Jump to content

Pemerintah Mungkin Hapus Subsidi Solar dalam Revisi Anggaran 2016


Guest News

Recommended Posts

Subsidi untuk bahan bakar solar adalah Rp 1.000 per liter dan Menteri ESDM mengatakan pemerintah dapat membebaskan Rp 15 triliun sampai Rp 16 triliun jika subsidi dicabut.

solar.jpg

Pemerintah Indonesia kemungkinan akan meminta persetujuan parlemen untuk menghapus subsidi solar dalam perubahan anggaran untuk 2016, yang akan diajukan sebelum paruh kedua tahun ini, menurut beberapa menteri.

Pemerintah menghapus subsidi-subsidi bahan bakar pada awal 2015, namun tetap mempertahankan subsidi bahan bakar solar. Uang subsidi dialokasikan untuk pengeluaran infrastruktur -- sesuatu yang disambut baik analis dan investor serta badan-badan pemeringkat.

Badan pemeringkat Standard & Poor's mengatakan kepada kantor berita Reuters minggu ini bahwa Indonesia perlu memotong subsidi diantaranya untuk gas dan solar, untuk meningkatkan peringkat investasinya.

S&P hanya satu dari tiga badan pemeringkat besar yang belum memberikan Indonesia peringkat investasi. Indonesia mendapat peringkat investasi dari Fitch Ratings dan Moody's, masing-masing pada 2011 dan 2012.

Subsidi untuk bahan bakar solar adalah Rp 1.000 per liter dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan pemerintah dapat membebaskan Rp 15 triliun sampai Rp 16 triliun jika subsidi dicabut.

"Mungkin kita akan mencabutnya sekalian, mungkin sebagian, hal itu akan dibahas dalam revisi anggaran negara," ujar Sudirman pekan lalu.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sebelumnya mengatakan pemerintah ingin memotong target-target pengeluaran dan pendapatan dalam revisi anggaran.

Pemerintah dapat kehilangan target pendapatan sebesar Rp 60 triliun akibat penurunan harga-harga minyak, ujarnya. Jika rencana pengampunan pajak tidak berhasil, target yang hilang akan akan mencapai lebih dari Rp 190 triliun, tambahnya. (www.voaindonesia.com)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Similar Content

