Jump to content
faktur

Sejarah KTP di Indonesia

Recommended Posts

Sejarah KTP di Indonesia

 

post-353-0-78711400-1413903952.jpg

 

Tertib administrasi kependudukan diperlukan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap kepastian status pribadi dan status hukum penduduk di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan baru terbit setelah 61 tahun Indonesia merdeka. Seharusnya Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 ini terbit segera setelah Indonesia merdeka, karena hal-hal yang berkaitan dengan Penduduk dan Warga Negara langsung diamanatkan oleh Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk diatur dengan Undang-Undang.

 

Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pengaturan tentang Administrasi Kependudukan, termasuk di dalamnya pengaturan tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) diatur oleh peraturan peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (Staatsblad) dan setingkat peraturan Menteri. Kondisi ini dipergunakan oleh banyak pihak untuk membuat dokumen kependudukan, termasuk KTP yang identitas penduduknya tidak benar, di samping itu sangat mudah dibuat KTP ganda dan KTP palsu. Kondisi ini masih terus berjalan sampai dengan tahun 2009, meskipun setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diterbitkan, kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya yaitu antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, tetapi hal-hal mendasar dalam Administrasi Kependudukan belum dapat terimplementasi secara benar dan baik.

 

Baru setelah tersusunnya Kabinet Indonesia Bersatu II Tahun 2009 Menteri Dalam Negeri mengetahui dan memahami kerugian akibat tidak tertibnya Administrasi Kependudukan utamanya menyangkut KTP dengan identitas tidak benar, KTP palsu dan KTP ganda, maka Menteri Dalam Negeri memberanikan diri untuk mengajukan usulan 3 (tiga) Program Strategis Nasional yang meliputi : Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan KTP Elektronik (e-KTP).

 

Tiga Program Strategis Nasional tersebut mendapat dukungan yang penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI).

 

Untuk  penerapan  e-KTP  Menteri  Dalam Negeri memprogramkan diselesaikannya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2011 - 2013, guna menghentikan berbagai kerugian Negara yang timbul dari tidak tertibnya administrasi kependudukan serta terbitnya KTP dengan identitas tidak benar, KTP palsu dan KTP ganda (TKI Ilegal, trafficking/perdagangan orang, terorisme dan kejahatan perbankan).   

 

Pelaksanaan Program e-KTP tersebut didukung oleh anggaran yang besar, perencanaan teknis yang matang, oleh karena itu ditargetkan selesai 3 tahun disertai dengan 3 komitmen yang tinggi dari Menteri Dalam Negeri dan jajarannya, yaitu :

 

a.  Program Program e-KTP harus sukses;

 

b.  Tidak boleh ada kerugian keuanganNegara yang ditimbulkan oleh Program Program e-KTP;

 

c.  Dalam pelaksanaan Program e-KTP tidak boleh terjadi pelanggaran terhadap hukum/ketentuan yang    berlaku.

 

Upaya yang dilakukan untuk menghindari kerugian keuangan Negara, antara lain adalah :

 

a.  Telah dimintakan harga perangkat kepada para produsen/prinsipal di luar negeri (RFQ) dan khusus untuk harga blangko e-KTP dimintakan kepada para percetakan yang ada di Indonesia sebelum penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Rencana Anggaran Biaya (RAB);

 

b.  Sebelum menetapkan RAB tersebut, telah diaudit oleh BPKP.

 

c.  Sebelum menetapkan HPS telah dilakukan kembali klarifikasi harga kepada pihak produser/prinsipal. Dalam hal ini Prinsipal menyatakan tidak ada perubahan harga, sehingga RAB dijadikan sebagai HPS.

 

d.  Untuk  pencegahan  terjadinya  penyimpangan dalam pelaksanaan penerbitan NIK dan penerapan e-KTP,  Menteri Dalam Negeri mengharapkan kepada Ketua KPK dan Ketua BPK untuk membantu pencermatan terhadap RAB pekerjaan penerbitan NIK dan penerapan e-KTP.

