Jump to content
  • Popular Contributors

  • Our picks

    • Telegram Sindir Whatsapp
      WhatsApp dan Telegram adalah dua aplikasi pesan yang populer saat ini. Bahkan, bisa dibilang mereka sedang saling bersaing untuk mendapatkan jumlah pengguna lebih banyak.

      Keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam hal fitur yang dihadirkan. Tapi, ada hal yang unik terkait fitur mereka. Telegram secara terang-terangan menyindir fitur transfer file yang dimiliki WhatsApp.
      • 4 replies
    • Pernah Menang Lotre Rp. 33 Miliyar Wanita Inggris Ini Kini Jatuh Miskin
      Seorang perempuan Inggris menceritakan kisahnya sempat menjadi seorang miliarder di usia muda setelah memenangkan lotre bernilai miliaran namun kini jatuh miskin.

      Callie Rogers, asal Cumbria, Inggris, pernah memenangkan hadiah lotre pada 2003 lalu, saat dia masih berusia 16 tahun.

      Ketika itu Callie memenangkan lotre senilai hampir 1,9 juta poundsterling (setara Rp 33 miliar untuk kurs saat ini). Berkat hadiah lotre itu, Callie pernah menjadi jutawan termuda di Inggris.
      • 0 replies
    • Malam ini, gw akan bercerita sebuah cerita dari seseorang, yang menurut gw spesial. kenapa?

      karena gw sedikit gak yakin bakal bisa menceritakan setiap detail apa yang beliau alami,

      sebuah cerita tentang pengalaman beliau selama KKN, di sebuah desa penari.

      sebelum gw memulai semuanya. gw sedikit mau menyampaikan beberapa hal.
      • 0 replies
    • Kesuksesan Jobs dengan Apple nya dunia sudah gak meragukan lagi, makanya gak sungkan-sungkan dunia menyematkan gelar "Bapak Revolusi Digital" pada Steve Jobs.
      • 1 reply

Recommended Posts

Wahai Tv Partai!

 

terkait-berita-pilpres-kpi-ancam-cabut-i

 

"Muak dengan MetrongTv dan TvOneng, beritamu tak berimbang. Setiap liat MetrongTV pasti nongol wajah beliau. Di berita baris bawah yang berjalan pun dipenuhi dengan nama beliau, begitu juga iklannya. Begitu pula dengan TvOneng, dua-dua nya sama saja, cuma yang kedua ini dikit berubah, keliatannya sudah sadar. Tak salah jika KPI melayangkan teguran keras terhadap kedua TV tersebut. Ayo KPI, bebaskan TV Nasional dari ketidakberimbangan berita. Tegur keras dan tindak tegas televisi-televisi yang menjadi budak-budak pesohor politik yang murka, yang dipenuhi dengan keberpihakan, tidak menjunjung tinggi keberimbangan. Jika tetap, ‪#‎GoToHellWithYourParty‬" (Dikutip dari facebook pribadi, dengan akun Adhi Panjie Gumilang)
 
Seperti yang saya baca di berita online, disana mebnyebutkan bahwa KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) telah mengeluarkan surat sanksi administratif teguran kepada kedua televisi nasional yaitu tvOne dan MetroTv. Pengeluaran surat tersebut tidaklah salah. Hal ini dikarenakan kedua televisi tersebut melakukan pelanggaran jurnalistik dimana memberitakan berita seputar pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara tidak berimbang atau tidak netral.
 
Akhirnya atas dasar itulah KPI pusat menyarankan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengevaluasi ulang Izin Penyelanggaraan Penyiaran atau IPP. Pelanggaran yang dilakukan kedua televisi tersebut terlihat dari adanya perbedaan sudut pandang pemberitaan tentang Capres dan Cawapres dimana tvOne lebih berpihak kepada kubu Prabowo Subianto - Hatta Radjasa, sedangkan MetroTv lebih berpihak kepada kubu Jokowi - Jusuf Kalla. Ketidaknetralan tersebut dilihat dari jumlah durasi, jumlah frekuensi, dan tone (kecenderungan) pemberitaan untuk mengetahui implementasi dari prinsip-prinsip program siaran jurnalistik, khususnya prinsip adil dan berimbang pada obyek pemberitaan (merdeka.com).
 
