Jump to content
  • Popular Contributors

    Nobody has received reputation this week.

  • Our picks

    • Game MOBA Made in Indonesia Meluncur
      Bukan hanya diproduksi menjadi film, Semesta Satria Dewa juga akan diadopsi ke dunia eSports lewat game bernama "Battle of Satria Dewa" yang digarap oleh BANG Idea Indonesia dengan bekerja sama dengan salah satu pengembang game, Semisoft dan perusahaan animasi, Lumine.
      • 0 replies
    • China Sudah Dilanda Flu Burung Padahal Virus Korona Belum Selesai
      Pemerintah China benar-benar dibuat pusing saat ini. Di saat virus korona yang mewabah di Provinsi Wuhan belum selesai ditangani, virus flu burung atau H5N1 muncul di Provinsi Hunan Selatan. Hal itu dikonfirmasi Kementerian Pertanian dan Pedesaan China pada Sabtu 1 Februari 2020.

      Kasus flu burung ini terjadi di salah satu peternakan yang ada di Kota Shaoyang, Provinsi Hunan Selatan. Sejauh ini dari 7.850 ayam yang ada di peternakan tersebut, 4.500 di antaranya mati karena flu burung.
      • 0 replies
    • WNI Akan Diobservasi 14 Hari di Natuna Sebelum Kembali ke Rumah
      Pemulangan WNI dari Wuhan

      Menteri Kesehatan (Menkes) dr Terawan Agus Putranto mengatakan, 238 Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, China, harus menjalani masa observasi selama 14 hari di kompleks militer di Pulau Natuna, Riau.
      • 0 replies
Sign in to follow this  
berita_semua

Ahok Minta Warga Tak Campuri Urusan Hukum Tentang Penistaan Agama

Recommended Posts

q0k6WCcRJB.jpg

Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta semua pihak tidak mencampuri kasus hukum dalam laporan dugaan penistaan agama. Hal ini terkait demo yang akan dilakukan sejumlah ormas yang mendesak polisi mengusut laporan tersebut pada Jumat 4 November.

Menurut Ahok, lebih baik proses hukum berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan tanpa ada paksaan.

"Itu namanya mencampuri urusan hukum," kata Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (1/11/2016).

Ahok menyebut, gerakan untuk menjadikannya sebagai tersangka kasus hukum sudah lama ada. Dia mencontohkan, kasus dugaan korupsi pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras dan kasus dugaan suap reklamasi di utara Jakarta.

"Gerakan ini kan sudah dilakukan waktu kasus Sumber Waras dan kasus reklamasi," kata dia.

Oleh karena itu, Ahok mengimbau warga tidak mencampuri urusan hukum. Ahok pun mengajak semua warga bersama-sama mengawasi isi berita acara pemeriksaan (BAP) miliknya.

"Itu yang saya katakan, jangan mencampuri urusan hukum lalu memaksa. Tapi Anda harus sama-sama mengawasi isi BAP saya. Itu yang saya bilang. Silakan Anda lihat dan awasi. Tapi bukan berarti mencampuri hukum. Mau nangkap orang, tersangkai orang. Ini negara hukum," Ahok menandaskan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Similar Content

    • By VOAIndonesia
      Presiden Joko Widodo dan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed, mengadakan pertemuan bilateral di Istana Qasr Al Watan, Minggu sore (12/1). (Courtesy : Setpres RI).
      Enam belas perjanjian kerjasama dalam bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan dan penanggulangan terorisme berhasil dicapai dalam lawatan Presiden Joko Widodo ke Abu Dhabi pekan lalu.
      Dalam pertemuan bilateral di Istana Qasr Al Watan dengan Putra Mahkota Abu Dhabi yang juga Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Persatuan Emirat Arab [PEA], Mohamed bin Zayed, Minggu sore (12/1), Presiden Jokowi menyaksikan penandatanganan kerjasama di antara delegasi Indonesia dan PEA.
      Selain 16 perjanjian itu, disepakati pula 11 perjanjian bisnis dalam bidang energi, migas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset. Total nilai investasi yang disepakati mencapai 22,89 miliar dolar Amerika atau sekitar 314,9 triliun rupiah.

