Jump to content
  • ×   Pasted as rich text.   Restore formatting

      Only 75 emoji are allowed.

    ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

    ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

    ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Similar Content

    • By Aladin
      Pasien positif terinfeksi COVID-19 yang meninggal dunia  telah dikremasi di Pemakaman Mumbul, Badung, Bali pada pukul 12.30 WITA. Pasien yang merupakan wanita warga negara Inggris ini sebelumnya dirawat di RS Sanglah-Bali.
      "Sesuai dengan prosedur penanganan penyakit menular karena virus, maka pihak keluarga pasien serta pemerintah memutuskan untuk mengkremasi jenazah pasien di Pemakaman Mumbul-Badung pada pukul 12.30 Wita tadi siang (11/3)," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, mengutip keterangan tertulisnya, Rabu (11/3/2020)
      Pasien tersebut adalah seorang WNA perempuan berusia 53 tahun yang juga didiagnosa juga menderita 4 penyakit bawaan yaitu menderita gula atau diabetes, hipertensi, hipertiroid, dan penyakit paru menahun. Pasien ini masuk ke Bali pada tanggal 29 Februari, di mana sejak tanggal 3 Maret, pasien mulai mengalami demam dan dirawat di RS Swasta.
      "Dan pada tanggal 9 maret pasien dirawat di RS Sanglah, perawatan dilakukan sesuai protap atau prosedur penanganan pasien pengawasan COVID-19 karena menunjukan gejala COVID-19," ujarnya.
      Hingga akhirnya pada 11 Maret dini hari, atau tepatnya pukul 02.45 WITA, pasien tersebut meninggal dunia. Dia mengkonfirmasi bahwa sampai pasien meninggal dunia Pemerintah Provinsi Bali belum menerima hasil laboratorium di Jakarta.
      "Dan setelah dikonfirmasi maka WNA yang dalam pengawasan ini dikonfirmasi masuk dalam kasus 25 positif COVID-19," tegasnya.
      Sebagai informasi, semenjak adanya kasus COVID-19, Pemerintah Provinsi Bali sudah melaksanakan berbagai tindakan preventif terutama di Bandara Ngurah Rai. Bahkan dia menegaskan, Gubernur Bali Wayan Koster telah membentuk Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 di Provinsi Bali dengan SK Nomor 236/03-B/HK/2020.
      Adapun susunan keanggotaanya terdiri dari Ketua Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Satuan Tugas Kesehatan, Satuan Tugas Area dan Transportasi Publik, Satuan Tugas Area Institusi Pendidikan, Satuan Tugas Komunikasi Publik dan satuan Tugas Pintu Masuk Indonesia.
      Terakhir, dia meminta kepada masyarakat di Bali agar tetap tenang dan waspada. Yang penting menerapkan pola hidup sehat. "Sehingga dapat terhindar dari paparan virus COVID-19 tersebut," tegasnya.
    • By VOAIndonesia
      Presiden Joko Widodo dan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed, mengadakan pertemuan bilateral di Istana Qasr Al Watan, Minggu sore (12/1). (Courtesy : Setpres RI).
      Enam belas perjanjian kerjasama dalam bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan dan penanggulangan terorisme berhasil dicapai dalam lawatan Presiden Joko Widodo ke Abu Dhabi pekan lalu.
      Dalam pertemuan bilateral di Istana Qasr Al Watan dengan Putra Mahkota Abu Dhabi yang juga Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Persatuan Emirat Arab [PEA], Mohamed bin Zayed, Minggu sore (12/1), Presiden Jokowi menyaksikan penandatanganan kerjasama di antara delegasi Indonesia dan PEA.
      Selain 16 perjanjian itu, disepakati pula 11 perjanjian bisnis dalam bidang energi, migas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset. Total nilai investasi yang disepakati mencapai 22,89 miliar dolar Amerika atau sekitar 314,9 triliun rupiah.