Menurut hemat saya, hal ini sungguh menjijikkan dikala melihat televisi yang dulu sangat saya banggakan karena beritanya sangat mengedukasi masyarakat. Akan tetapi, di tahun politik ini semuanya seperti berubah. Ntah apakah benar perubahan ini disebabkan karena pemimpin tertinggi dari kedua televisi tersebut adalah pimpinan tertinggi juga di salah satu partai politik ataukah ada kepentingan lain dibelakangnya. Hal ini akan terlihat benar jika kita tarik benang merah bahwa partai politik yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi televisi tersebut berkoalisi dengan siapa dan siapa, ini sangatlah jelas! Sungguh bukan hal yang lumrah bukan kalau hal ini menjijikkan?
 
Selain itu, menjelang hari H pencoblosan pada tanggal 9 Juli 2014. Sangat mengherankan sekali kalau salah satu dari televisi tersebut menyebarkan fitnah yang sangat frontal. Memang, memakan bangkai saudaranya sendiri adalah hal yang "mungkin" wajib dilakukan di tahun politik ini karena jumlah kandidat yang hanya dua pasangan. Hal itu sungguh mengecewakan, bahkan dewan pers-pun telah menganggap bahwa apa yang diberitakan oleh televisi tersebut sangat keterlaluan karena memberitakan berita yang berasal dari opini publik atau public opinion yang sangat belum tentu kebenarannya.
 
Oleh sebab itu, patut kiranya-lah televisi nasional yang menjadi sumber utama pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia memberikan berita-berita yang benar adanya, menyebarkan berita yang bukan fitnah, yang ditakutkan akan menimbulkan gejolak yang sangat besar bagi kegiatan politik di Indonesia. Semoga televisi yang menjadi antek-antek petinggi partai politik segera tobat. Kalaupun tidak tobat ya semoga mereka merubah nama televisinya seperti nama partai politiknya.

