Unit bisnis layanan cloud milik Alibaba Group akan merekrut 5.000 karyawan secara global mulai sekarang hingga akhir tahun finansial ini. Binis ini mencakup berbagai bidang termasuk jaringan, basis data, server, chip, dan Artificial Intelligence (AI).
"Perjalanan transformasi digital untuk bisnis di Tiongkok, yang sebelumnya diperkirakan akan memakan waktu tiga hingga lima tahun, kini kemungkinan akan dipercepat untuk diselesaikan dalam waktu satu tahun," kata President of Alibaba Cloud Intelligence, Jeff Zhang, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (10/6/2020).
"Untuk bergerak maju dengan kecepatan penuh, kami tidak hanya membangun berbagai teknologi dan layanan cloud, tapi juga berinvestasi dalam talenta IT di seluruh dunia," sambungnya.
Adapun tahun finansial Alibaba berlangsung hingga 31 Maret 2021.
Miliarder Pendiri Alibaba Sumbang 2,6 Juta Masker dan 2.000 Ventilator untuk New York

Dilaporkan sebelumnya, miliarder asal Tiongkok yang merupakan salah satu pendiri Alibaba, Joe Tsai dan istrinya Clara Wu Tsai, telah mendonasikan sebanyak 2,6 juta masker, 170 ribu kacamata medis, dan 2.000 ventilator ke kota yang menjadi pusat penyebaran virus Corona di Amerika Serikat (AS), yaitu New York.
Pengiriman bantuan tersebut dipecah dalam dua kali kedatangan. "Kami terus mendengar ratapan untuk alat pelindung diri dari komunitas, dan ingin membantu. Negara akan mengalokasikan pengiriman bantuan kedua, tapi kami punya niat untuk membantu kelompok yang paling tidak terlayani," ujar Clara Tsai dikutip dari CNN, Senin (6/4/2020).
Apresiasi
Ia lantas mengutip Jacobi Medical Center dan Lincoln Medical Center di Bronx, dan Rumah Sakit Elmhurst di Queens sebagai institusi yang dianggapnya sangat membutuhkan sokongan alat medis. Donasi tersebut lantas diapresiasi Gubernur New York, Andrew Cuomo.
"Saya berterimakasih kepada Joe Tsai, Clara Tsai, dan Jack Ma dari Alibaba. Ini merupakan pemberian besar dan akan memberikan perubahan signifikan untuk kita," kata dia.

Gugatan hukum kini muncul di Florida, Amerika Serikat, menuntut Pemerintah China untuk memberikan ganti-rugi terkait dengan penyebaran COVID-19. Hal serupa juga terjadi di beberapa negara termasuk Australia.
Gugatan Terhadap China
Gugatan class-action yang didukung ribuan warga AS itu ditangani sebuah firma hukum bernama Berman Law Group di Miami.
Dalam keterangannya, firma hukum tersebut menyebutkan gugatan ini ingin menuntut ganti-rugi miliaran dolar bagi para korban COVID-19 akibat kelalaian China.
Mereka menyebut Pemerintah China telah gagal mencegah penyebaran COVID-19 sehingga kini sudah menimbulkan masalah di seluruh dunia.
"Padahal, mereka memiliki kemampuan untuk menghentikan penyebaran virus ini di tahap awal," katanya.
Firma hukum ini bertekad untuk "memperjuangkan hak-hak rakyat dan pengusaha di Florida serta di AS yang kini sakit atau harus merawat orang sakit, mengalami kesulitan keuangan, dan terpaksa mengalami kepanikan, pembatasan sosial dan isolasi" akibat COVID-19.
Gugatan cass-action terpisah atas nama pengusaha di Las Vegas juga sudah didaftarkan. Mereka menuntut ganti-rugi miliaran dolar ke Pemerintah China.
Gugatan di Las Vegas ini menyebutkan Pemerintah China seharusnya membagi informasi awal mengenai virus ini, namun mereka malah mengintimidasi dokter, ilmuwan, jurnalis dan praktisi hukum sembari membiarkan COVID-19 menyebarluas.
Seperti diberitakan berbagai media, pada 2 Januari 2020, pihak berwenang di China "mempermalukan" delapan orang dokter dalam siaran TV nasional. Ke-8 orang ini dituduh sebagai, "penyebar hoaks".
