Jump to content
CTO_Ngobas

Google Diblokir? Polemik Kegaptekan VS Kepribadian

Recommended Posts

IMG_20151009_084329.jpg

Beberapa hari yang lalu dunia maya sempat dihebohkan dengan berita di mana ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) menyatakan pemblokiran terhadap Google, sontak hal tersebut membuat netizen menjadi berang. Lantas hal apakah yang melatarbelakangi pemblokiran terhadap Google? Berikut salah satu berita yang dikutip dari Situs Berita Rimanews. 

Quote

Komisi I DPR Setuju Google Ditutup Asalkan...


Rimanews - Anggota Komisi I DPR RI, Elnino Husein Mohi mendukung ide ICMI agar pemerintah menutup Google dan Youtube di Indonesia.

"Saya setuju Google dan Youtube ditutup di Indonesia, walaupun saya sendiri adalah pengguna aktif kedua situs tersebut untuk kebaikan," kata Elnino di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (9/06/2016).

Tetapi, kata dia, sebelum menutup Youtube dan Google di Indonesia, maka pemerintah mesti melakukan penarikan pajak dari Google dan Youtube terhadap semua iklan yang mereka tayangkan dan diakses oleh penduduk Indonesia.

"Kalau mereka tidak bayar pajak dengan benar, maka sudah ada alasan hukum yang tepat untuk segera menutup keduanya di Indonesia," kata politisi Partai Gerindra itu.

Ditambahkannya, pemerintah harus menyiapkan superserver yang mampu melayani kebutuhan seluruh Indonesia sehingga tidak lagi terjadi routing ke server-server di luar negeri. Itu berkaitan dengan kedaulatan data.

"Menyiapkan sesegera mungkin aplikasi-aplikasi yang setara dan mirip (walupun tak sama) dengan Google dan Youtube untuk kebutuhan penduduk Indonesia.

"Itu berkaitan dengan kedaulatan informasi. Maksud saya, dengan aplikasi milik orang Indonesia maka isinya pun dapat kita hindarkan dari kekerasan. Bandingkan dengan keadaan hari ini dimana pembuat situs-situ porno tidak dapat ditindaki secara hukum karena bukan orang Indonesia dan berbasis di luar negeri (di luar jangkauan hukum Indonesia).

"Kalau ketiga hal tersebut dilakukan oleh pemerintah, maka Google dan Youtube silakan saja ditutup," katanya.

Negara ini mesti punya kedaulatan informasi dan kedaulatan data. Artinya, setiap informasi yang masuk ke kepala setiap WNI mesti diketahui oleh negara (bukan difilter, ya).

"Itu juga berarti bahwa data tentang setiap penduduk RI pengguna internet mestinya benar-benar dimiliki oleh perusahaan internet milik orang Indonesia dan menggunakan superserver yang ada di Indonesia," kata Elnino.

Sumber : http://nasional.rimanews.com/politik/read/20160609/285835/Komisi-I-DPR-Setuju-Google-Ditutup-Asalkan-

 

Masalah ini sudah sering kali dibahas dan tak jemu-jemunya menjadi sorotan utama terkait perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di tanah air kita. Lantas apa akar masalahnya? Tentunya tidak jauh dari Harmfull Content atau konten yang berbahaya. Sebenarnya ini hanyalah masalah sepele yang terlalu dibesar-besarkan dan tidak terletak pada sisi Teknologi Informasi, melainkan lebih menonjol kearah Kepribadian Netizen itu sendiri. Justru yang membuat masalah ini terlihat menjadi sebuah polemik adalah karena Kegaptekan para Wakil Rakyat kita dan juga Organisasi-organisasi yang berada di sekitar kita. 

Penulis yakin, baik Wakil Rakyat maupun Organisasi (dalam hal ini ICMI) tidak tahu mengenai Fitur Content Filtering yang dimiliki oleh Google. Di samping itu, sudah banyak Penyedia Jasa Layanan Internet (ISP) yang menerapkan Blocking terhadap Situs-situs yang memiliki Harmfull Content. Belum lagi, kini Indonesia juga memiliki UU ITE sebagai pondasi kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mengatur segala sesuatunya tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jika dilihat dari sisi Teknologi Informasi, masalah ini sudah selesai, namun seperti yang penulis katakan sebelumnya bahwa titik berat masalah ini lebih kearah Kepribadian (psikologis) Netizen itu sendiri. Artinya? Walaupun segala upaya pemblokiran terhadap akses Situs-situs yang memiliki Harmfull Content tersebut sudah digalakan namun tetap saja masih banyak Netizen yang menggunakan segala cara untuk menembus pemblokiran tersebut. Jadi, yang harus diperbaiki adalah Kepribadian (psikologis) Netizen Indonesia yang 'hobby' mengakses Situs-situs bermuatan Harmfull Content tersebut. 

