Jump to content

Timeline

Showing all content posted in for the last 365 days.

Aliran ini diperbarui otomatis     

  1. Today
  2. Metrotvnews.com, Tangerang: Mantan anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti mengaku, tak kapok menjadi politikus. Bahkan, ia berkeinginan kembali terjun ke politik setelah bebas dari Lapas Klas II B Kota Tangerang. "Apalagi saya ini orang pergerakan, kapok sih tidak," kata Damayanti di ruang kunjungan narapidana Lapas Anak Wanita Klas II B, Tangerang, Banten, Senin 21 Agustus 2017. Menurut Damayanti, semangat berpolitik sudah dimilikinya sejak masih mengenyam pendidikan. Meskipun, politik juga yang menyeretnya ke balik jeruji benci. Berdasarkan pengalaman Damayanti sebagai penghuni Rutan KPK, Rutan Pondok Bambu, dan Rutan Sukamiskin. Ejekan sebagai napi korupsi sudah kenyang ia terima. "Saya akui, saya bersalah. Ini untuk pelajaran saya ke depan. Tapi, bukan berarti saya tidak ingin kembali berpolitik. Saya juga tidak ingin kembali ke lapas," katanya. (Baca: Damayanti: Jadi Justice Collaborator bukan untuk Menyeret Teman) Saat ini, Damayanti menghuni Paviliun Matahari di Lapas Anak dan Wanita Tangerang. Ia selalu berbaur dengan napi lainya. "Di sini saya banyak kegiatan, seperti berkebun. Kemarin juga ada bantuan dari ibu-ibu di DPR yang memberi bibit tanaman," ucapnya. Damayanti sudah 1 tahun 8 bulan mendekam di balik jeruji sel. Selama itu, ia sudah dua kali mendapat pengurangan hukuman, yaitu remisi Lebaran dan Kemerdekaan. Dia pun berniat mengajukan permohonan bebas bersyarat pada Februari 2018. Sebab, pada saat itu dirinya sudah menjalani 2/3 masa tahanan. (Baca: Perjuangan Damayanti Menjadi Justice Collaborator) Damayanti divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus suap pada sebuah proyek di Kementerian PUPR. Dia disebut menerima fulus dari Abdul Khoir. Suap bertujuan agar perusahaan yang dikelola Khoir menjadi pelaksana proyek pembangunan jalan Kementerian PUPR di Ambon, Maluku. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pun memvonis politikus PDI Perjuangan itu selama 4,5 tahun penjara.www.metrotvnews.com
  3. Metrotvnews.com, Jakarta: Penguatan ideologi Pancasila di kalangan generasi muda penting dan mendesak. Tokoh kelompok radikal kini justru menjadi idola generasi muda. Hal itu disampaikan Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Mahfud M.D. dalam acara Forum Merdeka Barat di Kemenkominfo, Senin 21 Agustus 2017. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyampaikan beberapa penelitian mengungkapkan kecenderungan generasi muda mengidolakan tokoh radikal sebagai panutan. Penelitian dilakukan di Madrasah Aliyah di beberapa daerah. "Siapa idola kamu? Soekarno, Abu Bakar Ba'asyir, Gus Dur? Yang di atas justru Abu Bakar Ba'asyir dan Habieb Rizieq," beber Mahfud. Ditambah lagi, saat ini pelajaran tantang penguatan idelogi Pancasila di sekolah-sekolah sudah ditiadakan. Semasa dirinya masih menjadi Ketua MK, ia pernah melakukan survei. Hasilnya, beberapa masyarakat bahkan tak hapal urutan Pancasila itu sendiri. Pemahaman-pemahaman radikal seperti ini memang efektif menyasar generasi muda. Kelompok inilah yang ingin mengganti idelogi bangsa sampai ke akar-akarnya. "Ini yang sekarang oleh pemerintah sedang dilawan," tegas dia. Tambahnya, ideologi Pancasila masih sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Hal ini menolak tesis dari buku Samuel Huntington yang menyebut dunia akan menghadapi pertentangan antar peradaban 'Clash of Civilization'. Barat dengan timur, muslim dengan non muslim. "Kita katakan Pancasila sebagai ideologi masih sangat kuat dan diperlukan. Buktinya Pancasila jadi sumber kesadaran dan filsafat hukum setiap kali ada upaya mengganti Pancasila selalu gagal," pungkas dia. www.metrotvnews.com