Menurut laporan investigasi kantor berita Associated Press pekan lalu, Kepala Komisi Kesehatan Nasional China Ma Xiaowei telah memaparkan adanya "situasi parah dan kompleks" dalam sebuah rapat bersama pejabat medis tingkaty propinsi pada 14 Januari.
Ma Xiaowei bahkan membandingkan situasi ini dengan penyebaran virus SARS tahun 2003.
Namun baru pada tanggal 20 Januari Presiden Xi Jinping mengumumkan kemungkinan adanya pandemi virus corona ini.
Di Eropa
Sementara itu, Henry Jackson Society, sebuah lembaga pemikir di Inggris, menyatakan Pemerintah China harus bertanggung jawab atas pandemi COVID-19 karena adanya upaya menutup-nutupi masalah pada tahap awal.
Mereka berpendapat, negara-negara G-7 bisa menggugat ganti-rugi ke China sebesar 3,2 triliun pound.
Mantan bos badan intelijen Inggris MI6 John Sawers mengungkap adanya informasi yang menyebutkan bahwa Pemeritah China menutupi permasalahan ini selama periode Desember 2019 dan Januari 2020.
Sebelumnya tabloid Bild di Jerman yang paling banyak pembacanya di Eropa, menerbitkan "surat tagihan" sebesar 24 miliar euro sebagai ganti-rugi atas pendapatan pariwisata selama Maret dan April.
Selain itu, Bild juga meminta ganti rugi 50 miliar euro untuk usaha kecil-menengah, serta 149 miliar euro lainnya jika GDP Jerman anjlok di bawah 4,2 persen tahun ini.
Dalam surat terbuka kepada Presiden China, suratkabar tersebut menyatakan "Pemerintahan dan ilmuwan Anda telah lama mengetahui bahwa virus corona sangat menular, namun Anda membiarkan seluruh dunia tidak mengetahuinya".
"Para ilmuwan utama Anda tidak merespon ketika para peneliti Barat ingin mengetahui apa yang terjadi di Wuhan," tambahnya.
Di Australia
Seperti diberitakan ABC, Menlu Australia Senator Marise Payne telah mendorong perlunya dilakukan penyelidikan asal-usul virus corona, karena dia yakin organisasi kesehatan dunia WHO tidak akan melakukan hal itu.
Hal senada disampaikan Mendagri Australia Peter Dutton, yang juga mendesak agar China lebih transparan mengenai pandemi COVID-19, karena keluarga puluhan warga Australia yang meninggal akibat virus ini perlu mendapatkan jawaban.
"Tentu saja kita pun akan dituntut jika Australia yang menjadi epicentrum virus ini yang kemudian menyebar ke masyarakat," kata Menteri Dutton.
"China harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan memberi informasi sehingga masyarakat mendapatkan kejelasan menenai apa yang sesungguhnya terjadi, karena kita tidak ingin hal itu terulang," katanya.
Menteri Dutton sendiri positif terinfeksi virus corona dan terpaksa menjalani perawatan rumah sakit pada Maret lalu.
Tanggapan China
Pemerintah China telah berulangkali menyangkal bahwa pihak menyembunyikan informasi mengenai COVIFD-19 pada tahap-tahap awal penyebaran.
Mereka, katanya, senantiasa melaporkan setiap perkembangan terbaru COVID-19 ke WHO.
Pakar hukum dari Yale University Stephen L Carter berpendapat, sebagai sebuah negara-bangsa, China tidak dapat digugat dalam permasalahan ini.
Menurut dia, Pemerintah China dilindungi oleh doktrin kekebalan kedaulatan, sama seperti pemerintahan negara lain.
Penyalahgunaan kewenangan pemerintah China dalam menangani COVID-19, kata Prof Carter, tidak dapat menghapuskan doktrin kekebalan kedaulatan tersebut.
Dia menjelaskan bahwa doktrin ini bersifat timbal-balik, yaitu bahwa suatu negara tidak akan membiarkan rakyatnya mengugat negara lain jika kita tidak ingin rakyat negara lain menggugat kita.
Kedubes China di Canberra juga telah menuding Mendagri Australia Dutton sebagai juru bicara Amerika Serikat. Mereka menyebut desakan sejumlah politisi untuk menyelidiki China sebagai tindakan konyol.