Pilihlah dengan hati, tetap junjung tinggi azas Luberjudil! (@apanjiegumilang)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By kotawa
      Mendagri Tjahjo Kumolo
      Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menargetkan, perekaman data KTP berbasis elektronik (e-KTP) bagi 183 juta penduduk Indonesia selesai akhir tahun ini. Jika target tersebut tercapai, maka basis data kependudukan itu dapat digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemilihan berbasis voting elektronik (e-voting).
      "Saya optimis 2017, (perekaman) 183 (juta penduduk) dengan data yang belum punya e-KTP akan selesai, sehingga kalau toh KPU menginginkan ada e-voting, siap," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/3/2017).
      Pemilihan terdekat yang dimungkinkan digelar menggunakan e-voting yakni Pemilu serentak 2019. "(Pemilu) 2019 dong. (Perekaman data e-KTP) akhir 2017 selesai," ujar dia.
      Pemilu dengan sistem e-voting diyakini bisa lebih efesien karena tidak memerlukan logistik seperti kertas, paku, hingga gabus untuk mencoblos. Jika pemilu sistem itu diterapkan, maka pemilih cukup menyentuh saja tanda gambar di panel sentuh yang menggambarkan surat suara.
      Sementara itu, mengenai proyek pengadaan e-KTP yang sempat terhambat karena kasus korupsi, Tjahjo mengatakan, lelang blangko ditargetkan teken kontrak bulan ini, untuk kemudian dicetak April 2017 dan secara bertahap dikirim ke daerah-daerah.
      "Saya kira kita tetap jalan, saya kira perlu dicermati dengan baik per hari ini sudah 96,10 persen yang merekam data kependudukan," ujar dia.
      Saat ini masih ada kekurangan data 4,5 juta penduduk yang akan digenjot dan ditargetkan selesai tahun ini.
      "Tetapi ada empat setengah juta yang sudah merekam belum dapat e-KTP nya karena lelang 2016 saya batalkan. Mudah-mudahan Maret-April ini sudah mulai," ujar Tjahjo.
    • By Series_maju
      Saya ajak Anda kembali ke skandal Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, pernah ada informasi tentang rekayasa penghitungan suara Pemilu. Diungkapkan oleh Ir Indro Tjahjono, seorang aktivis gerakan kritis mahasiswa tahun 1978, seangkatan dengan Dr Rizal Ramli dan Ir Heri Akhmadi.
      Indro Tjahjono mengungkapkan bahwa KPU telah melakukan kecurangan untuk memenangkan SBY. Dalam dua Pemilihan Presiden, baik di tahun 2004 maupun tahun 2009, melalui manipulasi sistem Informasi Teknologi (IT)
      Dalam Pemilu dan Pilpres 2004, semua PC di KPU yang digunakan untuk penghitungan suara, telah diset-up dengan program khusus di malam hari. Ketika tidak ada orang di KPU, malam-malam ada yang datang. Semua PC diisi program untuk memenangkan SBY dan mendongkrak suara Partai Demokrat.
      Rekayasa dalam Pemilu dan Pilpres 2009, lebih maju selangkah. Semua unit PC milik KPU lebih dulu telah diset-up dengan program tertentu. Rekayasa dan kecurangan IT pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2009 menurut Indro, memang lebih complicated dan rumit.
      Berlapis lapis skenario firewall dan keamanannya telah diterapkan sehingga hampir mustahil untuk ditembus. Pada 2009, tidak cukup dicurangi dari sisi IT, tetapi juga dilakukan rekaya manual. salah satunya dari DPT (Daftar Pemilih Tetap)
      Rekayasa manual dicocokkan untuk pengontrolan suara dari sisi IT, agar jangan sampai hitungan IT melonjak, tetapi manualnya tidak cocok. Informasi ini belum terkonfirmasi kebenarannya karena Antasari yang hendak masuk mengusutnya telah dikriminalisasi
      Benang merah telah mulai terlihat jelas dan Anas telah memberi petunjuk jelas bahwa semua itu bermuara pada Monas, tepatnya seberang Monas. Sorotan terhadap Presiden SBY belakangan ini, mengingatkan saya pada kegencaran sorotan yang ditujukan kepada Presiden Soeharto.
      Tidak banyak yang tahu bahwa kemunculan SBY lebih banyak ditopang oleh sejumlah ‘kecelakaan’ politik di masa kepresidenan Abdurrahman Wahid. Dan masa kepresidenan Megawati Soekarnoputeri, yang menciptakan kesan sebagai korban penganiayaan politik berturut-turut oleh dua presiden.
      Dasar rakyat Indonesia lebih banyak yang melow sehingga SBY yang terkesan teraniaya otomatis mendapat simpati rakyat. Jika ditelusuri lagi maka simpati rakyat kepada SBY terlihat sejak tahun 2001 sewaktu ramai dekrit presiden Gus Dur.
      SBY diberhentikan dengan hormat dari jabatan Menko Polsoskam 1 Juni 2001, dengan latar belakang tidak setuju terhadap rencana Dekrit Gus Dur.
      Sebabnya Abdurahman Wahid menganggapnya tak bisa diandalkan lagi sebagai Menko Polsoskam untuk menghadapi Jenderal Wiranto. Jenderal Wiranto sebelumnya menjadi Menko Polsoskam dan digantikan posisinya oleh SBY. SBY juga tidak berkutik di depan konspirasi partai-partai.