    • By DragonJebol
      Terkait rencana pemerintah yang ingin menggulirkan bantuan pulsa untuk pelajar yang saat ini melakukan pembelajaran jarak jauh akibat pandemi Covid-19, Menkominfo Johnny G. Plate pun angkat bicara.
      "Bagus bahwa Kemendikbud akhirnya dapat meluncurkan program subsidi pulsa bagi siswa, mahasiswa, dan para pendidik," kata Johnny
      Ia megaku pihaknya akan mendukung program tersebut, dan hal ini sudah dibicarakan bersama kementerian dan lembaga terkait.
      "Kami tentu mendukungnya karena memang sebelumnya sudah dibicarakan bersama Kemendikbud, Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian BUMN. Selanjutnya secara teknis akan dikomunikasikan dengan Kemendikbud," ucap Johhny.
      Di sisi lain, mengenai pembangunan jaringan 4G di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) yang salah satunya berguna untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, pihaknya menargetkan akan rampung pada 2020.
      12 Ribuan Desa Belum Dapat 4G
      "Rencana penyelesaian atau program penyelesaian pembangunan infrastruktur TIK wilayah 3T sampai dengan 2022. Demi kelancaran pembangunan semoga senantiasa tersedia dukungan pembiayaan yang memadai," ungkap pria kelahiran Ruteng tersebut.
      Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat, terdapat 12.548 desa atau kelurahan di Indonesia yang belum terjangkau sinyal 4G. 9.113 lokasi di antaranya berada di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).
      Daerah-daerah tersebut masih tersambung ke jaringan 2G sehingga baru bisa mendapatkan layanan seluler standar berupa panggilan telepon dan teks (SMS).
      Pemerintah Siapkan Bantuan Pulsa untuk Pelajar
      Juru Bicara Presiden, Angkie Yudistia mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan bantuan pulsa bagi pelajar sekolah di tengah pandemi virus Covid-19.
      Nantinya, pulsa tersebut akan dibagikan melalui skema dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
      "Selain pulsa untuk pegawai negeri sipil (PNS), Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menyiapkan bantuan pulsa untuk pelajar menggunakan skema dana BOS," kata Angkie kepada wartawan, Rabu (27/8/2020).
      Dia menjelaskan, bantuan pulsa tersebut diberikan untuk mendukung para siswa yang saat ini melakukan pembelajaran jarak jauh akibat pandemi Covid-19.
      Angkie mengakui bahwa proses pembelajaran daring di tengah pandemi Covid-19, membutuhkan kuota internet.
      "Kita pahami bahwa proses pembelajaran daring mengalami kendala ketersediaan kuota internet dan khususnya bagi keluarga ekonomi rendah," jelas dia.
    • By berita_semua
      Pemerintah hingga kini masih menyisakan pekerjaan rumah (PR) terhadap kepatuhan pajak Google Asia Pacific Pte Ltd. Namun, pemerintah diminta untuk tidak hanya mendesak perusahaan raksasa teknologi tersebut untuk membentuk Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
      Direktur Eksekutif Centre For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, sebelum berhasil menagih pajak Google, langkah pertama yang ditempuh adalah pemerintah Indonesia harus memiliki data akurat terkait besaran pendapatan (revenue) Google di Indonesia. Dengan demikian, maka tidak ada alasan Google untuk mengelak membayar pajak.
      "Karena meski aturannya belum ada, secara normatif Google sudah menikmati keuntungan di Indonesia dan normanya adalah negara sumber itu berhak memajaki. Itu jelas dalam international tax," ujarnya.
      Lain hal jika pemerintah Indonesia tetap ingin menerapkan penagihan pajak Google dengan lebih dulu menjadikan Badan Usaha Tetap (BUT). Sebab, Google menerapkan perencanaan pajak (tax planning) yang sama di seluruh dunia.
      "Indonesia saya kira tidak bisa latah tetapkan Google jadi BUT lalu Google akan mau, saya kira skema tax planning Google pasti sama, diterapkan sama di seluruh dunia. Dia buat satu diterapkan di seluruh dunia," tuturnya.
      Oleh karena itu, PR pemerintah kali ini adalah mencari tahu besaran pendapatan yang diraup Google, mengingat cara ini juga memerlukan negosiasi. Ditambah lagi juga diperlukan suatu perundingan, karena jika permasalahan ini dibawa ke ranah hukum, hanya dapat membuat Indonesia kalah.
      "Kalau enggak berunding agak susah, karena kalau dibawa ke sengketa pajak, Indonesia kalah dengan cara UU yang ada," tukasnya.
    • By berita_semua
      Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah mengusulkan ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar jam masuk anak sekolah diubah, yang awalnya masuk pada pukul 07.30 WIB agar menjadi pukul 09.00 WIB.
      Menurut Ahok, usulan tersebut bukan tanpa alasan. Ahok melihat, jam masuk anak-anak sekolah tersebut juga menjadi salah satu penyebab kemacetan di Jakarta. Lantaran, banyaknya orang tua yang mengantar anaknya ke sekolah dengan menggunakan kendaraan pribadi.
      "Ini ada kajian seperti itu, biar ngurangin macet, cuma kadang-kadang jam 9 lebih macet. Kalau kita analisa, ketika sekolah libur, Jakarta itu agak lenggang, karena banyak yang antar-antar anak sekolah itu yang bikin macet," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (26/3).
      Untuk itu, Ahok menjelaskan Disdik DKI harus membuat rayonisasi terlebih dahulu apabila ingin merubah jam masuk sekolah tersebut. Ahok menceritakan pengalaman berat anaknya yang harus mengejar waktu lantaran masuk sekolah pada pukul 07.30 WIB.
      "Wong anak saya saja sekolah ke Tangerang Selatan. Pagi-pagi jam 06.15 WIB sudah harus jalan, pagi-pagi jam 05.40 WIB paling telat harus bangun, kadang-kadang enggak mandi itu anak. Semua jadi tekanan pagi-pagi itu," pungkas dia.
    • By ngesotin

