Jump to content
  • Popular Contributors

    Nobody has received reputation this week.

  • Our picks

    • Wanita Ini Baru Tau Pekerjaan Suaminya Setelah Suaminya Meninggal
      Seorang wanita menemukan fakta mengejutkan tentang suaminya yang telah dinikahinya selama 64 tahun.

      Kenyataan mengejutkan tersebut bahkan baru diketahuinya setelah sang suami yang bernama Glyn meninggal dunia.
      • 0 replies
    • Kamu Harus Tau Tentang Amnesia
      Apa itu Amnesia?

      Amnesia atau dikenal juga sebagai sindrom amnesik, adalah kondisi yang menyebabkan kehilangan memori. Hal ini meliputi kehilangan informasi, fakta-fakta, dan pengalaman personal. Ada banyak kondisi kesehatan yang dapat menyebabkan amnesia, seperti dementia, stroke, atau cedera kepala.
      • 0 replies
  • ×   Pasted as rich text.   Restore formatting

      Only 75 emoji are allowed.

    ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

    ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

    ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Similar Content

    • By Rendgandik
      Begini rasionalisasi hukum untuk memfasilitasi tuntutan pembatalan UU dan RUU bermasalah saat ini.
      Aksi turun ke jalan yang digelar di berbagai kota, berisi tuntutan yang tidak jauh berbeda. Dalam aksi #GejayanMemanggil di Yogyakarta misalnya. Tuntutan mereka yang tertuang dalam rilisnya di antaranya:
      Mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menola segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menuntut Negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia. Menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja. Menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan yang merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat reforma agraria. Mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor. Benang merah dari berbagai tuntutan tersebut adalah masalah perundang-undangan yang tiba-tiba digarap dengan semangat oleh DPR. Salah satunya UU KPK, yang hanya dibahas selama 12 hari dan kini sudah disahkan. Pengesahan UU KPK ini telah membuat banyak masyarakat kecewa dan patah hati. Dan semakin merasa sedih ketika banyak aturan perundang-undangan lain yang isinya kurang masuk akal, juga sedang dibahas revisinya dan rencananya akan disahkan menjadi UU dengan segera.
      Oleh karena itu, para peserta aksi meminta supaya UU KPK yang baru disahkan tersebut dibatalkan. Selain itu, RUU yang sedang dalam bahasan tersebut juga dibatalkan. Bukan sekadar ditunda seperti pernyataan Jokowi mengenai RKUHP. Yang kemudian menjadi pertanyaan: Bagaimana realisasi tuntutan masyarakat tersebut supaya betul-betul terkabulkan?
      Hasil tanya-tanya kami pada peneliti PUKAT (Pusat Kajian Anti Korupsi) Fakultas Hukum UGM, Yuris Rezha, mengungkapkan, mengenai pembatalan UU KPK, ada dua cara yang masih dapat diusahakan. Pertama, meminta presiden untuk menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang). Perppu yang dikeluarkan oleh presiden ini, bisa digunakan untuk membatalkan UU KPK. Meski kalau dipikir-pikir akan sulit juga.
      Pasalnya, meskipun yang menginisiasi RUU ini adalah DPR, sebetulnya, presiden punya kewenangan untuk tidak mengeluarkan Surpres (Surat Presiden) saat diminta membahas bareng sama DPR. Akan tetapi, justru presiden mengeluarkan surat tersebut yang artinya, presiden setuju-setuju aja untuk dibahas bareng.