  4. Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta pameran flora dan fauna (Flona) dipindah ke Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pemerintah ingin Lapangan Banteng yang selama ini digunakan pameran Flona direvitalisasi. "Saya sampaikan, mungkin ini yang terakhir diadakan di sini. Karena sebentar lagi Lapangan Banteng akan kita revitalisasi, kita jadikan salah satu ikon bagus, dikelola seperti Monumen Nasional," kata Djarot Saiful saat penutupan Flona 2017 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin 21 Agustus 2017. Djarot mengatakan, patung pembebasan Irian Barat terlalu tertutup. Djarot ingin ikon itu dimunculkan kembali. "Saya ketemu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, flora dan fauna sebaiknya tahun depan diadakan di Setu Babakan. Di sana cukup luas dan untuk menunjukan Betawi cinta flora dan fauna," kata Djarot. Selain itu, tiap kota dan Kepulauan Seribu tak perlu menghabiskan dana untuk membuat booth. Sebab, di Setu Babakan sudah tersedia rumah bagi masing-masing wilayah. "Rumah didesain sehingga efisien anggaran. Yang diperbanyak justru pesertanya, bukan hanya transaksinya, yang diperbanyak pelatihan dan pengenalan sejak awal pada generasi mendatang terutama sekolah," kata Djarot. <iframe class="embedv" width="560" height="315" src="http://www.metrotvnews.com/embed/Gbm6d7ek" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>www.metrotvnews.com
  5. Napi di Lapas Minim Pengawasan

    Metrotvnews.com, Jakarta: Pengawasan di lembaga permasyarakat diakui masih minim. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas mengawasi warga binaan menjadi masalah klasik yang masih dicari jalan keluarnya. "Pelayanan belum maksimal karena terbatasnya SDM, jadi ini memang faktor klasik dan terulang, tapi fakta," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas), Ma'mun di Gedung Ombudsman, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin 21 Agustus 2017. Ma'mun mengatakan, kurangnya SDM berbanding lurus dengan banyaknya lapas yang kelebihan kapasitas. Hal ini menurunkan pelayanan dan pengawasan, serta meningkatkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Baca: Komisi III Cerita Rumitnya Masalah Lapas di Indonesia Di Banjarmasin misalnya, satu lapas memiliki daya tampung 336 penghuni, tetapi kini diisi lebih dari 2.700 warga binaan. Begitupula dengan lapas di Pekanbaru yang memuat kapasitas hingga 400 persen lebih banyak dari daya tampungnya. "Saya tahu kondisi ini karena saya pernah jadi kepala lapas di Banjarmasin, di sana kelebihan kapasitas tujuh kali lipat. Kurangnya SDM dengan sendirinya berbanding lurus dengan menurunnya pengawasan pelayanan," ujar Ma'mun. Ma'mun mengungkapkan, di beberapa daerah bahkan satu lapas hanya dijaga oleh tiga petugas. Hal ini sangat menyulitkan bila salah satu petugas sakit, cuti, atau ada acara penting. Keterbatasan SDM menjadi masalah yang di luar kendali Dirjen Pas. Baca: Masalah Klasik Lapas "Kami mengakui kekurangan kami, semua itu jadi catatan. Tapi ada hal di luar kemampuan kami seperti SDM dan anggaran. Kami tetap berupaya dengan kondisi dan keterbatasan yang ada supaya hasilnya maksimal," jelas Ma'mun. Komisioner Ombudsman RI, Ninik Rahayu, mengatakan, keterbatasan SDM menyebabkan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk pengajuan pengurangan hukuman membutuhkan waktu lama dan dilakukan sekaligus dalam satu aula. "Di Lapas Kelas IA Banjarmasin dan Lapas Kelas IIA Martapura, sidang TPP hanya dua kali sebulan karena kurang petugas. Akibatnya proses pengurusan hak pengurangan hukuman terhambat," kata Ninik. <iframe class="embedv" width="560" height="315" src="http://www.metrotvnews.com/embed/nbw1eaEK" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>www.metrotvnews.com
