Jump to content
  • Popular Contributors

    Nobody has received reputation this week.

  • Our picks

    • Wanita Ini Baru Tau Pekerjaan Suaminya Setelah Suaminya Meninggal
      Seorang wanita menemukan fakta mengejutkan tentang suaminya yang telah dinikahinya selama 64 tahun.

      Kenyataan mengejutkan tersebut bahkan baru diketahuinya setelah sang suami yang bernama Glyn meninggal dunia.
      • 0 replies
    • Kamu Harus Tau Tentang Amnesia
      Apa itu Amnesia?

      Amnesia atau dikenal juga sebagai sindrom amnesik, adalah kondisi yang menyebabkan kehilangan memori. Hal ini meliputi kehilangan informasi, fakta-fakta, dan pengalaman personal. Ada banyak kondisi kesehatan yang dapat menyebabkan amnesia, seperti dementia, stroke, atau cedera kepala.
      • 0 replies
Sign in to follow this  
comporonline

WOW!! Kisah Petinggi Polri Yang Turun Kasta Jadi Petani

Recommended Posts

susno duadji.jpg

Apakah kamu ingat dengan sosok Komjen Pol (Purn) Susno Duadji? Nama pria berusia 61 tahun itu sempat begitu ramai diperbincangkan beberapa tahun silam. Saat itu mantan Kabareskrim Polri ini dikenal akibat ucapan kontroversi cicak versus buaya dan terjerat berbagai kasus korupsi hingga dipenjara.

Kehilangan jabatan sebagai Kabareskrim Polri pada akhir November 2009, Susno yang dituding menggelapkan dana pengamanan Pilgub Jabar 2008 dan terjerat kosupsi PT Salmah Arowana Lestari harus rela dipenjara selama 3,5 tahun. Merasakan dinginnya terali besi LP Cibinong sejak 2013 lalu dan akhirnya bebas, apa kabar pak Susno sekarang?

susno 2.jpg

Jauh dari hiruk pikuk ibukota Jakarta, Susno pulang ke tanah kelahirannya di Pagaralam, Sumatera Selatan. Bukannya sibuk berpikir kembali ke kepolisian, Susno memilih bekerja kasar dengan jadi petani dan mengerjakan kebun, sawah hingga kolam ikan warisan orangtuanya.

"Sejak purna tugas, saya lebih banyak di kampung halaman untuk bertani mengerjakan lahan warisan orangtua. Sawah ini adalah warisa orangtua saya yang juga petani meskipun luasnya tidak seberapa. Sekarang saya garap sendiri, beneran lhoh. Persoalan yang kami hadapi, khususnya sebagai petani padi adalah murahnya harga beras/gabah di musim panen sehingga biaya produksi tak sebanding dengan uang penjualan yang didapat," cerita Susno di akun Facebook miliknya hari Senin (23/5) pagi.

susno 3.jpg

Benar-benar terlihat seperti seorang petani, Susno bahkan tampak santai dengan pekerjaan barunya ini. Meskipun pernah memegang jabatan tinggi di jajaran institusi bergengsi, Polri, Susno mengenakan kaos oblong, celana panjang dan handuk di lehernya saat menggarap sawah di bawah teriknya matahari.

Berbekal cangkul, pak Susno turun langsung ke tanah persawahan tanpa alas kaki. Tak hanya bertani, Susno pun menjalani kesehariannya dengan sederhana. Pria yang pernah jadi Kapolda Jawa Barat selama 10 bulan itu pun cuek saja berbelanja ke pasar hanya pakai kaos dan sandal jepit. Wah, semangat untuk profesi barunya ya pak!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Similar Content

    • Guest News
      By Guest News
      Gerakan farm to table yang mendekatkan konsumen ke proses produksi pangan semakin marak di AS. Kini gerakan tersebut didukung sejumlah inovasi teknologi keluaran perusahaan start up yang bergerak di bidang pertanian dan produksi pangan. Selengkapnya ikuti laporan reporter VOA Patsy Widakuswara.
       