      Presiden Jokowi dan Pengran Mohamed bin Zayed menyaksikan pertukaran dokumen perjanjian kerjasama di Istana Qasr Al Watan, Minggu (12/1). (Courtesy : Setpres RI).
      Pernyataan pers yang diterima VOA menyatakan bahwa selain kerjasama ekonomi, Presiden Jokowi juga ingin menjadikan Persatuan Emirat Arab PEA sebagai mitra dalam pendidikan Islam yang modern, moderat dan penuh toleran. “Hal ini sangat penting artinya bagi upaya mencegah ekstremisme dan terorisme,” ujar presiden.
      Harapan serupa disampaikan Putra Mahkota Mohamed bin Zayed yang menggarisbawahi Islam sebagai agama perdamaian. “Islam tidak pernah mengajarkan terorisme. Islam selalu mengedepankan kedamaian,” tegasnya. Ia juga memuji Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, dan mengatakan “Islam di Indonesia dapat menjadi contoh Islam yang damai.”

      Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed usai pertemuan bilateral di Istana Qasr Al Watan, Minggu sore (12/1). (Courtesy : Setpres RI).
      Selain menandatangani perjanjian kerjasama, Jokowi juga melihat kemungkinan pembentukan “Indonesian Sovereign Wealth Fund,” yaitu semacam dana abadi untuk mengatur dana publik dan menginvestasikannya ke aset-aset yang luas dan beragam untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.
    • By yhosan
      Baru-baru ini, Agnez Mo dihujani komentar pedas netizen karena ungkapannya dalam media Build Series by Yahoo. Video yang beredar tersebut menunjukkan Agnez yang mengaku tidak memiliki darah Indonesia. Meskipun begitu, Agnez sendiri telah mengkonfirmasi hal ini bahwa untuk mengetahui apa yang dia bicarakan secara detail, netizen juga harus menonton video tersebut sampai habis, agar tidak salah paham.
      Meskipun ada uangkapan ‘tidak ada darah Indonesia’, Agnes mengaku bahwa dirinya tumbuh dalam keberagaman Indonesia. “Aku tumbuh dalam keberagaman budaya. Inklusivitas budaya adalah apa yang aku perjuangkan. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Senang ketika aku bisa dapat berbagi sesuatu tentangku dan negaraku,” tulisnya dalam caption instagramnya.
      Ya, tumbuh dalam keberagaman Indonesia. Bukan sekali dua kali perempuan 33 tahun ini mengenalkan budaya Indonesia ke kancah Internasional. Beberapa di antaranya akan kita bahas dan lihat bersama dalam ulasan berikut ini.
      Kenakan baju dodot dalam video Coke Bottle
      Coke Bottle adalah lagu Agnez Mo yang rilis pada tahun 2014 lalu. Lagu ini merupakan pembuktian Agnez bahwa dirinya memang layak berkarier di dunia music dan go international. Dalam video tersebut, ia berkolaborasi dengan musisi ternama Timbaland dan T.I. Yang tak pernah ia lupakan adalah tetap membawa Indonesia dalam video klipnya. Terbukti dengan Agnez yang memakai baju dodot khas Jawa dalam satu scene video.
      Lagu ‘Diamonds’ yang mewakili keberagaman yang ada di Indonesia
      Pada bulan September lalu, Agnez meluncurkan single baru bertajuk ‘Diamonds’. Lagu kolaborasi dengan French Montana ini menceritakan tentang keberagaman dan banyaknya budaya –yang ada di Indonesia. Dalam unggahannya, Agnez tampak bangga berpose menggunakan busana dan pernak-pernik dari Papua. “Berlian. Keindahan dalam diri kita masing-masing. Kekuatan dalam keberagaman. Bhinneka tunggal ika. Bersatu dalam perbedaan,” begitu akhir dari caption dengan tagar #diamonds #weare dan #embracingmyculture ini.
      Kenakan batik rancangan Anne Avantie di video klip ‘As Long As I Get Paid’
      Video klip yang satu ini pernah menuai banyak sekali pujian karena Agnez mengenakan batik yang dirancang oleh Anne Avantie untuk lagunya yang bertajuk ‘As Long As I Get Paid’. Anne Avantie sendiri mengatakan kalau Agnez Mo secara pribadi menghubunginya di pagi buta dan meminta dibuatkan gaun tersebut. Hingga sekarang, video ini sudah ditonton lebih dari 26 juta kali.
      Sudah berkarier level dunia, tapi Indonesia tetap di hati
      Baru-baru ini, Agnez juga jadi salah satu penyanyi Indonesia yang masuk dalam Museum Madame Tussaud Singapura. Namun, sebenarnya dalam postingan instagramnya Agnez selalu menempatkan Indonesia di hati. Agnez pernah membuat rambutnya dianyam seperti gaya orang Papua kebanyakan. Dirinya juga berfoto dengan merah putih, lengkap dengan caption “Always represent 💎” pada 17 Agustus lalu.
      Jadi, setiap berita yang Sahabat semua baca, jangan ditelan mentah-mentah ya. Simak dulu sampai habis, baru nantinya boleh berkomentar. Di era yang semakin canggih kita juga harus menjadi netizen yang cerdas, okay?
    • By sunshine
      Asuransi jiwa Indonesia merupakan perlindungan terhadap jaminan jika tertanggung meninggal dan diberikan kepada ahli waris sebagai sumber nafkah yang diperoleh setiap bulannya. Banyak kesalahan yang terjadi saat membeli jenis asuransi ini salah satunya tidak mengetahui tentang uang pertanggungan, hal ini membuat uang yang cair tidak dapat memenuhi kebutuhan keuangan seseorang. Selain itu, beranggapan asuransi sebagai investasi, asuransi bukan investasi, asuransi merupakan biaya untuk pengalihan resiko terhadap kerusakan atau kehilangan yang akan dibayar kepada tertanggung sesuai premi yang dibayarkan pada pengalihan resiko di perusahaan asuransi dan salah menetapkan dalam tertanggung karena tertanggung harus memiliki penghasilan paling besar.
       