  6. Metrotvnews.com, Bekasi: Belum lama ini beredar video tentang penghapusan tato di sebuah tempat. Namun, dari sisi estetika dan kesehatan juga kenyamanan apakah ini aman untuk dilakukan oleh semua orang? Serta faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada keberhasilan menghilangkan tato tersebut? Dr. Indah Widyasari, SpKK yang dijumpai dalam acara pembukaan cabang ke-30 ZAP Clinic di Summarecon Mal Bekasi mengatakan bahwa semakin lama usia tato maka akan semakin sulit untuk dihilangkan. "Ini karena tinta dari tato tersebut sudah menyatu dengan sel-sel kulit ibaratnya seperti dibungkus, jadi fibrosis dan itu akan lebih sulit untuk dihilangkan," papar dr. Indah. Dr. Indah menjelaskan bahwa ada enam poin keberhasilan tato bisa benar-benar hilang dari tubuh kita yaitu: (Baca juga: Marshanda Pilih Perawatan Kecantikan yang Tak Memakan Banyak Waktu) 1. Tipe kulit (ada gelap, sedang, putih, dan lainnya) 2. Warna tato (semakin berwarna maka tato akan semakin susah hilang) 3. Lokasi (tato di tangan dan kaki lebih sulit untuk dihilangkan jika dibandingkan di tubuh lainnya) 4. Intensitas tato (tato yang tipis atau tebal berpengaruh pada mudah atau sulitnya tato untuk dihilangkan) 5. Riwayat keloid (jika seseorang memiliki riwayat keloid di tubuh, maka tindakan laser tidak boleh terlalu agresif dilakukan dan harus bertahap) 6. Layering/menato ulang (apakah pasien juga pernah menambah lagi tato di atasnya-dengan tujuan agar gambar lebih jelas lagi atau tidak. "Jika iya, maka tato akan semakin sulit hilang," ujar dr. Indah) Dr. Indah menerangkan bahwa penghapusan tato di tubuh dengan menggunakan laser memang dinilai efektif, namun ia mengingatkan untuk masyarakat agar mengetahui terlebih dahulu tentang berbagai informasi soal menghilangkan tato. "Untuk mendapatkan hasil yang efektif sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga medis dan dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten. Karena kalau tidak bisa menimbulkan efek samping yang tidak diharapkan." dr. Indah Widyasari, SpKK. www.metrotvnews.com
  7. Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua DPD Oesman Sapta Odang (Oso) mendukung upaya pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Namun, ia mengingatkan, saat ini Indonesia dalam kondisi sulit, karena terdampak perekonomian dunia. Hal itu Oso sampaikan dalam Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (FORKORNAS-PPDOB) seluruh Indonesia dengan tema Pemekaran Daerah, Memperkuat Indonesia. Oso mengatakan, hari ini harus menjadi momentum kebangkitan forum konsolidasi nasional untuk mewujudkan DOB. Ia berharap para penggagas DOB tidak hanya berani berucap, tetapi juga berupaya melalui perbuatan dan menegakkan konstitusi. "Keinginan saudara sudah saya sampaikan pada pidato sidang bersama di depan Presiden RI. Saya menyatakan bahwa tuntutan daerah mekar adalah untuk mendapatkan kesejahteraan," kata Oso di gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 21 Agustus 2017. Senator asal Kalimantan Barat itu juga meminta kepada masyarakat daerah untuk berjuang dengan cara-cara konstitusional, tidak perlu turun ke jalan. Ia juga meminta semua pihak tetap optimistis dan memiliki harapan pada bangsa Indonesia. "Mari berdialog dan berkontribusi untuk menunjukkan bahwa orang-orang daerah cerdas dan bermartabat," ujar Oso. Wakil Ketua Komite I DPD Benny Rhamdani mengatakan Komite I DPD meminta 173 daerah segera ditetapkan menjadi daerah baru. Desakan itu sudah disampaikan kepada Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Jusuf Kalla. "Kami secara tegas meminta pemerintah menyetujui pemekaran daerah, akan tetapi sikap pemerintah tetap melakukan moratorium terhadap pemekaran daerah," papar Benny. Alasan pemerintah memoratorium pemekaran daerah antara lain minimnya anggaran dan banyaknya daerah yang dinilai belum siap otonomi. Pengurus FORKORNAS-PPDOB Sehan Landjar, mengapresiasi dukungan DPD terhadap upaya daerah yang ingin otonomi. Menurut dia, perhatian pemerintah kepada daerah akan menentukan peta politik pada Pemilu 2019. "Perhatian pemerintah kepada daerah akan menjadi investasi politik pada 2019, jika tidak, kami akan tidak mendukung pada 2019," ujar Sehan. www.metrotvnews.com