 

e.  Setelah kontrak ditandatangani dan pekerjaan dilaksanakan oleh Konsorsium pemenang lelang, telah dilakukan audit oleh Tim BPK.

 

Secara Administratif, kehati-hatian Kementerian Dalam Negeri, khususnya agar pelaksanaan lelang sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010, upaya maksimal yang dilakukan, antara lain :

 

a. Panitia lelang didampingi oleh Tim Pendamping dari BPKP dari awal sampai selesai proses pelelangan.

 

b. Sebelum Menteri Dalam Negeri selaku Pengguna Anggaran menetapkan pemenang, maka Panitia lelang meminta kepada BPKP untuk mereview proses pelelangan paket pekerjaan Penerapan KTP Elektronik.

 

c. Menteri Dalam Negeri juga meminta pendapat kepada KPK, BPK, Kejaksaan Agung dan Kapolri mengenai proses pelelangan yang sudah dilaksanakan oleh Panitia Lelang

 

Upaya maksimal secara teknis yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri antara lain :

 

a. Meneliti dan mengevaluasi agar perangkat dan sistem yang ditawarkan oleh peserta lelang betul-betul sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, maka Kemendagri membentuk Tim Teknis Teknologi Informasi untuk melakukan evaluasi teknis dan memastikan bahwa perangkat dan system yang diserahkan oleh Konsorsium berjalan dengan baik.

 

b. Untuk meyakinkan dan memastikan agar Konsorsium pemenang lelang mampu melaksanakan penerapan Program e-KTPl dengan output sesuai dengan yang diharapkan, maka Panitia lelang bersama Tim Teknis Teknologi Informasi mewajibkan peserta lelang untuk mengikuti uji perangkat, uji output dan uji laboratorium, sehingga Program e-KTP yang dihasilkan dapat dipastikan sudah memenuhi standar internasional.

 

Syukur Alhamdulillah, pelaksanaan program e-KTP sampai dengan bulan Agustus 2013 berjalan sesuai dengan target dan program yang telah ditetapkan. Sebagian besar penduduk Wajib KTP di Indonesia telah direkam  dan  telah  diterbitkan  Program e-KTP nya.  Belum  ada  satupun Negara di dunia ini dalam kurun waktu 1 tahun mampu melaksanakan perekaman dan sekaligus penerbitan Program e-KTP (ID Card) lebih dari 100 juta ID Card.

 

Dalam Seminar Internasional tentang ID Card di Abu Dhabi, banyak Negara memberikan apresiasi  dan pujian kepada   Pemerintah Indonesia  atas keberhasilannya  dalam  pelaksanaan  Program Program KTP-el dan pujian khusus diberikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri Indonesia yang dalam program e-KTP langsung memimpin pelaksanaan e-KTP sampai di tingkat Kabupaten/Kota.

 

Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006  tentang Administrasi Kependudukan telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006  tentang Administrasi Kependudukan. Dengan disahkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 ini pada tanggal 24 Desember 2013, maka sebutan e-KTP berganti menjadi KTP-el (KTP Elektronik) sesuai dengan norma Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

 

Perubahan sebutan e-KTP menjadi KTP-el tersebut sebagaimana diamanatkan pasal 1 angka 14 menjadi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

 

Dengan demikian maka menurut UU No. 24 Tahun 2013 pasal 102 point a, menyebutkan bahwa semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “KTP-el”.

 

 

Perbedaan KTP Lama, KTP Nasional dan KTP Elektronik

 

Dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk memang selalu mengalami perubahan dan secara kasat mata perbedaan antara KTP lama, KTP nasional dan KTP elektronik dapat dibedakan, berikut gambar dan keterangannya.

 

KTP Lama (KTP Kabupaten) 1978 Karakteristik Teknologi Verifikasi/Validasi

 

Blanko kertas dan laminasi plastik, stempel asli, pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dst. Photo dilekatkkan (lem), nomor serial khusus, tanda tangan/cap jempol, guilloche patterns pada blanko, data tercetak  dengan komputer, hanya untuk keperluan identitas diri dan berlaku di tiap Kabupaten/Kota.

