Jump to content
  • Kemerdekaan indonesia 74
  • Kemerdekaan indonesia 74
  • Kemerdekaan indonesia 74
Sign in to follow this  
Guest Metrotvnews

Grab dan Uber Wajib Penuhi Balik Nama STNK

Recommended Posts

Guest Metrotvnews
Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah mulai menata keberadaan angkutan umum kendaraan roda empat berbasis aplikasi, seperti Grab dan Uber. Aturan itu tertuang dalam Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang dirilis hari ini.

Dalam peraturan itu terdapat enam persyaratan izin penyelenggaraan angkutan dan delapan izin operasi. Masing-masing persyaratan harus dipenuhi penyedia jasa aplikasi maupun perusahaan transportasi. Aturan berlaku enam bulan ke depan.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah menjelaskan, baik Koperasi Perkumpulan Perusahaan Rental Indonesia (PPRI) maupun Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama (JTUB) sudah memenuhi persyaratan izin penyelenggara angkutan. Koperasi PPRI merupakan mitra Grab Car dan Grab Taksi. Sementara Koperasi JTUB mitra yang ditunjuk perusahaan aplikasi Uber.

"Syarat izin penyelenggara angkutan ada NPWP, akte pendirian perusahaan, surat keterangan domisili, surat izin tempat usaha, pernyataan kesanggupan memiliki lima kendaraan bermotor, dan pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan. Syarat itu sudah dipenuhi JTUB dan PPRI," terang Andri di Kemenhub, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, Jumat (22/4/2016).

Sedangkan syarat izin operasi meliputi izin penyelenggara angkutan, surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban pemegang izin operasi, STNK balik nama perusahaan, bukti kepemilikan fasilitas penyimpanan kendaraan, bukti kerja sama dengan bengkel resmi, surat keterangan kondisi usaha, dan surat pertimbangan dari Dinas Perhubungan setempat.

"Dari delapan syarat izin operasi baru JTUB yang mitranya Uber yang hampir memenuhi peraturan. Kalau PPRI-Grab masih banyak yang harus dipenuhi," kata Andri.

Dari 8000 kendaraan roda empat yang dimiliki, JTUB-Uber baru mendaftarakan dan membaliknamakan 375 STNK. Sedangkan, PPRI-Grab belum mendaftarkan dan melaporkan satu pun STNK kendaraan yang dibaliknama ke Dirjen Perhubungan Darat.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto Iskandar berharap perusahaan transportasi dan jasa aplikasi mematuhi aturan itu. Hal ini untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penyediaan, pengemudi serta penumpang transportasi umum.

Perusahaan aplikasi dan transportasi diberikan waktu enam bulan untuk memenuhi peraturan yang dikeluarkan Kemenhub. Bila bandel, Kemenhub tak segan akan memberikan sanksi, mulai dari pembekuan hingga pencabutan izin perusahaan.

"Kalau ada anggapan peraturan ini untuk memberangus transportasi berbasis online, itu salah. Peraturan ini justru untuk memberikan menjembatani perusahaan aplikasi dengan konvensional," tandas Pudji Hartanto.

www.metrotvnews.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

We use cookies. They're not scary but some people think they are. Terms of Use & Privacy Policy