  8. Metrotvnews.com, Tangerang: Mantan anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti memutuskan menjadi justice collaborator (JC), yaitu saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus korupsi dalam perkara yang menjeratnya. Ia mengaku, kerap mendapat ancaman, teror, dan tekanan. "Makanya, saya minta perlindungan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)," kata Damayanti saat ditemui di ruang kunjungan warga binaan Lapas Klas IIB Kota Tangerang, Senin 21 Agustus 2017. Namun, Damayanti enggan merinci jenis teror dan ancaman diterimanya. Ia hanya mengatakan, ada yang hendak mengambil anaknya. "Saya punya anak. Anak saya yang besar sempat ada yang mau ambil," terang dia. Menurut Damayanti, keputusannya menjadi JC adalah untuk mengungkap perkara korupsi yang menjeratnya bersama sejumlah rekannya di Komisi V DPR. Meskipun banyak nama akhirnya terseret, bukan berarti Damayanti dimusuhi oleh rekannya di DPR. "Teman-teman saya tetap baik. Masih ada yang suka jenguk saya, kasih dukungan. Saya bukan menyeret orang, saya hanya membongkar sistem," tegasnya. (Baca: Damayanti: Jadi Justice Collaborator bukan untuk Menyeret Teman) Damayanti pun menyerukan agar tidak takut menjadi JC. "Pesan saya, lebih baik jadi CJ. Bukan untuk menjerat teman-teman, tapi untuk membuat perkara kita menjadi terang-benderang," ucap dia. Dengan menjadi JC, Damayanti berhak menerima remisi. Terhitung selama 1 tahun 8 bulan mendekam di jeruji sel, Damayanti sudah dua kali mendapat pengurangan hukuman, yaitu remisi Lebaran dan Kemerdekaan. (Baca: Terpidana Kasus Korupsi Dapat Remisi) Dia pun berniat mengajukan permohonan bebas bersyarat pada Februari 2018. Sebab, pada saat itu dirinya sudah menjalani 2/3 masa tahanan. Damayanti divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus suap pada sebuah proyek di Kementerian PUPR. Dia disebut menerima fulus dari Abdul Khoir. Suap bertujuan agar perusahaan yang dikelola Khoir menjadi pelaksana proyek pembangunan jalan Kementerian PUPR di Ambon, Maluku. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pun memvonis politikus PDI Perjuangan itu selama 4,5 tahun penjara. www.metrotvnews.com
  9. Kalla Yakin Diaspora Kembali ke Tanah Air

    Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka Kongres Diaspora Indonesia di Hotel JS Luwansa. Dalam pidatonya, orang nomor dua di republik itu yakin para diaspora akan pulang ke Tanah Air. "Saya yakin, jadi walaupun lama di luar negeri, suatu saat ingin juga kembali ke Tanah Air," kata Kalla di Hotel JS Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 21 Agustus 2017. Baca: Kartu Diaspora Indonesia Resmi Diluncurkan Faktor keluarga jadi alasan para diaspora kembali pulang. Selain itu, para diaspora tak mungkin membiarkan bangsa tertinggal dari bangsa lain. Mereka akan membantu mengembangkan dan memajukan bangsa. Kalla juga meminta kepada seluruh diaspora tak lupa membagi ilmu yang mereka punya kepada masyarakat di Tanah Air. "Apa yang dimiliki (diaspora) juga diviruskan di dalam negeri," jelas dia. Selain itu, budaya mudik yang dianut bangsa ini menjadi alasan berikutnya. Masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat selalu mudik pada waktu tertentu, tak hanya saat senang tapi juga susah. Baca: Konvensi Diaspora Indonesia Bentuk Diplomasi RI di Luar Negeri Contoh saja saat seseorang meninggal dunia. Sebagian besar pasti memiliki amanat untuk dimakamkan di tanah kelahiran. Hal ini tak hanya terjadi pada masyarakat biasa, bahkan juga pemimpin negara. "Tiga presiden yang sudah mendahului kita, dikuburnya pun mudik, Bung Karno di Blitar, Gus Dur di Jombang, Pak Harto di Solo, semua mudik. Hidup mati mudik kita orang Indonesia ini," kelakar Kalla. www.metrotvnews.com