 

Gambar KTP Nasional 2004 Karakteristik Teknologi Verifikasi/Validasi

 

Photo dicetak pada kartu, bahan terbuat dari plastic, pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dst, tanda tangan/cap jempol, nomor serial khusus, data tercetak dengan komputer, guilloche patterns pada kartu, berlaku nasional, hanya untuk keperluan ID, tahan lebih lama (tidak mudah lecek), scanning photo dan tanda tangan/cap jempol.

 

Gambar KTP Elektronik (e-KTP) 2011 Karakteristik Teknologi Verifikasi/Validasi

 

Photo dicetak pada kartu, bahan terbuat dari PVC/PC, pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT/RW dst, data dicetak dengan komputer, nomor serial khusus, multi aplikasi, berlaku nasional, guilloche patterns pada kartu, diterima secara internasional, mampu menyimpan data, scanning photo dan tanda tangan/cap jempol, tidak bias dipalsukan, data dibaca/ditulis dengan card reader, terdapat mikrocip untuk  media  penyimpan  data,  hanya  satu  kartu  untuk  satu  orang, menyimpan data pinger  print   biometrik sebagai satu uniq identification personal, satu orang satu kartu (menggantikan), mampu manampung seluruh data personal yang diperlukan dalam multi aplikasi, tingkat kepercayaan terhadap keabsahan kartu sangan tinggi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By Aladin
      Pasien positif terinfeksi COVID-19 yang meninggal dunia  telah dikremasi di Pemakaman Mumbul, Badung, Bali pada pukul 12.30 WITA. Pasien yang merupakan wanita warga negara Inggris ini sebelumnya dirawat di RS Sanglah-Bali.
      "Sesuai dengan prosedur penanganan penyakit menular karena virus, maka pihak keluarga pasien serta pemerintah memutuskan untuk mengkremasi jenazah pasien di Pemakaman Mumbul-Badung pada pukul 12.30 Wita tadi siang (11/3)," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, mengutip keterangan tertulisnya, Rabu (11/3/2020)
      Pasien tersebut adalah seorang WNA perempuan berusia 53 tahun yang juga didiagnosa juga menderita 4 penyakit bawaan yaitu menderita gula atau diabetes, hipertensi, hipertiroid, dan penyakit paru menahun. Pasien ini masuk ke Bali pada tanggal 29 Februari, di mana sejak tanggal 3 Maret, pasien mulai mengalami demam dan dirawat di RS Swasta.
      "Dan pada tanggal 9 maret pasien dirawat di RS Sanglah, perawatan dilakukan sesuai protap atau prosedur penanganan pasien pengawasan COVID-19 karena menunjukan gejala COVID-19," ujarnya.
      Hingga akhirnya pada 11 Maret dini hari, atau tepatnya pukul 02.45 WITA, pasien tersebut meninggal dunia. Dia mengkonfirmasi bahwa sampai pasien meninggal dunia Pemerintah Provinsi Bali belum menerima hasil laboratorium di Jakarta.
      "Dan setelah dikonfirmasi maka WNA yang dalam pengawasan ini dikonfirmasi masuk dalam kasus 25 positif COVID-19," tegasnya.
      Sebagai informasi, semenjak adanya kasus COVID-19, Pemerintah Provinsi Bali sudah melaksanakan berbagai tindakan preventif terutama di Bandara Ngurah Rai. Bahkan dia menegaskan, Gubernur Bali Wayan Koster telah membentuk Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 di Provinsi Bali dengan SK Nomor 236/03-B/HK/2020.
      Adapun susunan keanggotaanya terdiri dari Ketua Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Satuan Tugas Kesehatan, Satuan Tugas Area dan Transportasi Publik, Satuan Tugas Area Institusi Pendidikan, Satuan Tugas Komunikasi Publik dan satuan Tugas Pintu Masuk Indonesia.
      Terakhir, dia meminta kepada masyarakat di Bali agar tetap tenang dan waspada. Yang penting menerapkan pola hidup sehat. "Sehingga dapat terhindar dari paparan virus COVID-19 tersebut," tegasnya.
    • By VOAIndonesia
      Presiden Joko Widodo dan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed, mengadakan pertemuan bilateral di Istana Qasr Al Watan, Minggu sore (12/1). (Courtesy : Setpres RI).
      Enam belas perjanjian kerjasama dalam bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan dan penanggulangan terorisme berhasil dicapai dalam lawatan Presiden Joko Widodo ke Abu Dhabi pekan lalu.
      Dalam pertemuan bilateral di Istana Qasr Al Watan dengan Putra Mahkota Abu Dhabi yang juga Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Persatuan Emirat Arab [PEA], Mohamed bin Zayed, Minggu sore (12/1), Presiden Jokowi menyaksikan penandatanganan kerjasama di antara delegasi Indonesia dan PEA.
      Selain 16 perjanjian itu, disepakati pula 11 perjanjian bisnis dalam bidang energi, migas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset. Total nilai investasi yang disepakati mencapai 22,89 miliar dolar Amerika atau sekitar 314,9 triliun rupiah.