      Presiden Jokowi dan Pengran Mohamed bin Zayed menyaksikan pertukaran dokumen perjanjian kerjasama di Istana Qasr Al Watan, Minggu (12/1). (Courtesy : Setpres RI).
      Pernyataan pers yang diterima VOA menyatakan bahwa selain kerjasama ekonomi, Presiden Jokowi juga ingin menjadikan Persatuan Emirat Arab PEA sebagai mitra dalam pendidikan Islam yang modern, moderat dan penuh toleran. “Hal ini sangat penting artinya bagi upaya mencegah ekstremisme dan terorisme,” ujar presiden.
      Harapan serupa disampaikan Putra Mahkota Mohamed bin Zayed yang menggarisbawahi Islam sebagai agama perdamaian. “Islam tidak pernah mengajarkan terorisme. Islam selalu mengedepankan kedamaian,” tegasnya. Ia juga memuji Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, dan mengatakan “Islam di Indonesia dapat menjadi contoh Islam yang damai.”

      Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed usai pertemuan bilateral di Istana Qasr Al Watan, Minggu sore (12/1). (Courtesy : Setpres RI).
      Selain menandatangani perjanjian kerjasama, Jokowi juga melihat kemungkinan pembentukan “Indonesian Sovereign Wealth Fund,” yaitu semacam dana abadi untuk mengatur dana publik dan menginvestasikannya ke aset-aset yang luas dan beragam untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.
    • By yhosan
      Baru-baru ini, Agnez Mo dihujani komentar pedas netizen karena ungkapannya dalam media Build Series by Yahoo. Video yang beredar tersebut menunjukkan Agnez yang mengaku tidak memiliki darah Indonesia. Meskipun begitu, Agnez sendiri telah mengkonfirmasi hal ini bahwa untuk mengetahui apa yang dia bicarakan secara detail, netizen juga harus menonton video tersebut sampai habis, agar tidak salah paham.
      Meskipun ada uangkapan ‘tidak ada darah Indonesia’, Agnes mengaku bahwa dirinya tumbuh dalam keberagaman Indonesia. “Aku tumbuh dalam keberagaman budaya. Inklusivitas budaya adalah apa yang aku perjuangkan. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Senang ketika aku bisa dapat berbagi sesuatu tentangku dan negaraku,” tulisnya dalam caption instagramnya.
      Ya, tumbuh dalam keberagaman Indonesia. Bukan sekali dua kali perempuan 33 tahun ini mengenalkan budaya Indonesia ke kancah Internasional. Beberapa di antaranya akan kita bahas dan lihat bersama dalam ulasan berikut ini.
      Kenakan baju dodot dalam video Coke Bottle
      Coke Bottle adalah lagu Agnez Mo yang rilis pada tahun 2014 lalu. Lagu ini merupakan pembuktian Agnez bahwa dirinya memang layak berkarier di dunia music dan go international. Dalam video tersebut, ia berkolaborasi dengan musisi ternama Timbaland dan T.I. Yang tak pernah ia lupakan adalah tetap membawa Indonesia dalam video klipnya. Terbukti dengan Agnez yang memakai baju dodot khas Jawa dalam satu scene video.
      Lagu ‘Diamonds’ yang mewakili keberagaman yang ada di Indonesia
      Pada bulan September lalu, Agnez meluncurkan single baru bertajuk ‘Diamonds’. Lagu kolaborasi dengan French Montana ini menceritakan tentang keberagaman dan banyaknya budaya –yang ada di Indonesia. Dalam unggahannya, Agnez tampak bangga berpose menggunakan busana dan pernak-pernik dari Papua. “Berlian. Keindahan dalam diri kita masing-masing. Kekuatan dalam keberagaman. Bhinneka tunggal ika. Bersatu dalam perbedaan,” begitu akhir dari caption dengan tagar #diamonds #weare dan #embracingmyculture ini.
      Kenakan batik rancangan Anne Avantie di video klip ‘As Long As I Get Paid’
      Video klip yang satu ini pernah menuai banyak sekali pujian karena Agnez mengenakan batik yang dirancang oleh Anne Avantie untuk lagunya yang bertajuk ‘As Long As I Get Paid’. Anne Avantie sendiri mengatakan kalau Agnez Mo secara pribadi menghubunginya di pagi buta dan meminta dibuatkan gaun tersebut. Hingga sekarang, video ini sudah ditonton lebih dari 26 juta kali.
      Sudah berkarier level dunia, tapi Indonesia tetap di hati
      Baru-baru ini, Agnez juga jadi salah satu penyanyi Indonesia yang masuk dalam Museum Madame Tussaud Singapura. Namun, sebenarnya dalam postingan instagramnya Agnez selalu menempatkan Indonesia di hati. Agnez pernah membuat rambutnya dianyam seperti gaya orang Papua kebanyakan. Dirinya juga berfoto dengan merah putih, lengkap dengan caption “Always represent 💎” pada 17 Agustus lalu.
      Jadi, setiap berita yang Sahabat semua baca, jangan ditelan mentah-mentah ya. Simak dulu sampai habis, baru nantinya boleh berkomentar. Di era yang semakin canggih kita juga harus menjadi netizen yang cerdas, okay?
    • By sunshine
      Asuransi jiwa Indonesia merupakan perlindungan terhadap jaminan jika tertanggung meninggal dan diberikan kepada ahli waris sebagai sumber nafkah yang diperoleh setiap bulannya. Banyak kesalahan yang terjadi saat membeli jenis asuransi ini salah satunya tidak mengetahui tentang uang pertanggungan, hal ini membuat uang yang cair tidak dapat memenuhi kebutuhan keuangan seseorang. Selain itu, beranggapan asuransi sebagai investasi, asuransi bukan investasi, asuransi merupakan biaya untuk pengalihan resiko terhadap kerusakan atau kehilangan yang akan dibayar kepada tertanggung sesuai premi yang dibayarkan pada pengalihan resiko di perusahaan asuransi dan salah menetapkan dalam tertanggung karena tertanggung harus memiliki penghasilan paling besar.
       