  10. Metrotvnews.com, Jakarta: Ombudsman RI menyebut proses pengurusan hak warga binaan kerap terjadi maladministrasi hingga potensi korupsi. Permasalahan umum yang kerap terjadi berupa pemberian uang dari penghuni lembaga pemasyarakatan. Komisioner Ombudsman RI, Ninik Rahayu, mengatakan uang ini tidak diserahkan langsung kepada pengelola lapas. Karena itu sulit melacaknya. Ninik menjelaskan, data tentang itu tidak dapat diperoleh karena dilakukan tanpa meninggalkan jejak, tidak transaksi langsung, dan oknumnya tidak jelas. "Hal ini menjadi rahasia umum di lapas. Tapi kadang pemberian uang ini tidak langsung, dialihkan ke hal lain, seperti membeli mesin pompa air untuk fasilitas lapas," kata Ninik dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin 21 Agustus 2017. Dari hasil wawancara dengan warga binaan, Ninik memperoleh informasi bahwa pada pengurusan hak dan pengurangan masa hukuman warga binaan mengeluarkan uang. Dana ini tidak diminta secara tegas dan tidak diserahkan kepada petugas, namun kepada warga binaan yang piket harian. "Dalam pengurusan hak seperti pengajuan pengurangan masa hukuman, satu warga lapas bisa dimintai uang hingga Rp3 juta. Kalau ditotal ya mungkin bisa sampai ratusan juta. Tapi ini tidak bisa dipukul rata," imbuh Ninik. Ombudsman juga menemukan indikasi kedekatan warga binaan dengan petugas. Kedekatan itu mempercepat proses tindaklanjut pengurusan pengurangan masa hukuman, baik remisi, cuti bersyarat, atau cuti menjelang bebas. Namun, hal ini juga tidak dapat dibuktikan, Ombudsman hanya memiliki bukti rekaman. "Berdasarkan hasil wawancara dengan warga binaan, kelakuan baik kepada petugas menjadi hal penting untuk memperoleh pengurangan masa hukuman. Ini bisa berujung pada tindakan diskriminasi," kata dia. www.metrotvnews.com
  11. Daftar Pemenang Rehab Berat 119 Sekolah

    Metrotvnews.com, Jakarta: Pemprov DKI Jakarta menentukan pemenang lelang rehab berat sekolah. Ada 119 sekolah yang masuk kategori rehab berat. "Sekitar 23 Agustus itu sudah ada kontrak," kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 21 Agustus 2017. Sopan menjelaskan, rehab berat ditangani Suku Dinas Pendidikan di masing-masing wilayah. Sehingga yang menentukan pemenang lelang pun dari Sudin Pendidikan melalui pejabat pembuat komitmen (PPK). "Ya nanti hasilnya seperti apa. Kan kita lakukan setelah mendapatkan usulan dari BPPBJ (Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa), maka Sudin itu akan minta itu pada calon-calonnya itu untuk melakukan beauty contest untuk menentukan kesiapan dia itu seperti apa," jelas Sopan. Sopan mengungkapkan, total anggaran yang dikeluarkan untuk rehab berat sebanyak Rp191 miliar. Masalah rehab berat di setiap sekolah pun beragam. Sopan menargetkan rehab berat selesai Desember tahun ini. "Kalau rehab berat itu ya hanya misalkan ada kusen yang rusak, plafon, pagar, itu saja. Maka jeda waktunya cukup tiga bulan saja sudah selesai, bisa," kata dia.www.metrotvnews.com
  12. Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik Polda Metro Jaya sudah memeriksa Rizieq Shihab terkait kasus pornografi. Meski sudah jadi tersangka dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), polisi tak membawa pulang Rizieq dari Arab Saudi. "Memang konteksnya lebih ke wawancara yang bersangkutan. Hasil itu kemudian kami masukkan ke berkas perkara yang sudah kami persiapkan," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan, di Mapolda Metro Jaya, Senin 21 Agustus 2017. Adi menyebut, Rizieq diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Firza Husein. Firza merupakan tersangka dalam kasus yang sama. Lantaran itu, kata Adi, kepolisian akan menunggu kepulangan Rizieq ke Tanah Air. Dia yakin Rizieq akan kooperatif. "Kami akan tunggu kehadiran beliau di sini. Saat ini beliau kan sedang menjalani ibadah haji, makanya kami berikan kesempatan beliau untuk menyelesaikan ibadah itu," ujar dia. (Baca juga: Rizieq Shihab Dicecar 50 Pertanyaan oleh Penyidik) Dia membantah, pemeriksaan Rizieq Shihab di Arab Saudi merupakan hal yang spesial. Pemeriksaan di luar negeri dinilai hal yang biasa. "Yang membedakan kondisi yang bersangkutan di luar negeri. Soal lain tak ada perbedaan. Tidak ada hal yang spesial, tidak ada yang membeda-bedakan. Konteks yang bersangkutan sebagai saksi kami berlakukan sama," kata Adi. Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa Rizieq di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah pada 27 Juli 2017. Rizieq telah ditetapkan sebagai tersangka kasus percakapan berkonten pornografi yang juga menjerat Firza Husein. Penetapan Rizieq sebagai tersangka dilakukan setelah Polisi melakukan gelar perkara. Rizieq dijerat Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 9 juncto Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. www.metrotvnews.com