      Sebenarnya, Abdurrahman Wahid menawarkannya posisi Menteri Perhubungan yang saat itu dijabat Agum Gumelar atau Mendagri, tapi SBY menolak. Menteri yang dipastikan mengundurkan diri karena menolak Dekrit, adalah Sekretaris Kabinet Marzuki Darusman yang sebelumnya menjadi Jaksa Agung.
      Malam menjelang dekrit, Marzuki Darusman masih mencoba mencegah Abdurrahman Wahid, tetapi beliau tetap bersikeras akan melakukan dekrit. Marzuki langsung menyatakan mengundurkan diri dan Abdurahman Wahid menyatakan bisa memahami dan menerima pengunduran diri itu.
      Saat keluar dari ruang pertemuan dengan Presiden, Marzuki berpapasan dengan Agum Gumelar, ditanya, “Bagaimana?” Marzuki menjawab, “Saya cabut”! Agum akhirnya memilih sikap yang sama. seperti halnya dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Agum juga melapor ke Wakil Presiden Megawati!
      Marzuki Darusman berbeda dengan kedua tokoh tersebut yang lapor ke Wapres Megawati, ia melewatkan acara lapor-melapor seperti itu. Karena tidak lapor, Marzuki kemudian tidak masuk kabinet baru Megawati Soekarnoputeri yang menggantikan Abdurrahman Wahid pasca impeachment
      Sementara Susilo Bambang Yudhoyono maupun Agum Gumelar kembali mendapat posisi di kabinet, tentunya karena merapat ke Megawati pasca dekrit. SBY ikut dicalonkan sebagai salah satu kandidat Wapres dalam Sidang Istimewa MPR 25 Juli 2001 untuk mengisi kekosongan.
      Posisi wapres kosong karena Megawati Soekarnoputeri naik menjadi Presiden RI pasca impeachment Tapi pilihan akhirnya mengerucut kepada dua nama, yakni Hamzah Haz (PPP) dan Akbar Tanjung (Golkar), akhirnya dimenangkan oleh Hamzah Haz
      Gagal menjadi Wapres, SBY dipilih Mega menjadi Menko Polkam 10 Agustus 2001. Hubungannya sebenarnya baik-baik saja dengan sang Presiden. Tetapi pihak ‘istana’, khususnya Taufiq Kiemas, mulai membaca bahwa SBY sedang mempersiapkan diri sebagai the next number one. Mulai muncul serangan, khususnya dari Taufiq Kiemas. SBY dianggap mulai mengabaikan tugas utamanya sebagai Menko Polkam.
      Ternyata kebiasaan mengeluh SBY sudah sejak lama, SBY mengeluh kepada para wartawan bahwa wewenang dirinya berkali-kali dilampaui. SBY juga mengeluh tidak diundang dalam rapat kabinet, dan tidak dilibatkan oleh Presiden dalam pengambilan keputusan di bidangnya.
      Taufiq Kiemas, menyebutnya sebagai seorang jenderal yang kekanak2-kanakan, mengeluh kepada wartawan, bukannya kepada Presiden sebagai atasannya . Pada 9 Maret 2001 ia mengirim surat kepada Presiden mempertanyakan hal kewenangannya sebagai Menko Polkam sekaligus meminta waktu bertemu Presiden.
      Llalu ia diundang untuk hadir dalam rapat kabinet oleh Presiden namun ia ‘membalas’ dengan tidak hadir. Dan malah 11 Maret 2001 mengirim surat pengunduran diri kepada Presiden Megawati Soekarnoputeri.
      Ucapan Taufiq Kiemas, maupun sikap Megawati sendiri, menyinggung rasa kehormatan keluarga termasuk Nyonya Sunarti Sri Hadijah, sang mertua. Istri Jenderal Sarwo Edhie Wibowo itu diketahui menjadi salah satu pendorong utama agar SBY maju bertarung dalam perebutan posisi number one.
      Perjalanan sejarah terpilihnya SBY membuktikan semua yang dihadapi Susilo Bambang Yudhoyono serba beraroma accident. Memang akhirnya kecelakaan-kecelakaan itulah yang membawanya ke kursi number one pada akhirnya.
      Sebagai number one ia tak begitu pandai memilih orang duduk dalam kabinetnya, mungkin karena ia terlalu meladeni situasi kompromistis. Masa kepresidenannya yang pertama, sedikit tertolong oleh the bad among the worst Muhammad Jusuf Kalla yang cukup gesit dan lincah.
      Tertolong oleh keberhasilan Jusuf Kalla ‘merebut’ Partai Golkar melalui Munas di Bali yang sedikit banyak dalam pengaruh iklim money politics. Dalam masa kepresidenannya yang kedua, SBY tertolong oleh kehadiran Sri Mulyani di posisi Menteri Keuangan. Meski pada saat yang sama terjadi sorotan kuat dalam kasus Bank Century dan skandal Mafia Pajak Bahasyim dan Gayus Tambunan.
    • Guest News
      By Guest News
      Persaingan antar calon presiden di kedua partai Amerika Serikat semakin memanas hingga ke tubuh internal partai baik Demokrat maupun Republik. Dalam jajak pendapat terakhir, Hilarry masih berada di urutan pertama untuk partai Demokrat, demikian halnya Donald Trump di partai Republik....
    • By Sam
      Sebentar lagi pemilu presiden akan segera digelar. Apakah Anda setuju bahwa ini saat yang tepat untuk memulai bisnis?
       
