terus dilakukan. Namun, belum dapat dipastikan kapan pemeriksaan dapat dilakukan.
      "Masih proses, tunggu saja ya," ujarnya kepada Okezone.
      Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi. Ken pun menegaskan bahwa Google akan tetap diberlakukan sama dengan WP Badan lainnya.
      "Enggak ada perbedaan. Kalau sudah nanti kita umumkan," singkatnya.
      Sekadar informasi, tagihan pajak yang seharusnya dibayarkan Google ke pemerintah Indonesia tergolong fantastis. Dengan perolehan pendapatan dari Indonesia sebesar Rp6 triliun per tahun, seharusnya Google pusat membayar pajak hingga Rp500 miliar.
      Besarnya potensi pajak dari perusahaan digital untuk mesin pencari (search engine) ini membuat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terus berupaya agar mereka memenuhi kewajibannya di Indonesia.
×
×
  • Create New...

Important Information

We use cookies. They're not scary but some people think they are. Terms of Use & Privacy Policy