  13. Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo dan Wakil Perdana Menteri Uzbekistan Zoyir Mizaev melakukan pertemuan tertutup di Istana Merdeka. Mereka membahas masalah perikanan dan pertanian. "Presiden Uzbekistan (Shavkat Mirziyoyev ) sangat tertarik dengan program-program pembangunan Presiden Jokowi. Beliau mengutus Wakil Perdana Menteri datang ke Indonesia untuk pelajari pembangunan di Indonesia, terutama mengenai perikanan dan pertanian," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Presiden bertemu Wakil PM Uzbekistan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 21 Agustus 2017. Baca: Tata Kelola Sektor Pertanian Harus Diperbaiki Retno mengungkapkan, Zoyir membahas berbagai masalah tentang perikanan dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Permasalahan yang dibahas antara lain, tentang bagaimana program Indonesia dalam mengembangkan food security, swasembada di bidang beras dan beberapa komoditi lainnya. <iframe class="embedv" width="560" height="315" src="http://www.metrotvnews.com/embed/aNrwRXab" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe> Selain itu, Uzbekistan juga tertarik mempelajari cara Indonesia mengembangkan produktivitas di beberapa komoditi pertanian, seperti lada. Sedangkan di bidang perikanan, hal yang ingin dipelajari oleh Uzbekistan yakni soal pengembangan aquaculture. "Mereka meminta Indonesia dapat melakukan kerja sama yang sifatnya konkret dan Presiden sudah menyanggupi. Setelah kunjungan ini, akan ada delegasi Indonesia yang datang ke Uzbekistan untuk mengkonkretkan kerja sama yang diharapkan. Termasuk harapan Uzbekistan agar para investor Indonesia dapat memanamkan modalnya untuk bidang perikanan dan pertanian," kata Retno. Baca: Kontribusi Sektor Pertanian ke PDB Tertinggi Kedua Setelah Industri Kerja sama Indonesia dan Uzbekistan di bidang perdagangan mengalami peningkatan yang signifikan. Meski demikian, kerja sama itu terus ditingkatkan oleh kedua negara karena potensinya cukup besar. Apalagi, kata Retno, penduduk Uzbekistan saat ini ada 32-33 juta jiwa. Karena itu, ia yakin perdagangan antara Indonesia dan Uzbekistan masih bisa ditingkatkan lebih dari 250 persen. "Jadi bidang ekonomi termasuk bidang perdgangan, pertanian dan perikanan akan menjadi fokus atau prioritas kerja sama antara Indonesia dan Uzbekistan," kata dia. <iframe class="embedv" width="560" height="315" src="http://www.metrotvnews.com/embed/gNQx9oOK" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>www.metrotvnews.com
  14. Metrotvnews.com, Jakarta: Faktor ketokohan Presiden Joko Widodo dinilai menjadi dasar pertemuan antara Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada HUT ke-72 RI di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini diapresiasi oleh sejumlah pihak. "Di sini lah ketokohan Presiden Jokowi. Sebelumnya kan enggak mau ya. Biasanya kan yang satu hadir satu tidak. Kemarin itu ya Presiden minta untuk hadir," kata juru bicara Kepresidenan, Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 21 Agustus 2017. Mega dan SBY selama ini terkesan enggan bertemu satu sama lain. Hal ini terlihat lantaran keduanya tak pernah sama-sama hadir dalam setiap acara kenegaraan. Johan mengaku sudah mendengar kesediaan SBY untuk hadir dalam upacara HUT RI sekira empat hari sebelum Hari Kemerdekaan. Hal itu, kata dia, disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Presiden Joko Widodo (ketiga dari