Pemerintah Harus Cari Tau Pendapatan Google

[berita_semua]

Pemerintah hingga kini masih menyisakan pekerjaan rumah (PR) terhadap kepatuhan pajak Google Asia Pacific Pte Ltd. Namun, pemerintah diminta untuk tidak hanya mendesak perusahaan raksasa teknologi tersebut untuk membentuk Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Direktur Eksekutif Centre For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, sebelum berhasil menagih pajak Google, langkah pertama yang ditempuh adalah pemerintah Indonesia harus memiliki data akurat terkait besaran pendapatan (revenue) Google di Indonesia. Dengan demikian, maka tidak ada alasan Google untuk mengelak membayar pajak.

"Karena meski aturannya belum ada, secara normatif Google sudah menikmati keuntungan di Indonesia dan normanya adalah negara sumber itu berhak memajaki. Itu jelas dalam international tax," ujarnya.

Lain hal jika pemerintah Indonesia tetap ingin menerapkan penagihan pajak Google dengan lebih dulu menjadikan Badan Usaha Tetap (BUT). Sebab, Google menerapkan perencanaan pajak (tax planning) yang sama di seluruh dunia.

"Indonesia saya kira tidak bisa latah tetapkan Google jadi BUT lalu Google akan mau, saya kira skema tax planning Google pasti sama, diterapkan sama di seluruh dunia. Dia buat satu diterapkan di seluruh dunia," tuturnya.

Oleh karena itu, PR pemerintah kali ini adalah mencari tahu besaran pendapatan yang diraup Google, mengingat cara ini juga memerlukan negosiasi. Ditambah lagi juga diperlukan suatu perundingan, karena jika permasalahan ini dibawa ke ranah hukum, hanya dapat membuat Indonesia kalah.

"Kalau enggak berunding agak susah, karena kalau dibawa ke sengketa pajak, Indonesia kalah dengan cara UU yang ada," tukasnya.