Jump to content
berita_semua

Melania Trump Menawan dengan Jumpsuit Putih Rp52 Jutaan Saat Pidato Kemenangn Trump

Recommended Posts

pidato-kemenangan-donald-trump-melania-trump-menawan-dengan-jumpsuit-putih-rp52-jutaan-rnb9MpeNhV.jpg

Langkah Donald Trump menuju Gedung Putih tinggal selangkah lagi. Itu berarti Melania Trump dipastikan akan menjadi first lady of United States menggantikan posisi Michelle Obama.

Dalam pidato kemenangannya, Rabu, 9 November 2016, waktu setempat, Donald membawa serta keluarganya ke atas panggung. Melania Trump tampak menawan dalam balutan busana serbaputih.

Wanita asal Slovakia tersebut terlihat mengenakan jumpsuit warna putih dengan material silk crepe. Kesan seksi diperlihatkan melalui potongan one shoulder, sementara aksen layer pada bagian lengan dan bagian depan jumpsuit kian membuat elegan penampilannya malam itu.

download.jpg

Melania disebut-sebut menggunakan jumpsuit rancangan desainer Ralph Lauren seharga USD4000 atau setara dengan Rp52 jutaan. Padahal, Ralph Lauren sendiri adalah salah seorang yang mendukung Hillary Clinton.

Wanita 46 tahun ini hanya menggerai rambut panjangnya yang bergaya layer, dan menggunakan perhiasan, berupa gelang dan cincin. Penampilan Melania dengan busana putih juga sempat terlihat kala ia mendatangi tempat pemungutan suara sebelumnya. Ia tampak cantik dalam balutan medium dress yang dipadu dengan peacoat warna camel.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • Guest News
      By Guest News
      Donald Trump will mark his first month in office Monday, a presidential debut unlike any other in recent history. Trump has proclaimed his presidency an early success in bringing change to Washington, even as he lashes out at what he describes as a "dishonest press" that he says is "out of control." VOA national correspondent Jim Malone has more from Washington.
       
    • By berita_semua
      Pengadilan banding AS, 9th U.S. Circuit Court of Appeals, memutuskan dengan suara bulat untuk memperkuat penangguhan sementara kebijakan pembatasan imigran Presiden Donald Trump,
      Keputusan pengadilan dikeluarkan setelah gugatan keberatan diajukan oleh negara bagian Washington dan Minnesota. Mahkamah Agung AS mungkin akan menentukan akhir dari gugatan tersebut.
      Menanggapi keputusan pengadilan itu, Trump memberi pernyataan melalui akun Twitterpribadinya dengan menulis "Sampai jumpa di pengadilan. Keamanan Bangsa  Kita Menjadi Taruhan!" Sementara Departemen Kehakiman menyatakan saat ini sedang meninjau dan mempertimbangkan keputusan tersebut.
      Pada 27 Januari lalu, Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang warga dari Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman untuk melakukan perjalanan ke AS selama 90 hari.
      AS juga menghentikan penerimaan pengungsi selama 120 hari dan tanpa batas bagi pengungsi Suriah. Kemudian Hakim Distrik AS, James Robart, menangguhkan perintah eksekutif Trump Jumat (3/2) lalu.
      Sidang yang dilakukan 9th U.S. Circuit Court of Appeals pada Selasa (7/2) tidak bertujuan untuk menyelesaikan gugatan. Sidang dilakukan untuk menentukan apakah larangan perjalanan Trump harus ditangguhkan selama proses litigasi.
      Dua dari tiga hakim panel merupakan hakim yang ditunjuk oleh mantan Presiden AS dari Partai Demokrat, Jimmy Carter dan Barack Obama. Satu hakim lainnya ditunjuk oleh mantan Presiden AS dari Partai Republik, George W. Bush.
      Pemerintah AS bisa meminta hakim 9th U.S. Circuit Court of Appeals untuk meninjau putusan atau langsung mengajukan banding ke Mahkamah Agung.
      Ketiga hakim panel mengatakan, gugatan Washington dan Minnesota menunjukkan larangan perjalanan Trump dapat menimbulkan kekacauan. Dalam keputusannya, hakim mengakui adanya kepentingan publik untuk meningkatkan keamanan nasional, tetapi pemerintah AS tidak memberikan bukti yang membenarkan larangan perjalanan terhadap tujuh negara mayoritas Muslim.
    • By Clement
      Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab dipanggil SBY kembali menuliskan perasaannya di akun media sosial Twitternya, @SBYudhoyono, Senin, 6 Februari 2017. Kali ini, SBY merasa hak tinggalnya terganggu.
      Awalnya, SBY menuliskan tentang sejumlah orang yang dikabarkan datang ke depan rumahnya sambil berteriak-terak. "Saudara-saudaraku yg mencintai hukum & keadilan, saat ini rumah saya di Kuningan "digrudug" ratusan orang. Mereka berteriak-teriak. *SBY*," cuit SBY sekitar pukul 15.05 WIB, Senin.
      Dalam keterangan @SBYudhoyono, tertulis akun Resmi Presiden Ke-6 RI (2004-2014) Susilo Bambang Yudhoyono. Dikelola oleh Staf Pribadi. Twit dari Susilo Bambang Yudhoyono ditandai *SBY*.
      Selain soal kedatangan orang di depan rumahnya, SBY menuliskan kekecewaannya karena merasa tidak mendapatkan keadilan di negaranya sendiri. "Kecuali negara sudah berubah, Undang-Undang tak bolehkan unjuk rasa di rumah pribadi. Polisi juga tidak memberitahu saya. *SBY*" tulis SBY.
      "Kemarin yg saya dengar, di Kompleks Pramuka Cibubur ada provokasi & agitasi thd mahasiswa utk "Tangkap SBY". *SBY*"," tulis SBY
      SBY sempat mempertanyakan haknya itu kepada Presiden dan Kapolri. "Saya bertanya kpd Bapak Presiden & Kapolri, apakah saya tidak memiliki hak utk tinggal di negeri sendiri,dgn hak asasi yg saya miliki? *SBY*," tulisnya.
      "Saya hanya meminta keadilan. Soal keselamatan jiwa saya, sepenuhnya saya serahkan kpd Allah Swt. *SBY*"
      Pada 20 Januari lalu, SBY juga mengeluhkan soal kondisi di Indonesia via Twitter. "Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah & penyebar "hoax" berkuasa & merajalela. Kapan rakyat & yg lemah menang? SBY," cuit SBY.