"Sudah jadi pengetahuan umum bahwa sejumlah orang di AS termasuk pejabat-pejabatnya telah menyebarkan virus informasi anti China. Tujuan mereka yaitu menyalahkan orang lain dan mengalihkan perhatian dengan memojokkan China," kata jubir Kedubes China di Canberra.
Sementara itu, WHO sendiri menyatakan sampai saat ini "semua bukti yang ada" menunjukkan bahwa virus berasal dari hewan, kemungkinan besar dari kelelawar.
Infeksi COVID-19 pada manusia pertama kali terindentifikasi di Wuhan pada akhir Desember lalu.
WHO menyatakan pihaknya belum mengetahui bagaimana infeksi pertama tersebut terjadi pada manusia.

Karantina wilayah alias 'lockdown' di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China—tempat pandemi virus corona bermula—resmi dicabut. Warga kota yang memiliki 'kode hijau' pada aplikasi ponselnya diperbolehkan keluar kota, untuk pertama kali sejak 23 Januari silam.
Pencabutan kebijakan 'lockdown' itu dibarengi dengan pembukaan jalan bagi kendaraan serta layanan kereta api.
Media pemerintah China menayangkan gambar-gambar dari angkasa yang memperlihatkan sedikitnya 100 kereta cepat berangkat serta blokade-blokade jalan tol diangkut.
Mulai Rabu (08/04), warga "berkode hijau" akan dapat menggunakan moda transportasi umum, dengan terlebih dahulu memindai kode QR. Kode tersebut berbeda untuk setiap orang karena terkait dengan status kesehatan yang bersangkutan.
Warga yang bekerja di bidang farmasi dan alat kesehatan serta kebutuhan pokok akan diperbolehkan kembali bekerja.
Sejumlah industri lainnya yang berdampak pada rantai suplai nasional dan global diperkenankan untuk kembali aktif.
Selain moda transportasi darat, sebanyak 200 penerbangan dijadwalkan bertolak dari Wuhan pada Rabu (08/04), dengan mengangkut 10.000 penumpang.
Kendati demikian, sekolah-sekolah masih ditutup dan beberapa pembatasan transportasi masih diberlakukan.
Rangkaian peristiwa ini terjadi sehari setelah pemerintah China melaporkan tidak ada kematian akibat Covid-19 pada Selasa (07/04), yang pertama sejak pencatatan dipublikasikan pada Januari lalu.
Untuk menghentikan penyebaran virus corona di Wuhan, aparat menempuh pelarangan perjalanan dan memerintahkan penutupan tempat-tempat usaha di kota berpenduduk 11 juta orang itu.
Langkah ini, menurut pihak berwenang China, berhasil menurunkan tingkat penyebaran domestik. Adapun kasus positif yang muncul di China saat ini diklaim berasal dari luar negeri.
Khusus di Wuhan, bulan lalu kota itu melaporkan tidak ada kasus baru dalam sepekan. Kala itu, pusat-pusat perbelanjaan dibuka. Sejumlah warga di kawasan permukiman yang dinyatakan "bebas epidemi" diperbolehkan keluar rumah selama dua jam.
Sementara itu, kota-kota lain di China masih mengalami pemberlakuan karantina wilayah. Di Beijing, tempat 31 kasus baru dilaporkan pada Senin (06/04), pemerintah kota telah mengumumkan kebijakan baru yang lebih ketat. Siapapun yang memasuki ibu kota China itu harus dikarantina dan menjalani pemeriksaan kesehatan.
Sejak wabah melanda, lebih dari 3.300 orang meninggal di China dan 81.740 dikonfirmasi positif terpapar virus corona.
Komisi Kesehatan Nasional menyatakan terdapat 32 kasus baru pada Selasa (07/04), turun dari 39 kasus sehari sebelumnya.
Angka-angka itu disoroti beberapa pihak yang menuding pemerintah China tidak melaporkan data sesungguhnya.
Media pemerintah China menanggapi tudingan itu dengan menerbitkan lini masa respons pemerintah China dan informasi yang dibagikan.

