Masuk untuk mengikuti ini  
Pengikut 0
Metrotvnews

Penetapan Tersangka Setya Novanto tak Terkait Pansus KPK

1 pos di topik ini

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) tidak berkaitan dengan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK.

"Ini sama sekali tidak terkait dengan Pansus yang sekarang bekerja," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 17 Juli 2017.

Agus memastikan KPK telah memiliki dua alat bukti kuat sebelum menetapkan Setya sebagai tersangka. Lagipula, penyidik KPK tak mungkin serampangan dalam menetapkan seorang tersangka.

Saat ditanya soal bukti-bukti yang dipakai penyidik, Agus enggan membeberkan ke pewarta. Menurutnya, hal tersebut dapat diketahui di persidangan.

"Kita akan buka bukti-buktinya di pengadilan," tegas dia.

Selain itu, Agus menegaskan tak terganggu dengan kerja Pansus Hak Angket KPK. KPK, kata dia, sejak awal selalu bekerja sesuai koridor hukum. KPK pun akan bekerja keras mengusut kasus korupsi lain yang sedang digarap.

Agus menambahkan, penanganan perkara KTP-el merupakan tanggung jawab KPK kepada seluruh rakyat Indonesia yang berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi.

"KPK berharap publik mengawasi kerja-kerja KPK, termasuk penanganan perkara KTP elektronik. Karena kami sadar, masyarakat adalah pemilik KPK sesungguhnya," papar dia.

KPK resmi menetapkan Setya sebagai tersangka. Ketua DPR RI itu merupakan tersangka keempat dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu. Dari pihak eksekutif, KPK telah menetapkan dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto.

Baik Irman dan Sugiharto sudah diproses di pengadilan. Mereka tinggal menanti vonis hakim yang akan dibacakan pada 22 Juli 2017.

Kemudian, dari pihak swasta, KPK menetapkan Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai tersangka. Andi diduga berperan banyak dalam kasus ini, termasuk mengatur proses tender, hingga melobi anggota dewan.

Atas perbuatannya, Setya diduga melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

www.metrotvnews.com

Share this post


Link to post
Bagikan di situs lain

Buat akun atau masuk untuk berkomentar

Anda harus menjadi anggota untuk memberikan komentar

Buat sebuah akun

Mendaftar untuk account baru dalam komunitas kami. Mudah!


Daftarkan akun baru

Masuk

Sudah mempunyai akun? Masuk disini.


Masuk Sekarang
Masuk untuk mengikuti ini  
Pengikut 0