      Berikut adalah penyebab berakhirnya asuransi:
       
      Terjadinya evenemen, yaitu meninggalnya tertanggung, apabila jangka waktu tertanggung meninggal dan penanggung berhak membayar uang santunan kepada ahli waris yang ditunjuk oleh tertanggung, setelah penanggung membayar uang santunan maka asuransi sudah berakhir.
      Jangka waktu berakhir, bukan karena evenemen maka beban resiko penanggung terhadap tertanggung telah berakhir dengan perjanjian penanggung mengembalikan uang kepada tertanggung, setelah pengembalian uang kepada tertanggung maka asuransi telah berakhir.
      Asuransi gugur terjadi jika tertanggung yang diasuransikan ternyata telah meninggal saat asuransi meskipun yang tertanggung tidak mengetahui kematian kecuali jika sudah diperjanjikan.
       
      Selain itu dapat terjadi jika asuransi dibatalkan. Hal ini terjadi jika tertanggung tidak melanjutkan premi sesuai perjanjian atau dibatalkan karena permohonan dari tertanggung. Jika pembatalan terjadi setelah pembayaran premi maka berdasarkan perjanjian antara penanggung dan tertanggung akan diputuskan dan dicantumkan dalam polis. Kesalahan dalam pembelian asuransi juga dapat terjadi mulai dari tidak diketahuinya uang pertanggungan yang diterima, salah menetapkan ahli waris dan tidak mengetahui kebutuhan saat ini.
       
      Asuransi jiwa Indonesia terdiri atas asuransi berjangka, asuransi seumur hidup, asuransi dwiguna dan asuransi unit link. Keuntungan dari asuransi jiwa adalah melindungi ahli waris jika meninggal dunia atau terkenal musibah dan mencegah terjadinya hal yang membuat nasabah mengalami kerugian terbesar. Asuransi akan memberikan perasaan aman karena tidak perlu takut jika terjadi sesuatu hal, memberikan pengelolaan keuangan yang tepat dan membantu pengembalian setiap kerugian sesuai polis perjanjian.
       
       
       
