Jump to content
  • 0

Gimana pendapat jendral tentang korupsi e-KTP?


Supraman

Question

Sekarang ini lagi boomingnya korupsi e-KTP, sebelumnya 212 lah, atau demo ahok dipenjara. Sekarang kayaknya penistaan e-KTP deh. Gimana menurut jendral tentang masalah ini? Ini yang dirugikan kita semua loh ndral.

Baca deh beritanya dari Kompas:

Quote

 

Banyak nama yang disebut dalam surat dakwaan kasus korupsi e-KTP.

Puluhan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 disebut menerima fee dari uang yang dianggarkan dalam proyek e-KTP.

Dalam kasus ini, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, duduk di kursi terdakwa.

Dakwaan dibacakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Sekira bulan Juli hingga Agustus 2010, DPR RI mulai melakukan pembahasan RAPBN TA 2011. Salah satunya soal anggaran proyek e-KTP.

Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku pelaksana proyek beberapa kali melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota DPR RI.

Kemudian disetujui anggaran senilai Rp 5,9 triliun dengan kompensasi Andi memberi fee kepada beberapa anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Akhirnya disepakati 51 persen dari anggaran digunakan untuk proyek, sementara 49 persen untuk dibagi-bagikan ke Kemendagri, anggota DPR RI, dan keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan.

Dalam kasus ini, Irman didakwa memperkaya diri sebesar Rp 2.371.250.000, 877.700 dollar AS, dan 6.000 dollar Singapura.

Sementara itu, Sugiharto mendapatkan uang sejumlah 3.473.830 dollar AS.

Selain memperkaya diri sendiri, para terdakwa juga memperkaya orang lain. Berikut daftarnya berdasarkan dakwaan yang disusun jaksa KPK:

1. Gamawan Fauzi (saat itu Menteri Dalam Negeri) sejumlah 4,5 juta dollar AS dan Rp 50 juta

2. Diah Anggraini (saat itu Sekretaris Jenderal Kemendagri) sejumlah 2,7 juta dollar AS dan Rp 22,5 juta

3. Drajat Wisnu Setyawan (Ketua Panitia Pengadaan e-KTP) sejumlah 615.000 dollar AS dan Rp 25 juta

4. Enam anggota panitia lelang, masing-masing sejumlah 50.000 dollar AS

5. Husni Fahmi sejumlah 150.000 dollar AS dan Rp 30 juta

6. Anas Urbaningrum sejumlah 5,5 juta dollar AS

7. Melcias Marchus Mekeng (saat itu Ketua Banggar DPR) sejumlah 1,4 juta dollar AS

8. Olly Dondokambey sejumlah 1,2 juta dollar AS

9. Tamsil Lindrung sejumlah 700.000 dollar AS

10. Mirwan Amir sejumlah 1,2 juta dollar AS

11. Arief Wibowo sejumlah 108.000 dollar AS

12. Chaeruman Harahap sejumlah 584.000 dollar AS dan Rp 26 miliar

13. Ganjar Pranowo sejumlah 520.000 dollar AS

14. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR RI sejumlah 1,047 juta dollar AS

15. Mustoko Weni sejumlah 408.000 dollar AS

16. Ignatius Mulyono sejumlah 258.000 dolla AS

17. Taufik Effendi sejumlah 103.000 dollar AS

18. Teguh Djuwarno sejumlah 167.000 dollar AS

19. Miryam S. Haryani sejumlah 23.000 dollar AS

20. Rindoko, NU’man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz, dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR RI masing-masing 37.000 dolla AS

21. Markus Nari sejumlah Rp 4 miliar dan 13.000 dollar AS

22. Yasona Laoly sejumlah 84.000 dollar AS

23. Khatibul Umam Wiranu sejumlah 400.000 dollar AS

24. M Jafar Hapsah sejumlah 100.000 doar AS

25. Ade Komarudin sejumlah 100.000 doar AS

26. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri masing-masing mendapatkan sejumlah Rp 1 miliar

27. Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri sejumlah Rp 2 miliar

28. Marzuki Ali sejumlah Rp 20 miliar

29. Johanes Marliem sejumlah 14.880.000 dollar AS dan Rp 25.242.546.892

30. Sebanyak 37 anggota Komisi II yang seluruhnya berjumlah 556.000 dollar AS. Masing-masing mendapat uang berkisar antara 13.000 hingga 18.000 dollar AS

31. Beberapa anggota tim Fatmawati, yakni Jimmy IskandarTedjasusila Als Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi, dan Kurniawan masing-masing sejumlah Rp 60 juta

32. Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah Rp 137.989.835.260

33. Perum PNRI sejumlah Rp 107.710.849.102

34. PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp 145.851.156.022

35. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp148.863.947.122

36. PT LEN Industri sejumlah Rp 20.925.163.862

37. PT Sucofindo sejumlah Rp 8.231.289.362

38. PT Quadra Solution sejumlah Rp 127.320.213.798,36

 

Sumber: Kompas

Miris, Indonesia masih banyak permainan kayak gini.