      Berikut adalah penyebab berakhirnya asuransi:
       
      Terjadinya evenemen, yaitu meninggalnya tertanggung, apabila jangka waktu tertanggung meninggal dan penanggung berhak membayar uang santunan kepada ahli waris yang ditunjuk oleh tertanggung, setelah penanggung membayar uang santunan maka asuransi sudah berakhir.
      Jangka waktu berakhir, bukan karena evenemen maka beban resiko penanggung terhadap tertanggung telah berakhir dengan perjanjian penanggung mengembalikan uang kepada tertanggung, setelah pengembalian uang kepada tertanggung maka asuransi telah berakhir.
      Asuransi gugur terjadi jika tertanggung yang diasuransikan ternyata telah meninggal saat asuransi meskipun yang tertanggung tidak mengetahui kematian kecuali jika sudah diperjanjikan.
       
      Selain itu dapat terjadi jika asuransi dibatalkan. Hal ini terjadi jika tertanggung tidak melanjutkan premi sesuai perjanjian atau dibatalkan karena permohonan dari tertanggung. Jika pembatalan terjadi setelah pembayaran premi maka berdasarkan perjanjian antara penanggung dan tertanggung akan diputuskan dan dicantumkan dalam polis. Kesalahan dalam pembelian asuransi juga dapat terjadi mulai dari tidak diketahuinya uang pertanggungan yang diterima, salah menetapkan ahli waris dan tidak mengetahui kebutuhan saat ini.
       
      Asuransi jiwa Indonesia terdiri atas asuransi berjangka, asuransi seumur hidup, asuransi dwiguna dan asuransi unit link. Keuntungan dari asuransi jiwa adalah melindungi ahli waris jika meninggal dunia atau terkenal musibah dan mencegah terjadinya hal yang membuat nasabah mengalami kerugian terbesar. Asuransi akan memberikan perasaan aman karena tidak perlu takut jika terjadi sesuatu hal, memberikan pengelolaan keuangan yang tepat dan membantu pengembalian setiap kerugian sesuai polis perjanjian.
       