      Presiden Jokowi dan Pengran Mohamed bin Zayed menyaksikan pertukaran dokumen perjanjian kerjasama di Istana Qasr Al Watan, Minggu (12/1). (Courtesy : Setpres RI).
      Pernyataan pers yang diterima VOA menyatakan bahwa selain kerjasama ekonomi, Presiden Jokowi juga ingin menjadikan Persatuan Emirat Arab PEA sebagai mitra dalam pendidikan Islam yang modern, moderat dan penuh toleran. “Hal ini sangat penting artinya bagi upaya mencegah ekstremisme dan terorisme,” ujar presiden.
      Harapan serupa disampaikan Putra Mahkota Mohamed bin Zayed yang menggarisbawahi Islam sebagai agama perdamaian. “Islam tidak pernah mengajarkan terorisme. Islam selalu mengedepankan kedamaian,” tegasnya. Ia juga memuji Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, dan mengatakan “Islam di Indonesia dapat menjadi contoh Islam yang damai.”

      Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed usai pertemuan bilateral di Istana Qasr Al Watan, Minggu sore (12/1). (Courtesy : Setpres RI).
      Selain menandatangani perjanjian kerjasama, Jokowi juga melihat kemungkinan pembentukan “Indonesian Sovereign Wealth Fund,” yaitu semacam dana abadi untuk mengatur dana publik dan menginvestasikannya ke aset-aset yang luas dan beragam untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.
    • By yhosan
      Baru-baru ini, Agnez Mo dihujani komentar pedas netizen karena ungkapannya dalam media Build Series by Yahoo. Video yang beredar tersebut menunjukkan Agnez yang mengaku tidak memiliki darah Indonesia. Meskipun begitu, Agnez sendiri telah mengkonfirmasi hal ini bahwa untuk mengetahui apa yang dia bicarakan secara detail, netizen juga harus menonton video tersebut sampai habis, agar tidak salah paham.
      Meskipun ada uangkapan ‘tidak ada darah Indonesia’, Agnes mengaku bahwa dirinya tumbuh dalam keberagaman Indonesia. “Aku tumbuh dalam keberagaman budaya. Inklusivitas budaya adalah apa yang aku perjuangkan. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Senang ketika aku bisa dapat berbagi sesuatu tentangku dan negaraku,” tulisnya dalam caption instagramnya.
      Ya, tumbuh dalam keberagaman Indonesia. Bukan sekali dua kali perempuan 33 tahun ini mengenalkan budaya Indonesia ke kancah Internasional. Beberapa di antaranya akan kita bahas dan lihat bersama dalam ulasan berikut ini.
      Kenakan baju dodot dalam video Coke Bottle
      Coke Bottle adalah lagu Agnez Mo yang rilis pada tahun 2014 lalu. Lagu ini merupakan pembuktian Agnez bahwa dirinya memang layak berkarier di dunia music dan go international. Dalam video tersebut, ia berkolaborasi dengan musisi ternama Timbaland dan T.I. Yang tak pernah ia lupakan adalah tetap membawa Indonesia dalam video klipnya. Terbukti dengan Agnez yang memakai baju dodot khas Jawa dalam satu scene video.
      Lagu ‘Diamonds’ yang mewakili keberagaman yang ada di Indonesia