      Padahal, Perppu ini bisa diterbitkan oleh presiden ketika ada kegentingan yang memaksa. Melihat gelombang penolakan dan kritikan dari masyarakat yang mengaggap aturannya dibahas dengan terburu-buru, sebetulnya Perppu ini bisa saja dikeluarkan. Apalagi, dengan beberapa aturan yang masih dipertanyakan. Misalnya, salah satu pimpinan KPK terpilih, usianya belum 50 tahun. Sementara dalam aturan UU KPK yang baru, pimpinan KPK harus berusia minimal 50 tahun. Tentu saja, ini butuh Perppu dari presiden untuk mengakomodasinya aturannya.
      Kedua, kalau memang tidak bisa berharap pada presiden, maka cara terakhir adalah dengan mengajukan judicial review ke MK (Mahkamah Konstitusi). Apalagi UU KPK in masih cacat formil dan materiil. Cacat formil ini adalah, revisi UU KPK tidak masuk dalam prolegnas. Sementara, UU yang tidak masuk dalam prolegnas dan tiba-tiba dibahas, harus punya alasan yang jelas. Akan tetapi, sejauh ini tidak pernah ada alasan jelas dan masuk akal yang disampaikan oleh DPR dan presiden.
      Sedangkan cacat materiil adalah, adanya pasal-pasal yang tidak sesuai. Misalnya, perubahan UU KPK bilang kalau KPK itu sifatnya independen. Akan tetapi, dalam perubahan itu sendiri, ada pengawas yang masuk ke dalam tatanan organisasi KPK dan itu jelas tidak bersifat independen karena dipilih langsung oleh presiden. Selain itu, yang semakin tidak masuk akal, KPK dimasukkan di bawah eksekutif. Hal ini justru memperjelas ketidak-independen-an KPK itu sendiri.
      Sebetulnya, soal RUU KPK ini, tidak perlu sampai diterbitkan Perppu ataupun harus diuji materi di MK sih kalau memang pengin dibatalkan. Kalau saja, sejak awal presiden menolak pengesahan RUU KPK tersebut dengan setidaknya tidak mengeluarkan surpres. Tapi kan… anu. Jadi apa masih bisa berharap ujug-ujug presiden mengeluarkan Perppu-nya? Hehehe.
      Sementara itu, ada pula beberapa RUU yang juga minta dibatalkan. Seperti, RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, ataupun RUU Ketenagakerjaan. Lantas, bagaimana sih, cara paling rasional supaya RUU tersebut dapat dibatalkan seperti keinginan masyarakat?
      Pasalnya, setelah Jokowi beberapa waktu lalu bilang kalau RKUHP ditunda, Fahri Hamzah bilang, “Sudah terlambat, pengesahan sudah terjadwal.” Memangnya, apa betul sudah se-ter-lam-bat itu? Hmmm, ternyata masih ada jalan yang bisa ditempuh, Teman-teman.
      Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011, prinsipnya setiap undang-undang, DPR dan Presiden harus membahasnya secara bersama-sama. Jadi, untuk membatalkan RUU, kalau RUU tersebut inisiatif dari DPR maka cara membatalkannya mudah: Cukup dengan presiden tidak mau membahasnya. Begitu pula sebaliknya, kalau yang menginisiasi presiden, maka DPR punya wewenang untuk menolak membahas.
      Jadi, kalau Fahri Hamzah bilang, “sudah terlambat,” penolakan yang bisa dilakukan presiden adalah dengan tidak datang atau tidak mengirimkan wakil eksekutifnya dalam sidang tersebut. Maka, sesuai prinsip awal, pembahasan RUU tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa kehadiran presiden atau wakil eksekutifnya.
      Selain itu, RUU yang diinisasi sendiri baik oleh presiden atau DPR dan ingin dibatalkan, justru lebih mudah untuk dibatalkan. Yakni, presiden atau DPR tinggal mencabutnya dari prolegnas. Akan tetapi, kalau pahit-pahitnya UU tersebut sudah disahkan. Maka upaya terakhir yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong presiden untuk menerbitkan Perppu dan melakukan uji materi di MK.
      Jadi bagaimana? Masih logis, kan kalau kita terus mendesak mereka-mereka supaya dapat berpikir dan menggunakan hati nurani dalam memutuskan sesuatu? Lagi-lagi, ini belum mentok. Masih ada cara, karena mereka sebetulnya masih punya sela.
