Jump to content
  1. Supraman

    Supraman

  • Similar Content

    • By theblue
      Virus Corona COVID-19 telah dinyatakan sebagai wabah yang pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Perusahaan teknologi besar seperti Google dan Twitter memperbolehkan karyawannya dari rumah.
      Sejak Kamis (12/3/2020) Google sudah memandatkan 300.000 karyawannya untuk bekerja dari rumah. Khususnya untuk karyawan yang berbasis di Inggris, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Sebagai antisipasi penyebaran covid-19 atau virus corona.
      Pemberlakuan kerja dari rumah itu akan dilakukan sampai pemberitahuan lebih lanjut oleh Google.
      Google mengatakan, satu-satunya wilayah yang tersisa menjalankan bisnis seperti biasanya pada saat ini adalah Amerika Latin.
      Selain itu, Google juga telah memberi tahu lebih dari 100.000 karyawannya di Amerika Utara untuk tetap di rumah di tengah virus itu hingga setidaknya 10 April.
      CEO Google, Sundar Pichai dan CFO Google, Ruth Porat, mendesak karyawan untuk tetap termotivasi untuk menjalankan infrastruktur global Google di tengah perubahan besar dan kekhawatiran seputar penyebaran virus.
      "Kami tahu ini adalah waktu yang sangat meresahkan bagi semua orang," kata Pichai dalam email internal, pekan lalu. Ia menambahkan bahwa perusahaan memiliki tim keamanan dan ketahanan yang siap menjalankan pusat komando 24 jam untuk membantu para eksekutif memantau situasi penyebaran corona.
      Perusahaan teknologi Twitter juga menerapkan hal yang seperti Google. Twittermemutuskan untuk mewajibkan 4.900 karyawan bekerja dari rumah untuk menghadang penyebaran virus corona COVID-19 yang telah menyebar ke banyak negara.
      Dalam postingan di blog resmi perusahaan, Twitter mengatakan, "Kebijakan kerja dari rumah ini bersifat wajib karena perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mendukung komunitas perusahaan dan mereka yang rentan," ujar perusahaan seperti dilansir dari CNBC International, Kamis (12/3/2020).
      "Kami memahami bahwa ini adalah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi ini adalah saat yang belum pernah terjadi sebelumnya," lanjutnya.
      Twitter mengatakan mereka akan terus membayar kontraktor dan membayar karyawan per jam yang tidak dapat melakukan tugas mereka saat bekerja dari rumah.
    • By Aladin
      Pasien positif terinfeksi COVID-19 yang meninggal dunia  telah dikremasi di Pemakaman Mumbul, Badung, Bali pada pukul 12.30 WITA. Pasien yang merupakan wanita warga negara Inggris ini sebelumnya dirawat di RS Sanglah-Bali.
      "Sesuai dengan prosedur penanganan penyakit menular karena virus, maka pihak keluarga pasien serta pemerintah memutuskan untuk mengkremasi jenazah pasien di Pemakaman Mumbul-Badung pada pukul 12.30 Wita tadi siang (11/3)," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, mengutip keterangan tertulisnya, Rabu (11/3/2020)
      Pasien tersebut adalah seorang WNA perempuan berusia 53 tahun yang juga didiagnosa juga menderita 4 penyakit bawaan yaitu menderita gula atau diabetes, hipertensi, hipertiroid, dan penyakit paru menahun. Pasien ini masuk ke Bali pada tanggal 29 Februari, di mana sejak tanggal 3 Maret, pasien mulai mengalami demam dan dirawat di RS Swasta.
      "Dan pada tanggal 9 maret pasien dirawat di RS Sanglah, perawatan dilakukan sesuai protap atau prosedur penanganan pasien pengawasan COVID-19 karena menunjukan gejala COVID-19," ujarnya.
      Hingga akhirnya pada 11 Maret dini hari, atau tepatnya pukul 02.45 WITA, pasien tersebut meninggal dunia. Dia mengkonfirmasi bahwa sampai pasien meninggal dunia Pemerintah Provinsi Bali belum menerima hasil laboratorium di Jakarta.
      "Dan setelah dikonfirmasi maka WNA yang dalam pengawasan ini dikonfirmasi masuk dalam kasus 25 positif COVID-19," tegasnya.
      Sebagai informasi, semenjak adanya kasus COVID-19, Pemerintah Provinsi Bali sudah melaksanakan berbagai tindakan preventif terutama di Bandara Ngurah Rai. Bahkan dia menegaskan, Gubernur Bali Wayan Koster telah membentuk Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 di Provinsi Bali dengan SK Nomor 236/03-B/HK/2020.
      Adapun susunan keanggotaanya terdiri dari Ketua Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Satuan Tugas Kesehatan, Satuan Tugas Area dan Transportasi Publik, Satuan Tugas Area Institusi Pendidikan, Satuan Tugas Komunikasi Publik dan satuan Tugas Pintu Masuk Indonesia.