      Pada bulan September lalu, Agnez meluncurkan single baru bertajuk ‘Diamonds’. Lagu kolaborasi dengan French Montana ini menceritakan tentang keberagaman dan banyaknya budaya –yang ada di Indonesia. Dalam unggahannya, Agnez tampak bangga berpose menggunakan busana dan pernak-pernik dari Papua. “Berlian. Keindahan dalam diri kita masing-masing. Kekuatan dalam keberagaman. Bhinneka tunggal ika. Bersatu dalam perbedaan,” begitu akhir dari caption dengan tagar #diamonds #weare dan #embracingmyculture ini.
      Kenakan batik rancangan Anne Avantie di video klip ‘As Long As I Get Paid’
      Video klip yang satu ini pernah menuai banyak sekali pujian karena Agnez mengenakan batik yang dirancang oleh Anne Avantie untuk lagunya yang bertajuk ‘As Long As I Get Paid’. Anne Avantie sendiri mengatakan kalau Agnez Mo secara pribadi menghubunginya di pagi buta dan meminta dibuatkan gaun tersebut. Hingga sekarang, video ini sudah ditonton lebih dari 26 juta kali.
      Sudah berkarier level dunia, tapi Indonesia tetap di hati
      Baru-baru ini, Agnez juga jadi salah satu penyanyi Indonesia yang masuk dalam Museum Madame Tussaud Singapura. Namun, sebenarnya dalam postingan instagramnya Agnez selalu menempatkan Indonesia di hati. Agnez pernah membuat rambutnya dianyam seperti gaya orang Papua kebanyakan. Dirinya juga berfoto dengan merah putih, lengkap dengan caption “Always represent 💎” pada 17 Agustus lalu.
      Jadi, setiap berita yang Sahabat semua baca, jangan ditelan mentah-mentah ya. Simak dulu sampai habis, baru nantinya boleh berkomentar. Di era yang semakin canggih kita juga harus menjadi netizen yang cerdas, okay?
    • By sunshine
      Asuransi jiwa Indonesia merupakan perlindungan terhadap jaminan jika tertanggung meninggal dan diberikan kepada ahli waris sebagai sumber nafkah yang diperoleh setiap bulannya. Banyak kesalahan yang terjadi saat membeli jenis asuransi ini salah satunya tidak mengetahui tentang uang pertanggungan, hal ini membuat uang yang cair tidak dapat memenuhi kebutuhan keuangan seseorang. Selain itu, beranggapan asuransi sebagai investasi, asuransi bukan investasi, asuransi merupakan biaya untuk pengalihan resiko terhadap kerusakan atau kehilangan yang akan dibayar kepada tertanggung sesuai premi yang dibayarkan pada pengalihan resiko di perusahaan asuransi dan salah menetapkan dalam tertanggung karena tertanggung harus memiliki penghasilan paling besar.
       
      Berikut adalah penyebab berakhirnya asuransi:
       
      Terjadinya evenemen, yaitu meninggalnya tertanggung, apabila jangka waktu tertanggung meninggal dan penanggung berhak membayar uang santunan kepada ahli waris yang ditunjuk oleh tertanggung, setelah penanggung membayar uang santunan maka asuransi sudah berakhir.
      Jangka waktu berakhir, bukan karena evenemen maka beban resiko penanggung terhadap tertanggung telah berakhir dengan perjanjian penanggung mengembalikan uang kepada tertanggung, setelah pengembalian uang kepada tertanggung maka asuransi telah berakhir.
      Asuransi gugur terjadi jika tertanggung yang diasuransikan ternyata telah meninggal saat asuransi meskipun yang tertanggung tidak mengetahui kematian kecuali jika sudah diperjanjikan.
       