Pemerintah China benar-benar dibuat pusing saat ini. Di saat virus korona yang mewabah di Provinsi Wuhan belum selesai ditangani, virus flu burung atau H5N1 muncul di Provinsi Hunan Selatan. Hal itu dikonfirmasi Kementerian Pertanian dan Pedesaan China pada Sabtu 1 Februari 2020.
Kasus flu burung ini terjadi di salah satu peternakan yang ada di Kota Shaoyang, Provinsi Hunan Selatan. Sejauh ini dari 7.850 ayam yang ada di peternakan tersebut, 4.500 di antaranya mati karena flu burung.
Akibat insiden di atas, pihak berwenang pun memusnahkan 17.828 unggas, sebagai langkah antisipasi agar virus tersebut tidak menular. Ini bukan yang pertama China diserang virus H5N1.
Terakhir kali China dilanda virus yang menular dari unggas ke manusia itu terjadi pada 2013. Akibat kasus di atas, pemerintah China mengalami kerugian hingga USD6,5 miliar atau setara Rp88,9 triliun.
Sebenarnya bukan China negara pertama yang dilanda virus flu burung akhir-akhir ini. Pada awal pekan ini, pemerintah India memusnahkan ayam dan telur yang diduga mengandung virus flu burung. Karena itu, pemerintah China sedang dibuat pusing saat ini.

Sebab, virus korona yang telah menyebabkan 300 orang meninggal dunia dan sekira 14.000 orang terjangkit belum berhasil mereka tuntaskan hingga saat ini. Terbaru, jumlah korban meninggal dunia bukan saja dari China.
Ada satu korban meninggal dunia di Filipina yang teridentifikasi meninggal karena virus korona. Hanya saja, pria tersebut merupakan warga negara China yang sedang berlibur di Manila, Filipina, sejak 21 Januari 2020.
flu burung.jfif

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) Laksamana Madya TNI Yudo Margono mengimbau para nelayan Natuna untuk tidak cemas atas keberadaan kapal ikan asing dan Coast Goard China.
"Tetap melaut saja, di sini kan ada kapal perang, bisa infokan kepada kami," kata dia, melansir Antara, Jumat, 4 Januari 2020.
Yudo meminta nelayan untuk menjadi mata dan telinga aparat keamanan, khususnya Angkatan Laut. "Mungkin dengan kondisi laut kita yang luas, itu tidak bisa dijangkau oleh KRI kita saat ini, kan jumlahnya terbatas," ungkapnya.
Ia juga meyakinkan masyarakat dan nelayan untuk terus berkoordinasi dengan TNI maupun Bakamla yang berada di laut Natuna.
"Tidak usah resah, karena jauh di 130 mil, nelayan kita kecil-kecil, tidak sampai di sana," jelas Yudo.
Pangkogabwilhan I berharap nelayan Natuna bisa mendominasi di area tangkap yang selalu menjadi sengketa pihak asing.
"Saya justru berharap, nelayan kita bisa melaut hingga ZEE sana, karena akan semakin menegaskan ini lo, laut kami, kami berhak menangkap ikan di sini," kata dia.
Terkait adanya gangguan, nelayan Indonesia diusir oleh kapal asing, menurutnya sampai saat ini belum ada laporan secara resmi masuk ke TNI. "Namun justru kita yang mengusir mereka, jadi nelayan kita jangan takut," tegasnya.
Ketua Nelayan Lubuk Lumbang, Kelurahan Bandarsyah, Herman, sebelumnya menyebut sebagian nelayan merasa khawatir, karena mereka beranggapan akan ada ancaman di laut.
"Saya memaklumi itu, bisa saja kapal asing dendam sama nelayan saya, namun jangan khawatir, saya terus berkoordinasi dengan aparat kita kok, aman itu," ujarnya, Rabu, 1 Januari 2020.
Ia membenarkan berita tentang nelayan yang diusir kapal asing saat sedang memancing.
"Nelayan saya kalau di laut tidak berani tidur, jika pun sedang istirahat, mereka harus bergantian, kalau tidak kami bisa ketabrak," kata Herman.
Ia berharap kapal pengawas Indonesia hadir mengawasi nelayan Natuna seperti yang dilakukan kapal pengawas negara asing terhadap nelayan mereka.
"Kalau coast guard mereka melakukan itu, kenapa kita tidak? kita lakukan hal yang sama agar nelayan kami juga aman melaut," jelasnya.