      Namun yang perlu kita ingat baik-baik, kalaupun siang ini semua RUU tersebut ditunda. Bukan berarti kita bisa bernafas lega. Pasalnya, dalam UU P3 (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) yang baru saja disahkan, di dalamnya memuat ketentuan soal carry over. Carry over ini intinya bahwa pembahasan RUU yang belum selesai pada periode ini, kalau pengin dilanjutkan di periode berikutnya bisa langsung dilanjutkan gitu aja. Hal ini berbeda dengan UU P3 dulu yang harus dimulai dari awal (dimulai dengan memasukkan dalam prolegnas).
      Jadi, ketika UU P3 ini disahkan dan memuat ketentuan carry over, meskipun sekarang wacananya RUU-RUU tersebut ditunda, begitu masuk ke periode yang baru, RUU tersebut berpontensi ujug-ujug langsung disahkan begitu saja. Tanpa ada pembahasan apa pun lagi.
      Jadi, mari kita bersama-sama jaga semangat perjuangan, Teman-teman. Jangan sampai terlalu bereuforia dengan penundaan RUU-RUU ini.
    • By Iqbal_Maulana
      Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjelaskan, alasan pihaknya tak menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi, Teluk Jakarta karena Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) tak kunjung disahkan oleh DPRD.
      Namun, kini Gubernur Anies Baswedan menerbitkan 932 IMB di Pulau Reklamasi. Hal itu mengacu kepada Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara.
      Ahok mengatakan, Pergub nomor 206 Tahun 2016 itu tak bisa dijadikan landasan hukum untuk menerbitkan IMB ke pengembang kepada pengembang Pulau D, PT Kapuk Naga Indah. Sebab, pergib itu tak mengatur kewajiban kontribusi tambahan dari pengembang sebesar 15 persen yang diajukannya.
      "Hanya pasal soal 15 persen saja DPRD tidak mau ketok palu, khususnya Taufik CS dan Sanusi. Anies memang hebat bisa tidak mau 15 persen buat bangun DKI? Sama halnya dengan oknum DPRD yang menolak ketok palu Perda karena Pasal 15 persen kontribusi tambahan," kata Ahok saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (19/6/2019).
      Ahok menuturkan, dirinya mengeluarkan pergub itu untuk mempermudah warga Jakarta memililki IMB.
      "Intinya Pergub itu aku keluarkan buat bantu rakyat DKI yang keburu punya rumah, tetapi tidak bisa buat IMB," tuturnya.
      Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, semestinya Anies dalam menerbitkan IMB ke pengembang harus menunggu pengesahan Raperda RZWP3K disahkan.
      "Khusus pulau reklamasi saat itu tidak bisa terbitkan IMB karena belum ada dasar perdanya," ujarnya.
      Sebagai informasi, Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta (DPMPTSP) DKI Jakarta telah menerbitkan IMB untuk 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah mewah dan 212 kantor di lahan reklamasi Pulau C dan D.
    • By fhajar
      Calon presiden petahana Joko Widodo menegaskan bahwa Moda Raya Transportasi (MRT) yang kini sudah bisa dinikmati masyarakat Jakarta merupakan keputusan politiknya saat menjabat gubernur DKI bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang kala itu wakil gubernur.
      "Itu pun putusan politiknya, kita putuskan saat saya jadi Gubernur saat itu dengan Pak Ahok," kata Jokowi saat menghadiri deklarasi dukungan 10.000 pengusaha untuk Jokowi-Ma'ruf di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2019).
      Jokowi meminta para pengusaha yang hadir dalam acara itu segera menjajal MRT yang saat ini masih dalam tahap ujicoba. Presiden Jokowi sendiri sudah menjajal MRT sebanyak dua kali, termasuk saat menghadiri acara deklarasi dukungan di Istora ini.