    • By qbonk
      TNI AD menyiapkan aturan penggunaan media sosial bagi prajuritnya, namun pengamat menyebut, aturan itu wajib bagi seluruh institusi TNI dan Polri, sebagaimana sudah menjadi ketentuan wajib di perusahaan-perusahaan besar.
      Juru bicara TNI Angkatan Darat, Brigjen Muhamad Sabrar Fadillah mengatakan, aturan penggunaan media sosial bagi para prajuritnya merupakan kebutuhan mendesak.
      "Kami harus menata penggunaan media sosial (bagi para prajurit), kira-kira apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa saja yang baik dan kurang baik (diungkapkan di media sosial) bagi umum, dan bagi kita juga, agar tak terjadi hal yang salah","kata Fadhillah.
      Fadhillah menyebut, aturan itu mencakup antara lain larangan memposting hal rahasia yang berkaitan dengan operasi militer, serta unggahan foto -seperti selfie- dengan pakaian seragam dalam kesempatan atau pose yang tak pantas. Prajurit juga akan dilarang menggunakan media sosial untuk mengungkapkan keyakinan atau pandangan keagamaan yang ofensif terhadap pandangan lain.
      "Tentang beberapa hal yang berdampak pada merusak persatuan dan kebersamaan, itu menjadi pertimbangan bagi kami, untuk diatur sebagai sesuatu yang tidak boleh (diungkapkan) menjadi konsumsi umum (melalui media sosial)," tegas Fadhillah.

      Operasi militer, latihan, lokasi dan peralatan, juga akan dilarang diunggah dalam akun prajurit.
      Yang kedua
      Angkatan Darat merupakan yang kedua di lingkungan TNI yang mengatur penggunaan media sosial bagi para anggotanya.
      Angkatan Udara sudah memulainya tahun lalu. Dalam ketentuan TNI AU, para prajuritnya "tidak boleh menggunakan media sosial untuk mengungkapkan pernyataan yang menentang kebijakan pemerintah maupun pimpinan TNI dan tidak mempublikasikan kegiatan dinas."
      Disebutkan juga, "prajurit dilarang memberikan komentar dalam media sosial terhadap situasi dan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya (ipoleksosbud) serta militer dan pertahanan (milhan) yang justru dapat membawa kerugian dan merusak citra institusi TNI/TNI AU."
      Pengamat kemiliteran Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, di banyak negara lain malah prajurit dilarang menggunakan media sosial sama sekali.
      "Memang, banyak yang belum mengerti aturan main di media sosial," kata Connie.

      Kehati-hatian di media sosial, harus lebih diperhatikan oleh prajurit TNI/Polri.
      Pelarangan atau pembatasan?
      "Di Amerika Serikat, Black Berry Messanger pun dilarang. Di Israel, dulu para prajuritnya boleh menggunakan multiply, yang anggotanya terbatas, tidak seterbuka Facebook atau Twitter. Tetapi kemudian pemerintah Israel melarang media sosial sepenuhnya bagi para prajuritnya," papar Connie lagi.
      Di Indonesia, menurut Connie jika tak ditetapkan ketentuan pelarangan, maka memang harus ada pedomannya.
      "Misalnya tidak boleh memposting ataupun mengunggah foto-foto dari apapun yang bersifat rahasia: latihan militer, penugasan; tidak boleh juga mengunggah foto atau selfie dari alutsista (alat utama sistem prsenjataan), pesawat tempur, kapal perang. Juga saat berada di zona militer: di batalion, di markas, di Lanud atau Lanal. Harus disadari, militer itu bersifat tertutup, atau setidaknya setengah tertutup," jelas Connie.
      Pengamat media sosial Nukman Luthfie menyebut, aturan tentang penggunaan media sosial memang merupakan keharusan di TNI Polri, sebagaimana sudah merupakan ketentuan, atau menjadi ketentuan tambahan di perusahaan-perusahaan besar.
      "Dulu, kontrak kerja menyangkut apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan karyawan. APa hak dan kewajiban. Tapi belum ada media sosial. Sehingga apa yang dilakukan karyawan di media sosial tidak tercakup," kata Nukman. "Maka perusahaan-perusahaan besar menyertakan ketentuan tambahan yang ketat, mencakup apa yang bisa dan tak bisa dilakukan oleh karyawan, di media sosail mereka.
      "Karena walaupun ditulis atau diunggah di akun pribadi, tetap saja sikap atau perilaku karyawan dikaitkan dengan perusahaan atau lembaganya," Nukman melanjutkan.
      "Jadi, unggahan yang tidak patut, kendati pribadi, bisa mencemarkan institusi dan merusak reputasi lembaga."
      Karenanya perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga besar menerapkan ketentuan ketat soal ini. Sudah seharusnya pula, kata Nukman TNI dan Polri menerapkannya pula.