Masalah lainnya muncul ketika Google diblokir, tentunya layanan yang terkait dengan Google, misalnya : Youtube, GMail, Hangout, Drive, Google Play dan lain-lain sebagainya juga akan ikut terblokir karena bermuara pada sumber jaringan yang sama yaitu Google. Google dianalogikan sebagai pedang bermata dua, di mana dapat menjadi hal yang membantu ataupun justru menimbulkan masalah karena tergantung kepada siapa penggunanya, lagi-lagi hal ini terkait dengan sisi Kepribadian. Kembali lagi ke kutipan berita yang penulis sematkan di atas, dikatakan bahwa Pemerintah harus melakukan penarikan pajak terhadap Google dan Youtube, dasar hukumnya apa? Kalau begitu Facebook, Twitter, Tumblr, Yahoo, Bing, Path, Instagram harus menerima nasib yang sama dengan Google-kah?

Pemerintah juga diinstruksikan untuk membuat superserver dan aplikasi yang mirip dengan Google ataupun Youtube? Jelas ini merupakan sebuah statement yang asal-asalan dan hanya akan menjadi isapan jempol belaka. Mengapa? Sebagaimana kita tahu, untuk membangun sebuah Sistem yang serupa dengan Youtube diperlukan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang mumpuni, di mana untuk mewujudkannya perlu pengorbanan biaya yang sangat besar. Sementara hutang negara kitapun semakin menumpuk dan juga kondisi ekonomi Indonesia juga tidak sedang dalam kondisi yang baik. Selain karena alasan finansial, sumber daya manusia di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ada di negara kitapun masih sangat terbatas, diperlukan sumber daya manusia yang handal untuk membuat, mengembangkan, mengelola dan merawat Sistem yang sebesar Google. 

Dalam kutipan berita di ataspun terdapat sebuah pernyataan sebagai berikut : "dengan aplikasi milik orang Indonesia maka isinya pun dapat kita hindarkan dari kekerasan". Pernyataan tersebut tidak berlandaskan dan terkesan imajiner, faktanya forum-forum diskusi online, jejaring sosial ataupun situs-situs yang berada di negara kita juga masih memiliki konten bermuatan negatif seperti kekerasan dan khususnya konten bermuatan SARA yang dicampuradukan dengan Politik. Nyatanya? Situs-situs tersebut masih bisa diakses secara bebas oleh siapapun. Jelas sudah, hal ini membuktikan bahwa aplikasi milik orang Indonesiapun tidak menjamin adanya konten yang sehat. Kemudian dalam kutipan berita di atas juga terdapat statement yang menyatakan demikian : "Artinya, setiap informasi yang masuk ke kepala setiap WNI mesti diketahui oleh negara", jika hal ini terjadi maka dimanakah letak demokrasi? Dan jika hal ini terjadi, apakah bedanya dengan penduduk di Negara Paman Sam dimana mereka selalu dipantau oleh NSA (Pemerintah)? Sejatinya aktivitas dunia maya pun membutuhkan privasi sama  seperti aktivitas pada dunia nyata. Pemerintah dan masyarakat perlu mendalami mengenai Etika dan Privasi dalam Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

Satu hal yang menggelitik adalah statement terakhir, yaitu : "Itu juga berarti bahwa data tentang setiap penduduk RI pengguna internet mestinya benar-benar dimiliki oleh perusahaan internet milik orang Indonesia dan menggunakan superserver yang ada di Indonesia". Loh memangnya saat ini data penduduk RI pengguna internet ada di tangan siapa? Ada di Amerika-kah? di Australia-kah? Apabila datanya memang ada di Indonesia, apakah memang benar dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah ataukah dimiliki oleh Pihak ke-3 (ketiga)? Penulis juga merupakan Pegawai Negeri Sipil dan paham mengenai Proyek-proyek yang berada di dalam Pemerintahan. Biasanya suatu Proyek ditangani oleh Pihak ke-3 (ketiga) melalui pelelangan secara elektornik/umum maupun penunjukkan langsung terhadap suatu vendor.

Dari banyaknya hal yang penulis sampaikan, sejatinya memang benar bahwa Pemerintah, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat masih belum paham mengenai dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi (GAPTEK). Bahkan tidak tahu mengenai keadaan 'Behaviour Netizen' di Negeri Kita, pantas saja masalah IT dan Non-IT mereka tidak bisa membedakannya. 

 

Ditulis oleh : Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom 

Penulis adalah Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung RI yang bekerja pada bidang IT.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ya mau gak mau kita harus terima budaya dari luar salah satu contohnya website dari luar beserta juga layanan layanannya. Kalau udah melekat di kehidupan sehari-hari udah susah untuk dihilangin, itu kebutuhan kita.

Ya memang bisa aja pemerintah bikin sebuah usaha teknologi pengganti Google, tapi butuh modal juga dong yang besar.

Kalau saya sendiri, lebih prefer pakai aja yang ada dan perbaiki diri masing masing buat terhindar dari hal hal yang melanggar peraturan internet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...

Important Information

We use cookies. They're not scary but some people think they are. Terms of Use & Privacy Policy