Link to comment
Share on other sites

0 answers to this question

Recommended Posts

There have been no answers to this question yet

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Similar Content

    • By Brenda_Christie
      Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyarankan kepada calon kepala daerah agar titik rawan korupsi di daerahnya bisa menjadi bahan kampanye dan sosialiasi kepada calon pemilihnya.
      "Terkait dengan calon kepala daerah sekarang, bapak memetakan daerah mana daerah rawan korupsi di daerah bapak, bapak boleh jadikan bahan kampanye," kata Firli saat webinar Pembekalan Pilkada Berintegritas 2020 yang disiarkan akun YouTube Kanal KPK, Selasa (10/11/2020).
      Pembekalan itu diikuti oleh calon kepala daerah dan penyelenggara pemilu dari Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur.
      "Bahan kampanye untuk menghentikan korupsi itu menggunakan pendidikan masyarakat maupun dengan cara perbaikan sistem karena korupsi itu juga ada disebabkan karena sistem," ungkap Firli.
      Dalam kesempatan itu, dia juga menjelaskan tiga alasan pentingnya pilkada yang berintegritas. Pertama, luasnya kewenangan kepala daerah, yakni otoritas mengurus pemerintahan dan mengelola keuangan daerah walaupun disokong dan disetujui oleh DPRD.
      "Terkait ini ada deal-deal kesepakatan kongkalikong istilah 'ketok palu'. Kalau ada DPRD yang pengesahan APBD-nya harus menggunakan uang 'ketok palu' lapor dengan Mendagri lapor dengan saya. Pasti diambil alih oleh Mendagri kalau pembahasan RAPBD itu terhambat oleh DPRD," tutur dia.
      Firli pun mencontohkan kasus suap "ketok palu" pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.
      Dalam kasus itu, KPK total telah menetapkan tersangka sebanyak 18 orang. Dari jumlah itu, 12 di antaranya telah diproses hingga persidangan. Para pihak yang diproses tersebut terdiri atas gubernur, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi DPRD, dan pihak swasta.
      "Lebih lucu lagi ada KPK datang di suatu daerah kami sampaikan seperti itu kebetulan lagi bahas tentang RAPBD. Tidak ada kesepakatan antara gubernur dan DPRD. Kami datang intervensi, 'ketok palu' gratis saat itu," ucap Firli.
      Namun, kata dia, saat KPK pulang, anggota DPRD pun menanyakan kepada gubernurnya soal kesepakatan "uang ketok palu" tersebut.
      "Begitu kami pulang, anggota DPRD tanya dengan gubernurnya mana kesepakatan 'uang ketok palu', palunya sudah saya ketok APBD-nya sudah disetujui. Kata gubernurnya apa, baru kemarin KPK datang ke sini, apa kata DPRD itu 'kan kemarin, sekarang sudah balik dia', deal bayar-bayaran. Akhirnya, satu gubernur, satu sekda, lima kadis, 11 anggota DPRD kena semua," kata Firli.
      Banyak Calon Kepala Daerah Terjerat Korupsi
      Kedua, alasan pentingnya Pilkada yang berintegritas karena banyak kepala daerah yang tersangkut korupsi.
      "Kenapa perlu integritas? Karena banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Saya tentu dengan Pak Mendagri, KPU, Bawaslu sepakat kami dari awal mengingatkan calon kepala daerah supaya tidak terlibat kasus korupsi. Datanya mengerikan 122 bupati/wali kota, 21 gubernur yang ditangani KPK," ucapnya.
      Terakhir alasan dibutuhkan pilkada yang berintegritas, politik uang pada pilkada, yakni pada pendanaan pencalonan/kampanye hingga menjabat kepala daerah, melibatkan peserta, penyelenggara/pengawas, pemilih, partai politik, hingga pengusaha/penyandang dana.
       