      Kembali Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun langsung  ke daerah untuk melihat langsung pelaksanan sejumlah proyek besar di tanah air. Kali ini Jokowi melakukan peninjauan proyek tol Indralaya di Palembang, pada hari Kamis (3/3/2016).
      Tol  dengan  panjang 22 kilometer  mempunyai tantangan cukup berat karena  medannya sangat berat sekali. Tak kurang dari 17 kolometer terdapat rawa-rawa, sedangkan sisanya 5 kilometer  tanpa rawa-rawa.
      Presiden Jokowi, seperti yang dilangsir dari  setkab.go.id, mengatakan bahwa pembangunan  tol Indaralaya sudah dimulai bulan Juli tahun yang lalu.”Progresnya juga saya kira karena medannya sangat berat dan sudah sangat bagus dan kita berharap ini adalah cabang dari poros Lampung, Palembang dan seterusnya ke atas ke Aceh.”
      Perkembangan pekerjaan proyek saat ini, menurut Presiden, masih baru 11 persen. “Karena medannya sangat berat rawa semuanya, teknologinya coba nanti kita liat di sana harus air dipompa keluar dulu semuanya baru bisa masuk tanah untuk perkerasan dan kita harapkan nanti pada bulan kering sudah bisa mulai diperkeraskan dan diaspal,” jelas Presiden.
      Presiden terlihat sangat serius melihat detail kondisi tol yang sedang dibangun. Ia tak segan untuk turun langsung melihat proses pengerjaan bahkan sampai melihat kondisi tol yang sedang di bangun.
      Meskipun sudah ditangani kementerian  terkait, tetapi memastikan kwalitas jalan tol yang sedang dibangun kemudian juga memastikan kemajuan setiap proyek menjadi hal yang biasa bagi Jokowi.
      Apa yang dilakukan Jokowi, bukan karena tidak percaya dengan kinerja bawahannya tetapi ia memilih untuk tidak mendengarkan saja laporan dari bawahannya tetapi ia memastikan kemajuan proyek dengan turun langsung ke lapangan.
      Langkah yang dilakukan Jokowi  membuktikan bahwa ia bukan tipe pemimpin/presiden  yang mau begitu saja menerima laporan dari bawahan alias  Asal Bapak Senang (ABS).  Ia bertanggung jawab penuh atas kinerja pemerintahannaya sehingga selalu berupaya memastikan semua proyek yang direncanakan masih sesuai dengan perencanaan. Ia tahu persis detail proyek yang direncanakan sehingga ia berkepentingan untuk melihat perkembangan secara detail pula.  Ia selalu memastikan proyek pemerintahannya bermanfaat bagi rakyat  untuk jangka waktu panjang.
       Presiden mempunyai harapan  pada tahun 2017 pengerjaan tol  bisa terselesaikan .“Setidaknya sekitar pertengahan atau mundur sedikit,” terang Presiden.
    • By endut
      Pemerintah tetap meyakini bahwa revisi dilakukan demi memperkuat KPK, karenanya revisi UU KPK hanya ditunda, bukan dihapus dari Prolegnas, dan Menkopolhukam menyatakan negara tak boleh 'diatur suara dari jalanan.'
      Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK justru memandang revisi itu memperlemah mereka.
      Kepada BBC Indonesia, juru bicara KPK, Yuyuk Andriati, merujuk draf revisi UU KPK yang muncul dalam tahapan awal pembahasan revisi UU KPK di badan legislasi DPR, 1 Februari lalu.
      “Itu semuanya, yang empat hal itu, posisinya adalah melemahkan KPK. Pimpinan KPK dalam beberapa kesempatan juga menyatakan bahwa sampai saat ini undang-undang yang berlaku masih cukup mendukung operasional kerja KPK,” kata Yuyuk.
      Empat hal yang dimaksud Yuyuk ialah empat poin utama yang digagas untuk dimasukkan dalam revisi.
      Keempat poin itu meliputi pembentukan dewan pengawas KPK, penambahan kewenangan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), pengaturan tentang penyadapan, dan kewenangan bagi KPK untuk mengangkat penyidik sendiri.
      Khusus mengenai dewan pengawas, Yuyuk mengacu draf revisi yang menyebut dewan pengawas bertugas mengawasi pelaksaan tugas dan wewenang KPK serta memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK.
      Padahal, kata Yuyuk, KPK sudah punya penasihat yang ada sejak beberapa periode kepemimpinan KPK. Penasihat tersebut membentuk komite etik guna mengawasi pelanggaran etika pimpinan dan pegawai KPK.
      “Kehadiran dewan pengawas ini justru akan membuat kerja KPK terhambat,” kata Yuyuk.
      Ketimbang merevisi UU KPK, Yuyuk menyarankan pemerintah dan DPR merevisi atau membuat undang-undang yang memperkuat kerja KPK, seperti Undang-Undang Perampasan Aset.