      Selain itu dapat terjadi jika asuransi dibatalkan. Hal ini terjadi jika tertanggung tidak melanjutkan premi sesuai perjanjian atau dibatalkan karena permohonan dari tertanggung. Jika pembatalan terjadi setelah pembayaran premi maka berdasarkan perjanjian antara penanggung dan tertanggung akan diputuskan dan dicantumkan dalam polis. Kesalahan dalam pembelian asuransi juga dapat terjadi mulai dari tidak diketahuinya uang pertanggungan yang diterima, salah menetapkan ahli waris dan tidak mengetahui kebutuhan saat ini.
       
      Asuransi jiwa Indonesia terdiri atas asuransi berjangka, asuransi seumur hidup, asuransi dwiguna dan asuransi unit link. Keuntungan dari asuransi jiwa adalah melindungi ahli waris jika meninggal dunia atau terkenal musibah dan mencegah terjadinya hal yang membuat nasabah mengalami kerugian terbesar. Asuransi akan memberikan perasaan aman karena tidak perlu takut jika terjadi sesuatu hal, memberikan pengelolaan keuangan yang tepat dan membantu pengembalian setiap kerugian sesuai polis perjanjian.
       
       
       
    • By ega
      Sejak diluncurkan pada tahun 2009, Kartu Tanda Pengenal Elektronik atau yang biasa dikenal dengan E-KTP telah menjadi kartu identitas resmi bagi masyarakat Indonesia. E-KTP diklaim memiliki beragam keunggulan karena seluruh data tersimpan dalam satu server sehingga beberapa pelanggaran yang sebelumnya terjadi pada KTP Konvensional dapat dihindari. Pelanggaran-pelanggaran tersebut seperti KTP ganda, pemalsuan identitas dan sebagainya.
      Ketika itu, ini adalah sebuah terobosan, sayangnya E-KTP seperti tidak dikembangkan lagi. Selain itu, E-KTP juga minim keunggulan tambahan yang bisa dirasakan oleh masyarakat langsung. Bahkan, pembuatannya pun terasa cukup sulit khususnya ketika terjadi kasus korupsi E-KTP oleh para pemangku kekuasaan ketika itu. Dan hingga saat ini, kemampuannya hanya sebatas kartu identitas.
      10 tahun kemudian, Kepolisian Republik Indonesia melakukan terobosan pada Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sebenarnya mirip dengan E-KTP, namun dengan beragam keunggulan baru. SIM tersebut diberi nama dengan Smart SIM. Keunggulan Smart SIM telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh pemilik.
      Salah satu keunggulan yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat adalah kemampuan Smart SIM berfungsi sebagai uang elektronik. Dengan demikian pengemudi tidak perlu repot untuk membawa uang elektronik lain untuk membayar tol. Irjen Pol. Refdi Andri, Kakorlantas Polri mengklaim sudah bekerjasama dengan bank BUMN untuk pelayanan ini.
      “Saldonya maksimal Rp 2 juta dan bisa digunakan untuk belanja, membayar tol dan sebagainya,” ungkapnya saat soft launching Smart SIM di Bekasi, Jawa Barat.
      Selain itu, Smart SIM juga dapat menyimpan data pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik SIM. Pelanggaran tersebut dapat diperiksa secara online dan akan memudahkan Kepolisian untuk melakukan evaluasi pada para pelanggar.
      Smart SIM sendiri pun diklaim sudah ditanamkan sebuah chip yang berisikan data pemilik mulai dari nama, pekerjaan, alamat dan sebagainya. Hal ini akan memudahkan pihak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan bila kedepannya sang pemilik SIM bermasalah. 
×
×
  • Create New...