    • Guest News
      By Guest News
      Elon Musk, Kepala SolarCity dan CEO Tesla Motors, berbicara di KTT Energi SolarCity di Manhattan, New York.
      Beberapa eksekutif Silicon Valley memberikan sumbangan kepada upaya-upaya hukum untuk mendukung para imigran yang menghadapi pelarangan.
      Silicon Valley mengambil tempat di depan pada akhir pekan dalam perlawanan korporat terhadap larangan imigrasi Presiden AS Donald Trump, dengan mendanai gugatan hukum, mengkritik rencana tersebut, dan membantu para pegawai yang terimbas perintah eksekutif Trump itu.
      Dalam sebuah industri yang telah lama bergantung pada imigran dan merayakan kontribusi mereka, serta mendukung aktivisme liberal seperti hak-hak gay, pada awalnya tidak banyak konsensus mengenai bagaimana merespon langkah Trump hari Jumat (27/1).
      Namun, meski sebagian besar di dalam industri teknologi tidak secara langsung mengkritik presiden baru dari Partai Republik itu, mereka melangkah lebih jauh dibandingkan para mitranya di sektor lain, yang sebagian besar tutup mulut selama akhir pekan. Sebagian besar dari bank-bank besar AS dan perusahaan otomotif, misalnya, menolak berkomentar saat ditanya Reuters.
      Trump memerintahkan larangan sementara terhadap orang-orang yang datang dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim dan penangguhan 120 hari terhadap pemukiman pengungsi. Aksi ini memicu protes global, dan menimbulkan kebinungan dan kemarahan setelah para imigran, pengungsi dan pengunjung dilarang naik pesawat dan terlunta-lunta di bandar-bandar udara.
      Perusahaan-perusahaan besar seperti Apple Inc, Google dan Microsoft Corp menawarkan bantuan hukum pada para pegawai yang terimbas perintah eksekutif itu, menurut surat-surat yang dikirim kepada staf. Beberapa eksekutif Silicon Valley memberikan sumbangan kepada upaya-upaya hukum untuk mendukung para imigran yang menghadapi pelarangan.
      CEO Tesla Elon Musk dan direktur Uber Travis Kalanick mengatakan di Twitter bahwa mereka akan membawa keprihatinan industri mengenai imigrasi ke dewan penasihat bisnis Trump, dimana mereka menjadi anggotanya.
      Kalanick telah menghadapi kecaman di media sosial karena setuju menjadi bagian kelompok penasihat tersebut. Dalam tulisan di halaman Facebooknya hari Minggu, Kalanick menyebut larangan imigrasi itu "keliru dan tidak adil" dan mengatakan bahwa Uber akan menyediakan dana US$3 juta untuk membantu para pengemudi dengan masalah-masalah imigrasi.
      Di antara yang terimbas larangan tersebut adalah Khash Sajadi, warga Iran keturunan Inggris yang merupakan kepala eksekutif perusahan teknologi Cloud 66 di San Francisco, yang terjebak di London. Seperti banyak pekerja teknologi lainnya, ia memegang visa H1B, yang memungkinkan warga-warga negara asing dengan keahlian khusus untuk bekerja di perusahaan-perusahaan AS.
      Sajadi mengatakan ia berharap perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Google dan Facebook akan mengambil tindakan hukum untuk melindungi para pegawai yang terdampak. Hal itu dapat membantu membuat preseden untuk orang-orang dengan situasi sama, namun ada di perusahaan lebih kecil.
      "Pada akhirnya, hanya berbicara saja tidak akan mengubah sesuatu" jika mereka tidak kaya dan tidak tinggal di pesisir Timur atau Barat [tempat perusahaan-perusahaan teknologi besar berada], ujarnya.
      Protes 'Tech Against Trump'
      Respon dari perusahaan-perusahaan teknologi telah "sekuat mungkin," ujar Eric Talley, profesor hukum korporasi dari Fakultas Hukum Universitas Columbia.
      "Salah satu aspek sulit dari reaksi terhadap pemerintahan Trump dalam dua minggu pertamanya adalah mencoba menyeimbangkan keinginan mengekspresikan keprihatinan yang sah dengan konsekuensi berdiri terlalu jauh dari orang-orang lain," ujarnya.
      Industri teknologi juga memiliki isu-isu lain yang mungkin menempatkan mereka di pihak yang berlawanan dengan Trump, termasuk kebijakan perdagangan dan keamanan dunia maya.
      Presiden Mountain View, inkubator perusahaan rintisan Y Combinator di California, Sam Altman, menulis dalam tulisan blog yang dibaca banyak orang, mendesak para pemimpin sektor teknologi untuk bersatu melawan larangan imigrasi itu. Ia mengatakan ia telah berbicara dengan beragam orang mengenai pengorganisasian tapi tetap tidak yakin tindakan apa yang paling baik.