    • By Rendgandik
      Begini rasionalisasi hukum untuk memfasilitasi tuntutan pembatalan UU dan RUU bermasalah saat ini.
      Aksi turun ke jalan yang digelar di berbagai kota, berisi tuntutan yang tidak jauh berbeda. Dalam aksi #GejayanMemanggil di Yogyakarta misalnya. Tuntutan mereka yang tertuang dalam rilisnya di antaranya:
      Mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menola segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menuntut Negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia. Menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja. Menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan yang merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat reforma agraria. Mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor. Benang merah dari berbagai tuntutan tersebut adalah masalah perundang-undangan yang tiba-tiba digarap dengan semangat oleh DPR. Salah satunya UU KPK, yang hanya dibahas selama 12 hari dan kini sudah disahkan. Pengesahan UU KPK ini telah membuat banyak masyarakat kecewa dan patah hati. Dan semakin merasa sedih ketika banyak aturan perundang-undangan lain yang isinya kurang masuk akal, juga sedang dibahas revisinya dan rencananya akan disahkan menjadi UU dengan segera.
      Oleh karena itu, para peserta aksi meminta supaya UU KPK yang baru disahkan tersebut dibatalkan. Selain itu, RUU yang sedang dalam bahasan tersebut juga dibatalkan. Bukan sekadar ditunda seperti pernyataan Jokowi mengenai RKUHP. Yang kemudian menjadi pertanyaan: Bagaimana realisasi tuntutan masyarakat tersebut supaya betul-betul terkabulkan?
      Hasil tanya-tanya kami pada peneliti PUKAT (Pusat Kajian Anti Korupsi) Fakultas Hukum UGM, Yuris Rezha, mengungkapkan, mengenai pembatalan UU KPK, ada dua cara yang masih dapat diusahakan. Pertama, meminta presiden untuk menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang). Perppu yang dikeluarkan oleh presiden ini, bisa digunakan untuk membatalkan UU KPK. Meski kalau dipikir-pikir akan sulit juga.
      Pasalnya, meskipun yang menginisiasi RUU ini adalah DPR, sebetulnya, presiden punya kewenangan untuk tidak mengeluarkan Surpres (Surat Presiden) saat diminta membahas bareng sama DPR. Akan tetapi, justru presiden mengeluarkan surat tersebut yang artinya, presiden setuju-setuju aja untuk dibahas bareng.
      Padahal, Perppu ini bisa diterbitkan oleh presiden ketika ada kegentingan yang memaksa. Melihat gelombang penolakan dan kritikan dari masyarakat yang mengaggap aturannya dibahas dengan terburu-buru, sebetulnya Perppu ini bisa saja dikeluarkan. Apalagi, dengan beberapa aturan yang masih dipertanyakan. Misalnya, salah satu pimpinan KPK terpilih, usianya belum 50 tahun. Sementara dalam aturan UU KPK yang baru, pimpinan KPK harus berusia minimal 50 tahun. Tentu saja, ini butuh Perppu dari presiden untuk mengakomodasinya aturannya.
      Kedua, kalau memang tidak bisa berharap pada presiden, maka cara terakhir adalah dengan mengajukan judicial review ke MK (Mahkamah Konstitusi). Apalagi UU KPK in masih cacat formil dan materiil. Cacat formil ini adalah, revisi UU KPK tidak masuk dalam prolegnas. Sementara, UU yang tidak masuk dalam prolegnas dan tiba-tiba dibahas, harus punya alasan yang jelas. Akan tetapi, sejauh ini tidak pernah ada alasan jelas dan masuk akal yang disampaikan oleh DPR dan presiden.
      Sedangkan cacat materiil adalah, adanya pasal-pasal yang tidak sesuai. Misalnya, perubahan UU KPK bilang kalau KPK itu sifatnya independen. Akan tetapi, dalam perubahan itu sendiri, ada pengawas yang masuk ke dalam tatanan organisasi KPK dan itu jelas tidak bersifat independen karena dipilih langsung oleh presiden. Selain itu, yang semakin tidak masuk akal, KPK dimasukkan di bawah eksekutif. Hal ini justru memperjelas ketidak-independen-an KPK itu sendiri.
      Sebetulnya, soal RUU KPK ini, tidak perlu sampai diterbitkan Perppu ataupun harus diuji materi di MK sih kalau memang pengin dibatalkan. Kalau saja, sejak awal presiden menolak pengesahan RUU KPK tersebut dengan setidaknya tidak mengeluarkan surpres. Tapi kan… anu. Jadi apa masih bisa berharap ujug-ujug presiden mengeluarkan Perppu-nya? Hehehe.
      Sementara itu, ada pula beberapa RUU yang juga minta dibatalkan. Seperti, RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, ataupun RUU Ketenagakerjaan. Lantas, bagaimana sih, cara paling rasional supaya RUU tersebut dapat dibatalkan seperti keinginan masyarakat?
      Pasalnya, setelah Jokowi beberapa waktu lalu bilang kalau RKUHP ditunda, Fahri Hamzah bilang, “Sudah terlambat, pengesahan sudah terjadwal.” Memangnya, apa betul sudah se-ter-lam-bat itu? Hmmm, ternyata masih ada jalan yang bisa ditempuh, Teman-teman.
      Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011, prinsipnya setiap undang-undang, DPR dan Presiden harus membahasnya secara bersama-sama. Jadi, untuk membatalkan RUU, kalau RUU tersebut inisiatif dari DPR maka cara membatalkannya mudah: Cukup dengan presiden tidak mau membahasnya. Begitu pula sebaliknya, kalau yang menginisiasi presiden, maka DPR punya wewenang untuk menolak membahas.
      Jadi, kalau Fahri Hamzah bilang, “sudah terlambat,” penolakan yang bisa dilakukan presiden adalah dengan tidak datang atau tidak mengirimkan wakil eksekutifnya dalam sidang tersebut. Maka, sesuai prinsip awal, pembahasan RUU tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa kehadiran presiden atau wakil eksekutifnya.
      Selain itu, RUU yang diinisasi sendiri baik oleh presiden atau DPR dan ingin dibatalkan, justru lebih mudah untuk dibatalkan. Yakni, presiden atau DPR tinggal mencabutnya dari prolegnas. Akan tetapi, kalau pahit-pahitnya UU tersebut sudah disahkan. Maka upaya terakhir yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong presiden untuk menerbitkan Perppu dan melakukan uji materi di MK.
      Jadi bagaimana? Masih logis, kan kalau kita terus mendesak mereka-mereka supaya dapat berpikir dan menggunakan hati nurani dalam memutuskan sesuatu? Lagi-lagi, ini belum mentok. Masih ada cara, karena mereka sebetulnya masih punya sela.
      Namun yang perlu kita ingat baik-baik, kalaupun siang ini semua RUU tersebut ditunda. Bukan berarti kita bisa bernafas lega. Pasalnya, dalam UU P3 (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) yang baru saja disahkan, di dalamnya memuat ketentuan soal carry over. Carry over ini intinya bahwa pembahasan RUU yang belum selesai pada periode ini, kalau pengin dilanjutkan di periode berikutnya bisa langsung dilanjutkan gitu aja. Hal ini berbeda dengan UU P3 dulu yang harus dimulai dari awal (dimulai dengan memasukkan dalam prolegnas).
      Jadi, ketika UU P3 ini disahkan dan memuat ketentuan carry over, meskipun sekarang wacananya RUU-RUU tersebut ditunda, begitu masuk ke periode yang baru, RUU tersebut berpontensi ujug-ujug langsung disahkan begitu saja. Tanpa ada pembahasan apa pun lagi.
      Jadi, mari kita bersama-sama jaga semangat perjuangan, Teman-teman. Jangan sampai terlalu bereuforia dengan penundaan RUU-RUU ini.
    • By Iqbal_Maulana
      Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjelaskan, alasan pihaknya tak menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi, Teluk Jakarta karena Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) tak kunjung disahkan oleh DPRD.
      Namun, kini Gubernur Anies Baswedan menerbitkan 932 IMB di Pulau Reklamasi. Hal itu mengacu kepada Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara.
      Ahok mengatakan, Pergub nomor 206 Tahun 2016 itu tak bisa dijadikan landasan hukum untuk menerbitkan IMB ke pengembang kepada pengembang Pulau D, PT Kapuk Naga Indah. Sebab, pergib itu tak mengatur kewajiban kontribusi tambahan dari pengembang sebesar 15 persen yang diajukannya.
      "Hanya pasal soal 15 persen saja DPRD tidak mau ketok palu, khususnya Taufik CS dan Sanusi. Anies memang hebat bisa tidak mau 15 persen buat bangun DKI? Sama halnya dengan oknum DPRD yang menolak ketok palu Perda karena Pasal 15 persen kontribusi tambahan," kata Ahok saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (19/6/2019).
      Ahok menuturkan, dirinya mengeluarkan pergub itu untuk mempermudah warga Jakarta memililki IMB.
      "Intinya Pergub itu aku keluarkan buat bantu rakyat DKI yang keburu punya rumah, tetapi tidak bisa buat IMB," tuturnya.
      Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, semestinya Anies dalam menerbitkan IMB ke pengembang harus menunggu pengesahan Raperda RZWP3K disahkan.
      "Khusus pulau reklamasi saat itu tidak bisa terbitkan IMB karena belum ada dasar perdanya," ujarnya.
      Sebagai informasi, Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta (DPMPTSP) DKI Jakarta telah menerbitkan IMB untuk 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah mewah dan 212 kantor di lahan reklamasi Pulau C dan D.

About Ngobas

Ngobas is All-in-One website that can be use by everyone for free to find friends and exchange information. The name Ngobas is derived from the abbreviation, which is Ngomong Bebas Originally Sedap, meaning that it is appropriate to speak according to the ethics of socializing.

CEO’s Greeting

I realize that information and communication are the main things in life. Ngobas is the right platform for that. We will always be connected wherever we are and that is the purpose Ngobas was built.

- Samuel Berrit Olam

×
×
  • Create New...

Important Information

We use cookies. They're not scary but some people think they are. Terms of Use & Privacy Policy