      Di Amerika, teknologi informasi merupakan bagian penting militer, namun media sosial tidak diperbolehkan penggunaannya.
      Pertempuran ide-ide
      Prinsip dasarnya adalah apa yang menjadi hak dan kewajiban, apa yang dibolehkan dan dilarang dalam keseharian prajurit, juga diberlakukan di media social.
      Nukman Luthfie memberi perhatian khusus pada perlunya larangan prajurit terlibat dalam perdebatan di media social.
      "Di media sosial itu terjadi pertarungan ide-ide," Nukman menuturkan.
      "Setiap orang bicara tentang agama, tentang, politik, tentang ekonomi, tentang apa saja. Terjadi pertempuran ide-ide," tambah Nukman.
      Terkadang, katanya, pertempuran ide-ide itu sangat keras dan panas
      "Nah, prajurit TNI/Polri harus dilarang untuk terlibat dalam pertempuran gagasan-gagasan itu. Tidak boleh berpihak. Sebagaimana dalam konflik sosial di dunia nyata, tidak boleh berpihak."
      Lebih-lebih kalau urusannya agama dan keyakinan. Prajurit TNI dan petugas Polri tidak boleh membawa-bawa keyakinan pribadinya, dan menyuarakannya di media social.
      "Apapun perdebatan di media sosial yang bisa mengarah ke bentrokan dan kerusuhan sosial, prajurit TNI/Polri harus tidak terlibat," kata Nukman. Dan itu harus tegas dicakup dalam ketentuan penggunaan media sosial bagi para anggota TNI/Polri.
      Problem media sosial di kalangan aparat keamanan dan pertahanan, menjadi perhatian setelah serangan teror di Jakarta beberapa waktu lalu, terkait perbuatan seorang petugas polisi yang di akun facebook miliknya membanggakan korpsnya sembari mengejek TNI.
      Muncul juga keluhan bahwa ada anggota TNI yang di akun media sosialnya menyuarakan pandangan keagamaan yang menyerang pandangan lain.
    • Guest News
      By Guest News
      Community Supported Agriculture (CSA), model distribusi produk pertanian langsung antara petani dengan konsumen, semakin populer di AS karena banyak yang ingin mendapat bahan makanan segar sambil membantu mengurangi jejak karbon. CSA kini merambah ke perkantoran. Selengkapnya ikuti laporan VOA.
      Ngobas: http://ngobas.com
      VOA Indonesia: http://www.voaindonesia.com
    • By purwa_weheb
      "Ini bukan sistem kasta di pelajaran Sosiologi, ya..."