      "Jujur saja kami belum tahu," ujarnya. "Kami sedang membahasnya dengan kelompok-kelompok legal dan teknologi, tapi hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dan saya kira tidak ada yang memiliki buku panduannya."
      Pada perusahaan transportasi Lyft, para pendirinya John Zimmer dan Logan Green, menjanjikan dalam blog perusahaan akan mendonasikan satu juga dolar dalam empat tahun ke depan untuk Serikat Kemerdekaan Sipil Amerika (ACLU), yang memenangkan gugatan melawan sebagian perintah eksekutif Trump pada Sabtu malam.
      Eksekutif lain, seperti Stewart Butterfield dari Slack dan kedua mitra Union Square Ventures, Albert Wenger dan Fred Wilson berjanji akan menyamai kontribusi untuk ACLU.
      Michael Dearing, pendiri perusahaan permodalan Harrison Metal, membentuk upaya yang disebut Project ELLIS -- singkatan dari Entrepreneurs' Liberty Link in Silicon Valley -- untuk membantu perusahaan-perusahaan rintisan dan perusahaan-perusahaan teknologi yang lebih kecil dengan isu-isu imigrasi. "ELLIS" juga merupakan referensi untuk Pulau Ellis di New York, tempat jutaan imigran tiba.
      Dalam kurang dari sehari, kelompok ini telah menangani dua kasus, ujarnya.
      Dave McClure, mitra pendiri 500 Startups dan pengkritik yang vokal terhadap Trump, mengatakan perusahaan investasinya akan segera membuka dana pertama di Timur Tengah dan akan menggeser perhatian untuk mendukung para wirausaha di negara-negara asal mereka, jika membawa mereka ke Amerika Serikat mustahil.
      Para pegawai rendahan telah mendesak para eksekutif untuk bertindak lebih jauh pada akhir pekan.
      Tak lama setelah mengetahui perintah Trump, Brad Taylor, insinyur berusia 37 tahun yang bekerja di perusahaan analisis web Optimizely, mulai mengorganisir "Tech Against Trump," sebuah demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Maret.
      Selain berdemonstrasi di Palo Alto, California, para penyelenggara acara ini mendesak para pegawai industri teknologi di perusahaan-perusahaan yang diam saja terhadap Trump untuk keluar dari kantor mereka.
      Taylor mengatakan ia terharu dengan pernyataan-pernyataan para pemimpin teknologi selama akhir pekan namun ia ingin melihat industri ini maju lebih jauh.
      "Tujuannya bukan untuk melawan industri teknologi, namun untuk mendesak mereka agar ada di pihak yang benar dalam sejarah," ujarnya.
    • Guest Int_news
      By Guest Int_news
      Google has recalled travelling staff members to the US after an executive order from President Donald Trump restricting entry for nationals of seven Muslim-majority countries. 
      Syrian refugees are banned from entry until further notice, the order says. 
      Nationals of six further countries, including Iran and Iraq, will be banned from entering the US for 90 days 
      The entire US refugee admissions programme is suspended for 120 days, and a lower cap on numbers introduced.
      On Saturday several Iraqi passengers and a Yemeni national were prevented from boarding a flight at Cairo airport bound for New York, despite holding valid visas for the US.
      The American Civil Liberties Union says it has filed a suit challenging the executive order. The Council on American Islamic Relations (CAIR) also says it will file a lawsuit. 
      Google has told the BBC it is concerned about the order and any measures which could block great talent from the US. 
      The new restrictions will have a major impact on technology companies that hire skilled staff from all over the world on special H1-B visas.
      There have been reports that "green card" holders, who are legal permanent residents of the US, being prevented from getting on flights. However, green cards are not specifically mentioned in the executive order, and so the status of green card holders remains unclear.
      CAIR advised non-US citizens, including permanent residents, from the seven countries to plan to delay all international travel for at least 90 days.
      Mr Trump said the measures detailed in his executive order would "keep radical Islamic terrorists out of the US".
      But rights groups say there is no link between Syrian refugees in the US and terrorism.
      Mr Trump signed the order on Friday, which was International Holocaust Remembrance Day. 
      The president's statement to mark that occasion, on the 72nd anniversary of the liberation of Auschwitz, made no mention of Jews or anti-Semitism.