      Jokowi mengatakan, pembangunan MRT di Jakarta sebenarnya sudah terlambat. Proyek itu menurut dia sudah diajukan sejak 30 tahun silam, namun selalu ditolak oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Alasannya karena tak membawa keuntungan.
      Namun, Jokowi mengaku ia tidak melihat untung dan rugi saat memutuskan untuk membangun MRT.
      "Yang namanya transportasi massal itu ya rugi. Saat itu saya dipaparkan rugi. Kalau untung rugi, itu untuk para pengusaha. Kalau untuk negara, hitungannya bukan untung dan rugi," kata Jokowi disambut riuh para pengusaha yang hadir.
      Menurut Jokowi, pembangunan transportasi massal harusnya memperhitungkan manfaat dan kepentingan masyarakat dan negara.
      Jokowi menyebut, saat ia menjabat Gubernur DKI dulu, kerugian dari kemacetan di Jakarta, Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi sudah mencapai Rp 60 Triliun setiap tahunnya. Saat ini kerugian akibat kemacetan ditaksir mencapai Rp 100 Triliun.
      "Apa mau diteruskan? Lebih baik dipakai untuk bangun MRT LRT benar? Itu yang namanya keputusan politik sehingga secara makro negara kita tetap untung gede," kata dia. 
    • By Brenda_Christie
      BMW X3 sDrive20i terbaru diluncurkan di Jakarta, Rabu (20/3) untuk melengkapi line up X3 yang tahun lalu menggoda konsumen dalam negeri. Varian baru dan kedua di keluarga X3 ini dijual dengan harga Rp909 juta off-the-road.
      Vice President Corporate Communications BMW Group Indonesia, Jodie O'tania menjelaskan "BMW X3 terbaru adalah BMW X dengan penjualan kedua terbanyak di seluruh dunia, dan dengan adanya varian terbaru, kami yakin model ini akan kembali memimpin segmen Sports Activity Vehicle di Indonesia."
      Dalam keterangan resmi BMW Group Indonesia, X3 sDrive20i datang dalam bentuk terurai dan dirakit secara lokal di BMW Production Network 2 di Gaya Motor, Sunter, Jakarta Utara.
      Eksterior BMW X3 terbaru hadir dimodali bahasa desain khas Sports Activity Vehicle (SAV) sebagai penantang Audi Q5, Jaguar F-Pace.
      Selain itu, BMW X3 terbaru hadir dengan ruang kabin yang luas melalui penambahan dimensi dibandingkan generasi sebelumnya. Dengan tambahan pada panjang hingga 51 mm, lebar 10 mm, tinggi 15 mm serta wheelbase 54 mm dan overhangs yang cukup pendek.
      Tampilan luar kian sempurna dengan bumper sewarna bodi, twin-tailpipe dan pelek aluminium 19 inci V-spoke.
      Mobil dilengkapi mesin BMW TwinPower Turbo 2.000 cc empat silinder yang dilengkapi dengan High Precision Direct Injection, Double-Vanos variable camshaft control, dan valvetronic fully variable valve timing ini mengeluarkan daya 184 tenaga kuda dan torsi 290 Nm.
      Tenaga mesin disalurkan melalui transmisi Steptronic 8-percepatan yang juga terhubung dengan BMW's predictive gear shift technology, menciptakan pemindahan gigi yang mulus serta konsumsi bahan bakar yang efisien. 
      Teknologi mesin terhubung dengan teknologi auto start-stop terbaru guna meningkatkan efisiensi bahan bakar.
    • By dugelo
      Teknologi mobil listrik di Indonesia akan semakin dekat, terlebih saat ini Pemerintah tinggal menunggu Perpres yang sebelumnya dikabarkan telah masuk tahap finalisasi.
      Menyongsong kabar tersebut, PT Nissan Motor Indonesia (NMI) saat ini tengah menyiapkan mobil listrik untuk pasar automotif nasional. Tak tanggung-tanggung, model yang akan hadir merupakan mobil listrik paling laris di pasar global.
      Nissan sendiri dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, akan memboyong Leaf ke Indonesia tahun depan. Diperkirakan pada 2020, Indonesia akan memulai era baru bagi tumbuhnya mobil listrik secara nasional.

      Memperluas akses terhadap kendaraan listrik terlaris di dunia ini merupakan bagian penting dari tujuan Nissan untuk meningkatkan elektrifikasi, di mana dalam rencana jangka menengah Nissan M.O.V.E 2022, seperempat dari jumlah penjualan adalah kendaraan listrik. Rencana percepatan ini termasuk lokalisasi dan perakitan komponen kendaraan listrik di pasar-pasar utama Asia Tenggara.
      New Nissan LEAF merupakan ikon dari Nissan Intelligent Mobility, yang merupakan visi perusahaan untuk membawa masyarakat ke dunia yang lebih baik dengan mengubah cara mobil ditenagai, dikendarai, dan terhubung dengan ekosistem di sekitarnya.

      Sejak tahun 2010, Nissan LEAF telah terjual sebanyak 400.000 unit, dan menjadi kendaraan listrik murni terlaris di dunia. Tahun ini, Nissan telah memperkenalkan kendaraan listrik ini ke Australia, Selandia Baru, Singapura, Korea Selatan, Thailand, Hong Kong, dan Malaysia.
×
×
  • Create New...

Important Information

We use cookies. They're not scary but some people think they are. Terms of Use & Privacy Policy