      Penolakan revisi UU KPK muncul dari berbagai kalangan.
      Revisi undang-undang lain
      Selain Undang-Undang Perampasan Aset, Lalola Ester dari lembaga Indonesia Corruption Watch memandang pemerintah bisa merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jika memang berniat memperkuat kinerja KPK.
      Dia menyebut ketiadaan pasal dalam UU Tipikor yang mengatur penindakan terhadap pejabat publik yang meningkatkan kekayaannya secara tidak sah.
      “Padahal, kalau kita lihat temuan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), ada pegawai negeri sipil, misalnya, yang golongannya terbilang rendah tapi memiliki transaksi mencurigakan yang sangat besar. Nah kalau kasus ini memakai UU Tipikor yang sekarang, tidak bisa menjerat,” kata Lalola.

      Presiden Jokowi meminta pembahasan revisi UU KPK ditunda.
      Diatur suara jalanan?
      Sebelumnya, usai bertemu dengan para pimpinan DPR beserta beberapa ketua fraksi badan legislatif itu, Presiden Joko Widodo meminta pembahasan revisi Undang-Undang KPK ditunda.
      Akan tetapi penundaan itu tidak membuat revisi Undang-Undang KPK dihapus dari program legislasi nasional atau prolegnas.
      Artinya, revisi bisa dibahas lagi apabila pemerintah dan DPR memandang empat poin dalam revisi telah disosialisasikan kepada masyarakat.
      "Kalau masyarakat makin paham maksud sosialisasi itu, kita sepakat dengan DPR, kita akan segera laksanakan (bahas revisi UU KPK)," kata Luhut kepada wartawan di Istana Negara, Senin (22/02).
      Dalam rangka sosialisasi, imbuh Luhut, pemerintah akan mengundang tokoh-tokoh yang bicara banyak soal revisi UU KPK, misalnya para rektor dan lembaga Indonesia Corruption Watch
      “Kami akan undang dan jelaskan. Nanti kami diberitahu mana yang kurang. Kita mungkin saja salah, ada yang kami tidak tahu. Kalau sudah omongkan, tidak ada yang bisa lagi bantah apa yang kita sampaikan ya sudah dong. Kalau nggak negeri ini seperti diatur suara jalanan, nggak boleh dong,” kata Luhut.
      Pada Oktober 2015 lalu, pemerintah menyatakan menunda pembahasan revisi UU KPK lantaran ingin fokus pada masalah ekonomi.
      Namun, sebulan kemudian, revisi UU KPK dialihkan menjadi inisiatif DPR sesuai hasil rapat antara Baleg DPR dan pemerintah.
×
×
  • Create New...