      Terakhir, dia meminta kepada masyarakat di Bali agar tetap tenang dan waspada. Yang penting menerapkan pola hidup sehat. "Sehingga dapat terhindar dari paparan virus COVID-19 tersebut," tegasnya.
    • By VOAIndonesia
      SAN FRANCISCO - Seorang mantan eksekutif Google yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota Senat Amerika, Kamis (9/1/20), menyerukan pemberlakuan regulasi yang keras terhadap raksasa-raksasa teknologi, dan menuduh raksasa internet tempat dia pernah bekerja itu telah keluar dari jalur “jangan jahat.”
      Ross LaJeunesse membidik Google dan perusahaan-perusahaan teknologi besar lainnya di Amerika dengan menyatakan bahwa kini keuntungan lebih diutamakan daripada hak asasi manusia.
      “Moto perusahaan dulu adalah “jangan jahat,” kata LaJeunesse, yang meninggalkan pekerjaannya sebagai kepala hubungan internasional di Google tahun lalu setelah 11 tahun mengabdi di perusahaan itu. “Banyak hal telah berubah,” tambahnya.
      Kini dia mencalonkan diri ikut bersaing memperebutkan kursi Senat Amerika untuk negara bagian asalnya, Maine. Dia bersaing melalui jalur Partai Demokrat.
      Google menolak kritikan tersebut, dan mengatakan pernyataan LaJeunesse itu disampaikan dalam konteks kampanye pemilihan.
      “Kami memiliki komitmen yang tak tergoyahkan untuk mendukung berbagai organisasi dan upaya-upaya hak asasi manusia," kata juru bicara Google ketika menanggapi pertanyaan kantor berita AFP. “Kami mendoakan yang terbaik untuk Ross dengan ambisi politiknya,” tambah juru bicara itu.
      LaJeunesse bergabung dengan Google pada tahun 2008 dan menjadi kepala kebijakan publik perusahaan itu untuk Asia Pasifik sebelum mengambil posisi sebagai kepala hubungan internasional.
      Dia mengatakan dia adalah orang yang melaksanakan keputusan Google untuk tidak lagi menyensor hasil pencarian lewat Internet di China seperti yang diminta oleh pemerintah negara itu.
      “Keputusan itu membuat marah tidak hanya pemerintah China, tetapi juga membuat frustrasi sebagian eksekutif produk Google yang mengincar pasar yang besar dan keuntungan yang menyertainya,” kata LaJeunesse.
      “Faktanya, dalam waktu satu tahun sejak keputusan 2010 itu, eksekutif untuk Maps dan produk Android mulai berusaha meluncurkan produk mereka di China,” tambahnya.
      Dia menyatakan terkejut ketika mengetahui pada tahun 2017 tentang adanya proyek “Dragonfly” di Google untuk menyesuaikan versi mesin pencari untuk China. Proyek itu kemudian ditinggalkan karena menuai kritik masyarakat.
      LaJeunesse juga menyuarakan keprihatinan tentang upaya Google untuk menjalin kerja sama komputasi awan (cloud computing) dengan pemerintah Arab Saudi dan membangun pusat intelijen buatan (AI) di sana.
      “Tepat ketika Google perlu menggandakan komitmen pada hak asasi manusia, Google memutuskan untuk mengejar keuntungan yang lebih besar dan harga saham yang bahkan lebih tinggi,” kata LaJeunesse. “Itu tidak berbeda dalam budaya tempat kerja di Google,” tambahnya.
      Dia berpendapat bahwa karena pendiri Google, Larry Page dan Sergey Brin menyerahkan operasi perusahaan kepada para eksekutif yang digaji, maka semangat mencari keuntungan lebih besar daripada bertahan pada prinsip-prinsip yang semula diutamakan.
    • By VOAIndonesia
      Presiden Joko Widodo dan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed, mengadakan pertemuan bilateral di Istana Qasr Al Watan, Minggu sore (12/1). (Courtesy : Setpres RI).
      Enam belas perjanjian kerjasama dalam bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan dan penanggulangan terorisme berhasil dicapai dalam lawatan Presiden Joko Widodo ke Abu Dhabi pekan lalu.
      Dalam pertemuan bilateral di Istana Qasr Al Watan dengan Putra Mahkota Abu Dhabi yang juga Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Persatuan Emirat Arab [PEA], Mohamed bin Zayed, Minggu sore (12/1), Presiden Jokowi menyaksikan penandatanganan kerjasama di antara delegasi Indonesia dan PEA.
      Selain 16 perjanjian itu, disepakati pula 11 perjanjian bisnis dalam bidang energi, migas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset. Total nilai investasi yang disepakati mencapai 22,89 miliar dolar Amerika atau sekitar 314,9 triliun rupiah.