    • By BisaJadi
      Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku tak kaget buronan kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra, ditangkap Kepolisian RI di Malaysia pada Kamis (30/7/2020) malam. Penangkapan tersebut sudah dirancang 10 hari sebelumnya.
      Awalnya, menurut Mahfud, pada Senin (20/7) ia menggelar rapat lintas kementerian yang melibatkan Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri. Rapat digelar untuk mengadakan operasi khusus penangkapan Djoko.
      Namun, sebelum rapat, Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan kepolisian sudah menyiapkan operasi. Sigit meyakinkan Mahfud MD tak perlu kontak Government to Government, cukup kerja sama antar-kepolisian. Mahfud pun setuju dan yakin Polri bisa mengatasinya.
      Ringkasan
      Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku tidak kaget Djoko Tjandra berhasil ditangkap. Skenario penangkapan buronan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, hanya diketahui 4 orang saja. Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo meyakinkan Menkopolhukam kepolisian sudah menyiapkan operasi penangkapan. Djoko adalah terdakwa kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Ia kabur ke Port Moresby, Papua Nugini pada 10 Juni 2009, sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkaranya. Sebaran Media
      Jumlah sebaran pada Media Daring terbanyak diraih oleh tribunnews.com dengan 18 pemberitaan, diikuti peringkat kedua antaranews.com dengan 11 pemberitaan. selanjutnya tempo.co dengan 4 pemberitaan pada peringkat ketiga.
      Sebaran Linimasa
      Sebaran topik mulai muncul sejak pukul 00:00 hingga 16:00 WIB, dan mencapai puncak pemberitaan pada pukul 06:00 WIB dengan total 10 pemberitaan.
      Sebaran Facebook
      Jumlah interaksi pada media sosial Facebook terbanyak diraih oleh tempo.co dengan 4628 interaksi, diikuti peringkat kedua kompas.tv dengan 2786 interaksi. Selanjutnya liputan6.com dengan 1122 interaksi pada peringkat ketiga.
       
    • By jurnal_korupsi
      Kepala Desa Pedataran di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Kahiruddin (46) ditangkap polisi. Dia ditangkap karena diduga melakukan korupsi dana desa Rp 404 juta.
      "Berdasarkan investigasi ada kerugian Rp 404.737.761 dari dana APBN. Harusnya dana untuk pembangunan desa," terang Kasat Reskrim Polres OKU, AKP Wahyu, kepada wartawan, Senin (11/5/2020).
      Dugaan kerugian negara itu terjadi pada Juli 2017. Kahiruddin diduga melakukan mark up anggaran pembelian barang.
      "Tahun 2019 diketahui ada kerugian dana desa yang bersumber dari APBN. Di mana dana itu dikelola sendiri oleh Kepala Desa Pedataran. Ada markup pembelian barang dan pengurangan volume fisik," katanya.
      Wahyu mengatakan dana yang diduga dikorupsi Kahiruddin itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada juga uang yang digunakan untuk membayar utang Rp 80 juta.
      "Keterangan pelaku bahwa uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada juga untuk bayar utang Rp 80 juta lebih," katanya.
      Atas perbuatanya, Kahiruddin kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan. Dia dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Polisi juga telah menyerahkan berkas kasus dugaan korupsi ini ke Kejaksaan.
    • By jurnal_korupsi
      Proses pembelian 5.225 unit komputer oleh Bagian Pengelolaan Aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya disorot masyarakat.
      Karena pembelian komputer oleh instansi pemerintah seharusnya proses pengadaannya wajib dilaksanakan secara e-katalog, sebagaimana diatur oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang Jasa Pemerintah) yang sudah ditampilkan secara online.
      Dengan mekanisme pembelian secara e-katalog yang diatur LKPP ini, instansi pemerintah bisa mendapat barang yang berkualitas dengan harga yang jauh lebih murah serta untuk menghindari terjadinya markup harga, rekayasa, kolusi, korupsi dll
      Oleh Karenanya FKKS - Forum Komunikasi Komite Sekolah mempertanyakan, kenapa pembelian komputer senilai total Rp. 52 milyar itu tidak dilakukan secara e-katalog, tapi dilakukan dengan cara pelelangan dan bahkan dengan cara lelang cepat, dimana dengan itu data persyaratan, harga penawaran & peserta pengadaan yang menjadi penyedia, barang di LPSE Surabaya dengan kode lelang 7303010 , tidak bisa diakses/diketahui oleh publik?
      Bahkan, menurut FKKS, pelaksanaan lelang untuk pengadaan komputer itu terkesan dilaksanakan untuk menghindari pelaksanaan pengadaan melalui cara e-katalog yang ada pada system LKPP.
      Anggota FKKS, Yudo Anggodo menyatakan, indikasi mensiasati agar tidak melakukan pengadaan secara e-katalog ini terlihat bahwa lelang pengadaan komputer ini terkesan sengaja dilakukan ketika melihat peluang saat system e-katalog untuk produk komputer di LKPP sedang di-upgrade/ diperbaharui. Dimana proses pengadaan dengan cara lelang itu dilaksanakan  tanggal 02 Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 Februarti 2018.
      "Padahal saat system e-katalog untuk produk komputer  di LKPP itu sedang di-upgrade, sudah ada pengumuman dalam situs LKPP tersebut  bahwa untuk e-katalog (online shop) untuk produk komputer sudah bisa dipakai kembali pada tangga 17 Februari 2018", kata Yudo
      "Kenapa tidak menunggu hanya beberapa hari sehingga terkesan terburu2 memanfaatkan waktu luang sekian hari saat system e-katalog di LKPP sedang upgrade. Situasi itu tampaknya malah dipakai alasan untuk melaksanakan pengadaan komputer dengan system lelang dan tidak melalui cara pembelian e-katalog? Dan kenapa tidak melalui lelang biasa yang info bisa diketahui publik, kok memakai cara lelang cepat yang info detailnya di situs LPSE Surabaya tidak bisa diakses/ diketahui publik", ujarnya 