       
       
    • By Rendgandik
      Begini rasionalisasi hukum untuk memfasilitasi tuntutan pembatalan UU dan RUU bermasalah saat ini.
      Aksi turun ke jalan yang digelar di berbagai kota, berisi tuntutan yang tidak jauh berbeda. Dalam aksi #GejayanMemanggil di Yogyakarta misalnya. Tuntutan mereka yang tertuang dalam rilisnya di antaranya:
      Mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menola segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menuntut Negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia. Menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja. Menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan yang merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat reforma agraria. Mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor. Benang merah dari berbagai tuntutan tersebut adalah masalah perundang-undangan yang tiba-tiba digarap dengan semangat oleh DPR. Salah satunya UU KPK, yang hanya dibahas selama 12 hari dan kini sudah disahkan. Pengesahan UU KPK ini telah membuat banyak masyarakat kecewa dan patah hati. Dan semakin merasa sedih ketika banyak aturan perundang-undangan lain yang isinya kurang masuk akal, juga sedang dibahas revisinya dan rencananya akan disahkan menjadi UU dengan segera.
      Oleh karena itu, para peserta aksi meminta supaya UU KPK yang baru disahkan tersebut dibatalkan. Selain itu, RUU yang sedang dalam bahasan tersebut juga dibatalkan. Bukan sekadar ditunda seperti pernyataan Jokowi mengenai RKUHP. Yang kemudian menjadi pertanyaan: Bagaimana realisasi tuntutan masyarakat tersebut supaya betul-betul terkabulkan?
      Hasil tanya-tanya kami pada peneliti PUKAT (Pusat Kajian Anti Korupsi) Fakultas Hukum UGM, Yuris Rezha, mengungkapkan, mengenai pembatalan UU KPK, ada dua cara yang masih dapat diusahakan. Pertama, meminta presiden untuk menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang). Perppu yang dikeluarkan oleh presiden ini, bisa digunakan untuk membatalkan UU KPK. Meski kalau dipikir-pikir akan sulit juga.
      Pasalnya, meskipun yang menginisiasi RUU ini adalah DPR, sebetulnya, presiden punya kewenangan untuk tidak mengeluarkan Surpres (Surat Presiden) saat diminta membahas bareng sama DPR. Akan tetapi, justru presiden mengeluarkan surat tersebut yang artinya, presiden setuju-setuju aja untuk dibahas bareng.
      Padahal, Perppu ini bisa diterbitkan oleh presiden ketika ada kegentingan yang memaksa. Melihat gelombang penolakan dan kritikan dari masyarakat yang mengaggap aturannya dibahas dengan terburu-buru, sebetulnya Perppu ini bisa saja dikeluarkan. Apalagi, dengan beberapa aturan yang masih dipertanyakan. Misalnya, salah satu pimpinan KPK terpilih, usianya belum 50 tahun. Sementara dalam aturan UU KPK yang baru, pimpinan KPK harus berusia minimal 50 tahun. Tentu saja, ini butuh Perppu dari presiden untuk mengakomodasinya aturannya.
      Kedua, kalau memang tidak bisa berharap pada presiden, maka cara terakhir adalah dengan mengajukan judicial review ke MK (Mahkamah Konstitusi). Apalagi UU KPK in masih cacat formil dan materiil. Cacat formil ini adalah, revisi UU KPK tidak masuk dalam prolegnas. Sementara, UU yang tidak masuk dalam prolegnas dan tiba-tiba dibahas, harus punya alasan yang jelas. Akan tetapi, sejauh ini tidak pernah ada alasan jelas dan masuk akal yang disampaikan oleh DPR dan presiden.