      The sudden and severe immigration restrictions imposed on passport holders from seven Muslim countries could seriously demonstrate the law of unintended consequences. The president wants to restrict some Muslims but the effect could be to damage America's most important and profitable sector: technology. 
      Google has recalled around 100 of its affected staff from overseas. Microsoft has warned its shareholders that curbs on immigration could have a material impact on its business. 
      The technology sector relies heavily on highly skilled and well-paid workers from overseas on H1-B visas. If there's a risk, however small, that that brainpower could be restricted in some way or scare off others who may feel unwelcome, the big tech companies may have to rethink where they place their key staff in future.
      The American-Arab Anti-Discrimination Committee also advised nationals from the affected countries but living in the US not to travel abroad. 
      A petition organised by academics in the US opposed to the executive order includes the signatures of 11 Nobel laureates. 
      Some Republicans have welcomed Mr Trump's announcement, including the Speaker of the House of Representatives, Paul Ryan, who said it was "time to re-evaluate and strengthen the visa vetting process". 
      The new policy is also affecting visits from relatives.
      An Iraqi journalist living in the US, Mohammed al-Rawi, posted on Facebook, saying his father had been turned away from a Los Angeles-bound flight in Qatar. 
      Jamal Abdi from the National Iranian American Council told the investigative journalism organisation Pro Publica: "We are inundated with calls and questions of how this is going to affect people."
      Facebook founder Mark Zuckerberg posted a lengthy note, saying he was "concerned" about the president's executive orders, and noting that he, like many Americans, is the descendant of immigrants.
      Four-month suspension
      Under Mr Trump's wide-ranging executive order, all refugee admissions have been suspended for four months.
      The text of the order was released several hours after it was signed. Other measures include:
      A ban on refugees from Syria until "significant changes" are made A 90-day suspension on anyone arriving from Iraq, Syria, Iran, Libya, Somalia, Sudan, and Yemen, except certain visa categories such as diplomats Priority for future refugee applications from those persecuted for their religion - but only if the person is part of a minority religion in their home country A cap of 50,000 refugees in 2017 - less than half of the upper limit under Mr Trump's predecessor, Barack Obama The order also said all immigration programmes should include questions to "evaluate the applicant's likelihood of becoming a positively contributing member of society."

      Syrian refugees face an indefinite ban from the US
      Other measures include a broad review of the information required from all countries to approve a visa; a review of visa schemes between nations to ensure they are "truly reciprocal" for US citizens; and the immediate suspension of the Visa Interview Waiver Programme.
      But the document says exceptions could be made on a case-by-case basis.
      During the election campaign, Mr Trump suggested a "total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what is going on".
×
×
  • Create New...

Important Information

We use cookies. They're not scary but some people think they are. Terms of Use & Privacy Policy