      Presiden Jokowi dan Pengran Mohamed bin Zayed menyaksikan pertukaran dokumen perjanjian kerjasama di Istana Qasr Al Watan, Minggu (12/1). (Courtesy : Setpres RI).
      Pernyataan pers yang diterima VOA menyatakan bahwa selain kerjasama ekonomi, Presiden Jokowi juga ingin menjadikan Persatuan Emirat Arab PEA sebagai mitra dalam pendidikan Islam yang modern, moderat dan penuh toleran. “Hal ini sangat penting artinya bagi upaya mencegah ekstremisme dan terorisme,” ujar presiden.
      Harapan serupa disampaikan Putra Mahkota Mohamed bin Zayed yang menggarisbawahi Islam sebagai agama perdamaian. “Islam tidak pernah mengajarkan terorisme. Islam selalu mengedepankan kedamaian,” tegasnya. Ia juga memuji Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, dan mengatakan “Islam di Indonesia dapat menjadi contoh Islam yang damai.”

      Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed usai pertemuan bilateral di Istana Qasr Al Watan, Minggu sore (12/1). (Courtesy : Setpres RI).
      Selain menandatangani perjanjian kerjasama, Jokowi juga melihat kemungkinan pembentukan “Indonesian Sovereign Wealth Fund,” yaitu semacam dana abadi untuk mengatur dana publik dan menginvestasikannya ke aset-aset yang luas dan beragam untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.
    • By fuufuu
      Pemerintah telah menurunkan batasan (threshold) bea masuk dan pajak untuk barang kiriman. Dari yang awalnya maksimal US$ 75, kini diturunkan menjadi maksimal US$ 3.
      Apa alasan pemerintah menerapkan penurunan batas barang kena bea masuk hingga sebesar itu?
      Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi mengatakan ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangannya. Pertama, untuk melindungi industri kecil menengah dalam negeri.
      "Ini pemerintah ngasih ruang yang besar terhadap industri dalam negeri sehingga kami berharap Indonesia bisa menikmati pasar sendiri atau bermain di rumah sendiri, menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ungkap Heru di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2019).
      Kedua, untuk menciptakan perlakuan perpajakan yang adil (level playing field) antara hasil produksi dalam negeri dengan produk-produk impor.
      "(Aturan) ini untuk mengeliminasi kesenjangan antara produk dalam negeri yang membayar pajak dengan produk impor yang masih membanjiri pasaran Indonesia," katanya.
      Diturunkannya bea masuk menjadi US$ 3 dianggap sudah pas lantaran barang-barang impor yang dominan masuk disebut berada dikisaran US$ 3,8. Sehingga nilai US$ 75 dianggap terlalu tinggi.
      "Mayoritas barang impor yang masuk di bawah US$ 75 dan nilai yang paling banyak diperdagangkan oleh e-commerce itu US$ 3,8," jelasnya.
×
×
  • Create New...