      Sedangkan cacat materiil adalah, adanya pasal-pasal yang tidak sesuai. Misalnya, perubahan UU KPK bilang kalau KPK itu sifatnya independen. Akan tetapi, dalam perubahan itu sendiri, ada pengawas yang masuk ke dalam tatanan organisasi KPK dan itu jelas tidak bersifat independen karena dipilih langsung oleh presiden. Selain itu, yang semakin tidak masuk akal, KPK dimasukkan di bawah eksekutif. Hal ini justru memperjelas ketidak-independen-an KPK itu sendiri.
      Sebetulnya, soal RUU KPK ini, tidak perlu sampai diterbitkan Perppu ataupun harus diuji materi di MK sih kalau memang pengin dibatalkan. Kalau saja, sejak awal presiden menolak pengesahan RUU KPK tersebut dengan setidaknya tidak mengeluarkan surpres. Tapi kan… anu. Jadi apa masih bisa berharap ujug-ujug presiden mengeluarkan Perppu-nya? Hehehe.
      Sementara itu, ada pula beberapa RUU yang juga minta dibatalkan. Seperti, RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, ataupun RUU Ketenagakerjaan. Lantas, bagaimana sih, cara paling rasional supaya RUU tersebut dapat dibatalkan seperti keinginan masyarakat?
      Pasalnya, setelah Jokowi beberapa waktu lalu bilang kalau RKUHP ditunda, Fahri Hamzah bilang, “Sudah terlambat, pengesahan sudah terjadwal.” Memangnya, apa betul sudah se-ter-lam-bat itu? Hmmm, ternyata masih ada jalan yang bisa ditempuh, Teman-teman.
      Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011, prinsipnya setiap undang-undang, DPR dan Presiden harus membahasnya secara bersama-sama. Jadi, untuk membatalkan RUU, kalau RUU tersebut inisiatif dari DPR maka cara membatalkannya mudah: Cukup dengan presiden tidak mau membahasnya. Begitu pula sebaliknya, kalau yang menginisiasi presiden, maka DPR punya wewenang untuk menolak membahas.
      Jadi, kalau Fahri Hamzah bilang, “sudah terlambat,” penolakan yang bisa dilakukan presiden adalah dengan tidak datang atau tidak mengirimkan wakil eksekutifnya dalam sidang tersebut. Maka, sesuai prinsip awal, pembahasan RUU tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa kehadiran presiden atau wakil eksekutifnya.
      Selain itu, RUU yang diinisasi sendiri baik oleh presiden atau DPR dan ingin dibatalkan, justru lebih mudah untuk dibatalkan. Yakni, presiden atau DPR tinggal mencabutnya dari prolegnas. Akan tetapi, kalau pahit-pahitnya UU tersebut sudah disahkan. Maka upaya terakhir yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong presiden untuk menerbitkan Perppu dan melakukan uji materi di MK.
      Jadi bagaimana? Masih logis, kan kalau kita terus mendesak mereka-mereka supaya dapat berpikir dan menggunakan hati nurani dalam memutuskan sesuatu? Lagi-lagi, ini belum mentok. Masih ada cara, karena mereka sebetulnya masih punya sela.
      Namun yang perlu kita ingat baik-baik, kalaupun siang ini semua RUU tersebut ditunda. Bukan berarti kita bisa bernafas lega. Pasalnya, dalam UU P3 (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) yang baru saja disahkan, di dalamnya memuat ketentuan soal carry over. Carry over ini intinya bahwa pembahasan RUU yang belum selesai pada periode ini, kalau pengin dilanjutkan di periode berikutnya bisa langsung dilanjutkan gitu aja. Hal ini berbeda dengan UU P3 dulu yang harus dimulai dari awal (dimulai dengan memasukkan dalam prolegnas).
      Jadi, ketika UU P3 ini disahkan dan memuat ketentuan carry over, meskipun sekarang wacananya RUU-RUU tersebut ditunda, begitu masuk ke periode yang baru, RUU tersebut berpontensi ujug-ujug langsung disahkan begitu saja. Tanpa ada pembahasan apa pun lagi.
      Jadi, mari kita bersama-sama jaga semangat perjuangan, Teman-teman. Jangan sampai terlalu bereuforia dengan penundaan RUU-RUU ini.
×
×
  • Create New...