      Kamu yang sedang duduk di bangku SMA maupun kamu yang pernah merasakan kehidupan masa SMA pasti tahu keberadaan berbagai golongan yang umumnya ada di setiap sekolah, baik swasta maupun negeri. Bukan, bukan kasta semacam kasta-kasta dalam kepercayaan tertentu yang Indonesian Times maksudkan itu ya, namun berbagai golongan dengan label tertentu.
      Sebenarnya, berbagai golongan ini hadir karena adanya kultur geng-gengan dan klik-klik yang tanpa sadar dihuni oleh kamu dan teman-teman kamu yang memiliki minat yang sama sehingga omongannya nyambung, atau datang dari latar belakang yang sama. Karena nyambung itulah, kamu pun dengan leluasa dan sukarela berkumpul dengan mereka yang kemudian jadi sekasta deh sama kamu. Get it? Anyway, langsung aja deh dicek, kasta mana yang jadi tempat kamu bernaung.
      1. Golongan populer
      2. Golongan pintar kesayangan guru
      3. Golongan males tapi pintar
      4. Golongan antara ada dan tiada
      5. Golongan preman
      6. Golongan pelawak
      7. Golongan nyeni
      8. Golongan atletis
      9. Golongan cepat pulang dan tak bersuara
      Nah, tanpa berbagai golongan yang ada di "masyarakat" SMA ini, dijamin deh masa SMA kamu bakal kurang berwarna. Makanya, golongan-golongan ini bakal selalu ada di tengah-tengah kamu, bahkan mungkin hingga selepas masa SMA!
    • By taniveline
      Tak hanya gaji pegawai negeri sipil (PNS), pemerintah juga menaikkan pendapatan aparat kepolisian dan tentara pada tahun ini.
      Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 4 Juni 2015  telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
      Kedua PP itu mengubah peraturan sebelumnya mengenai gaji anggota TNI/Polri yang tertuang pada PP Nomor 35 Tahun 2014 dan PP Nomor 36 Tahun 2014, sehingga berubah sebagaimana tercantum dalam lampiran PP No. 31 Tahun 2015 dan PP. No. 32 Tahun 2015.
      “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015,” bunyi Pasal I Ayat (2) dari PP. No. 31 Tahun 2015 dan PP. No. 32 Tahun 2015 itu, melansir laman Sekretariat Kabinet, Kamis (11/6/2015).
      Dengan keluarnya aturan-aturan tersebut, berikut daftar gaji aparat polisi dan TNI usai penyesuaian:
      Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 itu, maka kini gaji terendah anggota TNI/Polri (Prajurit Dua/Bhayangkara Dua masa kerja 0 tahun) adalah Rp 1.565.200 (sebelumnya Rp 1.476.600). Sementara gaji tertinggi anggota TNI/Polri (Jenderal/Laksamana/Marsekal/Jenderal Polisi) adalah Rp 5.646.100 (sebelumnya Rp 5.326.400).
      Gaji terendah anggota TNI/Polri golongan Tamtama berpangkat Kopral Kepala/Ajun Brigadir Polisi adalah Rp 1.825.600 (sebelumnya Rp 1.722.300), gaji tertinggi untuk golongan tamtama (Kopral Kepala/Ajun Brigradir Polisi masa kerja 28 tahun) Rp 2.819.500 (sebelumnya Rp 2.659.800).
      Adapun gaji terendah anggota TNI/Polri golongan Bintara (Sersan Dua/Brigadir Polisi Dua masa kerja 0 tahun) kini menjadi Rp 2.003.300 (sebelumnya Rp 1.889.900). Adapun gaji tertinggi anggota TNI/Polri golongan Bintara (Pembantu Letnan Satu/Ajun Inspektur Polisi Satu masa kerja 32 tahun) adalah Rp 3.839.300 (sebelumnya Rp 3.622.400).
      Sementara gaji terendah anggota TNI/Polri golongan Perwira Pertama (Letnan Dua/Inspektur Polisi Dua masa kerja 0 tahun) kini menjadi Rp 2.604.400 (sebelumnya Rp 2.457.000), tertinggi untuk Perwira Pertama (Kapten/Ajun Komisaris Polisi masa kerja 32 tahun) adalah Rp 4.551.700 (sebelumnya Rp 4.294.000.
      Untuk Perwira Menengah  TNI/Polri (Mayor/Komisaris Polisi masa kerja 0 tahun) adalah Rp 2.856.400 (sebelumnya Rp 2.694.600), sedangkan gaji tertinggi untuk Perwira Menengah TNI/Polri (Kolonel/Komisaris Besar Polisi masa kerja 32 tahun) adalah Rp 4.992.000 (sebelumnya Rp 4.709.400).
      Sedangkan gaji terendah untuk Perwira Tinggi TNI/Polri (Brigjen/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama/Brigjen Polisi masa kerja 0 tahun) adalah Rp 3.132.700 (sebelumnya Rp 2.955.300), dan tertinggi (Jenderal/Laksama/Marsekal/Jenderal Polisi masa kerja 32 tahun) adalah Rp 5.646.100 (sebelumnya Rp 5.326.400).

      “Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 5 Juni 2015 itu.
      sumber: liputan 6
×
×
  • Create New...

Important Information

We use cookies. They're not scary but some people think they are. Terms of Use & Privacy Policy