Jump to content
  • Kemerdekaan indonesia 74
  • Kemerdekaan indonesia 74
  • Kemerdekaan indonesia 74
Sign in to follow this  
Guest Metrotvnews

Ahok: Reklamasi Bukan Barang Terlarang

Recommended Posts

Guest Metrotvnews
Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut proyek reklamasi Pantai Jakarta Utara bukan hal yang haram. Reklamasi dinilai menjadi solusi memperbaiki kondisi lingkungan di teluk Jakarta.

"Karena reklamasi ini bukan barang terlarang. Malah kalau kamu tanya sama Dirjen KKP Sudirman Saad, beliau yang ngajarin saya, waktu datang dulu kalau teluk sudah terkontaminasi. Maka teknik mengatasinya adalah reklamasi supaya menyerap bahan-bahan racun," kata Ahok, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2016).

Menurut Ahok, yang jadi polemik reklamasi saat ini ialah soal izin. Izin masih jadi perdebatan apakah jadi wewenang pemerintah pusat atau Pemprov DKI.

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, pengelolaan reklamasi ada di tangan Pemprov DKI. Namun berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2008 tentang Penataan Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur) ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional, penanganan reklamasi otomatis ada di tangan pemerintah pusat.

"Beliau kan hanya mempermasalahkan soal izin. Kalau soal izin, saya enggak masalah kok. Kamu mau ambil kembali izin, bukan saya, saya enggak masalah kok," ujar Ahok.

Asalkan, lanjut Ahok, izin itu tidak mengubah tuntutan Pemprov DKI Jakarta kepada pengembang soal pemberian jatah tanah untuk fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Pengembang juga berkewajiban untuk membangun fasilitas tersebut.

"(Jangan sampai) gara-gara reklamasi, DKI mesti ngeluarin APBD, membebani APBD. Sekarang daratan (Jakarta) sudah pakai APBD, kamu tambah pulau gitu banyak mesti saya yang ngeluarin duit lagi enak saja loh. Itu makanya saya bilang kalau anda mau bikin pulau silahkan, duitnya pakai duit itu dong buat bangun pulau, jangan bebanin ke APBD," tambah Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu juga tidak rela jika permintaan tambahan kewajiban pengembang, senilai 15 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dihilangkan gara-gara izin beralih ke pusat. "Tapi izin jangan ditarik ke pusat terus hilang 15 persen, jangan. Pasti saya DKI yang repot, itu saja yang saya minta," ucap Ahok.

Sore ini, Ahok akan betemu dengan tiga menteri. Ketiga menteri tersebut yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiatstuti, Menteri Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
 
Pertemuan tersebut akan membahas tindak lanjut keputusan pemerintah menghentikan sementara proyek reklamasi.

Menteri Susi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan sementara proses reklamasi pantai teluk Jakarta. Penghentian sementara ini berlaku hingga Pemprov DKI dapat memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Menteri Susi mengatakan, penghentian sementara ini merupakan hasil dari rapat kerja yang dilakukan KKP dengan Komisi IV DPR RI.

www.metrotvnews.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

We use cookies. They're not scary but some people think they are. Terms of Use & Privacy Policy