      Awal dari bisnis yang sukses adalah kreativitas dalam melihat peluang bisnis dan memanfaatkannya dengan baik. Masa kampanye dan Pemilu adalah masa ketika berbagai peluang bisnis terbuka. Kalau Anda jeli melihat peluang tersebut dan memiliki kemauan untuk memanfaatkannya, bukan tidak mungkin Anda akan mendapatkan keuntungan yang besar.
       
      Bisnis yang biasanya banjir order menjelang masa kampanye dan Pemilu di antaranya adalah bisnis konveksi, percetakan, makanan dan minuman, dll. Tapi ada beberapa peluang bisnis unik yang mungkin bisa jadi inspirasi untuk Anda, misalnya:
       
      Air Minum Dalam Kemasan
      Bisnis air minum dalam kemasan memang bukan hal baru. Tapi sedikit perubahan yang kreatif dengan tempelan label yang bisa didesain sendiri bisa jadi peluang bisnis yang baik.
       
      Saat kampanye dan masa Pemilu, label kemasan minuman bisa berupa lambang partai. Setelah kampanye dan masa Pemilu telah lewat, desain label minuman dengan logo buatan sendiri bisa digunakan untuk bisnis katering, restoran, ataupun sekedar untuk acara keluarga besar.
       
      Bisnis Desain
      Punya kemampuan desain grafis? Kemampuan ini bisa jadi andalan bisnis selama masa Pemilu ketika banyak caleg membutuhkan desain untuk spanduk, baliho, kaos, serta atribut lainnya.
       
      Menulis Buku
      Kalau Anda memilki kemampuan menulis, apalagi sudah sering menulis di media ataupun menerbitkan buku, Anda bisa mengerahkan kemampuan ini untuk membuat biografi dari salah satu tokoh pencalonan presiden ataupun tokoh anggota legislatif.
       
      Anda bisa mengajukan proposal serta contoh tulisan ataupun rancangan penulisan biografi pada tokoh yang bersangkutan. Kalau mendapat respon positif dari tokoh tersebut sekaligus penerbit, buku biografi karya Anda pun bisa terbit di pasaran.
       
      Blogging
      Punya kemampuan menulis yang dilengkapi dengan pengetahuan akan dunia internet dan sosial media marketing? Anda bisa membuat blog sebagai tempat untuk berdiskusi mengenai politik serta tempat untuk mengungkapkan pendapat Anda. Kalau blog Anda sukses dan mendapat perhatian, keuntungan tentu saja bisa diambil dari iklan pada blog Anda.
       
      Mungkin inspirasi bisnis di atas tidak sesuai dengan kemampuan Anda? Coba cari peluang bisnis lain yang bisa Anda ambil. Jeli melihat peluang bisnis yang sesuai dengan kemampuan Anda bisa jadi langkah awal untuk membangun bisnis yang sukses.
       
      Jangan lupa, kadang hal yang paling sederhana bisa menjadi bisnis yang menguntungkan. Selamat mencoba!
    • By jurnal_korupsi
      Beberapa hari menjelang Pemilu pertama di tahun 1955, pemerintah mengeluarkan mengumumkan. Isinya agar warga yang belum menerima surat pemberitahuan di tempat mana ia akan melakukan pemungutan suara agar melapor ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat.
       
      Namun setelah pengumuman itu disiarkan, isu jual beli suara terutama di Kota Bandung, Jawa Barat semakin kencang.
       
      "Desas-desus yang tertangkap oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) Kota Besar Bandung menyatakan bahwa sejak dikeluarkannya surat-surat pemberitahuan di atas itu, ada di antara rakyat yang memperjualbelikan surat-surat tersebut," kata PPS Kota Bandung dalam harian Pikiran Rakjat yang terbit pada 24 September 1955.
       
      Meskipun jual beli suara itu tidak akan mempengaruhi jalannya pemungutan suara, tapi jika isu itu memang benar-benar terjadi, maka pihak yang berwajib akan menindak secara keras oknum-oknum yang melakukan jual beli suara tersebut.
       
      "Karena memang tiap-tiap rakyat yang melakukan pemungutan suara itu harus membawa surat pemberitahuan disertai kartu penduduk masing-masing," jelasnya.
       
      PPS Kota Bandung juga mengumumkan setiap warga wajib melakukan pemungutan suara berdasarkan tempat dimana ia terdaftar. Kecuali bagi pegawai yang tidak bisa pulang ke tempat dimana ia terdaftar.
       
      "Diperbolehkan melakukan pemungutan suara di tempat terdekat dimana mereka berada. Asal mereka meminta surat kutipan dari TPS yang bersangkutan," ujarnya.
×
×
  • Create New...

Important Information

We use cookies. They're not scary but some people think they are. Terms of Use & Privacy Policy