      Apalagi kemudian diketahui, bahwa persyaratan, spesifikasi dll untuk bisa menjadi penyedia barang dalam lelang pengadaan komputer itu terkesan dibuat sangat sulit, dan berpeluang membuat situasi yang bisa menimbulkan anggapan adanya rekayasa bahwa hanya pengusaha tertentu saja yang bisa menjadi penyedia barang.
      "Jika kualitas komputer serta spesifikasinya kalah bagus, dan pembelian dengan cara lelang pengadaan ini ternyata harganya jauh lebih mahal dibanding harga, jika proses pembelian melalui e-katalog di LKPP, apa ini nantinya tidak bermasalah dalam hukum?",  tutur Yudo
      Sebagaimana diketahui, kota Surabaya, pada tahun 2018 ini mengalokasikan dana sebesar Rp. 52 milyar untuk pembelian komputer dan perlengkapannya, dimana rencananya sebanyak 5255 tersebut akan dibagikan kepada SD dan SMP negeri yang kekurangan peralatan
      Untuk SD keperluannya meliputi pemenuhan laboratorium, ruang guru dan ruang tata usaha. Sedangkan di jenjang SMP komputer diberikan untuk melengkapi laboratorium, ruang guru dan keperluan ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
      Menurut FKKS, karena untuk keperluan dan dibagikan ke sekolah-sekolah di Surabaya, bukankah biasanya pembelian komputer itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan? Karena Dinas Pendidikan lebih tahu kebutuhan sekolah. Dan selama ini pembelian komputer untuk keperluan sekolah dan peningkatan mutu proses belajar mengajar,  dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan atau langsung oleh sekolah melalui proses pembelian e-katalog di LKPP.
      Maka tampak janggal ketika dana untuk peningkatan mutu pendidikan dalam hal ini pembelian komputer dikelola oleh Bagian Pengelolan Aset Pemkot Surabaya dan Dinas Pendidikan hanya bertugas membagikan komputer ke sekolah2. Apalagi kemudian proses pembelian tersebut terkesan adanya rekayasa untuk menghindari pengadaan melalui proses e-katalog di LKPP
      Jika proses pembelian komputer senilai Rp. 52 milyar ini dikemudian hari menimbulkan persoalan hukum yang berindikasi adanya dugaan korupsi, tentunya hal ini bisa mencoreng kinerja pemkot Surabaya. Apalagi Noer Oemarijati Kepala Bagian Pengelolaan Aset Pemkot Surabaya, dikenal sebagai orang yang paling dipercaya oleh walikota Tri Rismaharini.
    • Guest News
      By Guest News
      Pihak koroner atau dokter forensik di Los Angeles memastikan salah satu saksi kasus korupsi E-KTP Johannes Marliem meninggal dunia akibat bunuh diri di kediamannya di California, AS. Menurut petugas koroner, jenazah Johannes Marliem masih berada di kamar jenazah menunggu klaim dari pihak keluarga.
       
×
×
  • Create New...