kiri) didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi (kedua dari kiri), berfoto bersama (dari kiri), Presiden Ketiga Republik Indonesia (RI) BJ Habibie, Presiden Kelima RI Megawati Sukarnoputri, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla, serta Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono, seusai ada upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Ke-72 RI di Istana Merdeka, Kamis (17/8/2017). Foto: MI/Agus Putarto Namun, ia tak tahu secara pasti alasan SBY menghadiri upacara bendera di Istana Merdeka. "Alasan mau datang? Mungkin Pak SBY yang ditanya. Caranya gimana mau datang? Saya enggak tahu. Pasti Pak SBY lihat Pak Jokowi, Bu Mega juga," ucap dia. Johan pun menekankan, pertemuan Mega dan SBY ini merupakan salah satu wujud keinginan Jokowi yang ingin melibatkan semua pihak dalam mengelola bangsa. Presiden ingin berdiskusi bersama seluruh tokoh bangsa dalam menyikapi persoalan negara. "Semangat yang dulu pernah disampaikan Presiden, mengajak tokoh-tokoh bangsa ini kalau ada berkaitan dengan kebangsaan. Itu diajak diskusi dan itu sudah dilakukan," kata dia.www.metrotvnews.com
  15. Mata Kiri Novel Membaik

    Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan telah menjalani operasi pada kedua matanya. Operasi dilakukan Kamis, 17 Agustus 2017. Pasca-operasi, mata kiri Novel mulai mampu mendeteksi arah datang cahaya. Dan mampu mengidentifikasi warna cahaya merah dan hijau. "Berdasarkan pemeriksaan scan retina siang ini, diketahui kondisi pasca-operasi mata kiri baik, cutting dan sambungan operasi tidak ada tanda-tanda yang tidak sesuai," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin, 21 Agustus 2017. Baca: Jalan Terjal Novel Baswedan Pagi tadi, tim dokter kembali mengecek kondisi mata Novel. Hasilnya, jaringat otot pada mata kiri setelah operasi terlihat mulai tumbuh. Tim dokter juga telah melakukan pemotretan di kedua mata. Hasil pemotretan akan dilakukan analisa lebih lanjut. Baca: Keluarga Novel Ingin Bertemu Presiden Sementara itu, untuk mata kanan, dari uji melihat huruf dan angka, dengan mata telanjang bisa terbaca hingga baris ke-15. Sedangkan, jika menggunakan pinhole bisa membaca hingga baris ke-12. Novel Baswedan disiram air keras oleh dua pengendara motor tak dikenal pada 11 April 2017. Mata Novel mengalami kerusakan. Ia harus dirawat di Singapore National Eye Centre sejak 12 April 2017. Polisi telah menggandeng KPK untuk mengusut kasus tersebut. Sayangnya, hingga hari ini pelaku penyiraman air keras belum terungkap.www.metrotvnews.com
  16. Metrotvnews.com, Jakarta: Pelayanan di lembaga permasayarakatan terhadap warga binaan dinilai belum maksimal. Walhasil, warga binaan permasyarakatan tidak terlayani baik. Komisioner Ombudsman Ninik Rahayu mengatakan, sarana prasarana dan sistem informasi teknologi juga minim. Misalnya, aplikasi dalam jaringan (daring) untuk mempermudah pengurusan hak warga binaan seringkali sengaja dimatikan. "Saya pernah berkunjung ke lapas, kemudian beberapa warga binaan diminta praktikan cara menggunakannya, ternyata mereka baru diajarkan karena biasanya itu mati. Karena saya datang baru dihidupkan," kata Ninik dalam konferensi pers laporan hasil investigasi pelayanan lapas di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Senin 21 Agustus 2017. Baca: Kanwil Kemenkumham Jateng akan Tambah CCTV di Semua Lapas Ninik mengungkapkan, jumlah CCTV di lapas juga kurang. Padahal CCTV penting untuk memonitor perilaku warga binaan dan petugas agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Minimnya fasilitas ini pelanggaran kerap terjadi di lapas, termasuk perdagangan dan pengedaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas. Ninik menyarankan, CCTV dan alat perekam harus dipasang di sudut-sudut tertentu. "Jadi bisa mengurangi dugaan maladministrasi berupa pemberian uang oleh warga binaan atau tindakan petugas yang tidak adil," ujarnya. Meski pelayanan lapas tidak maksimal, penghuni jarang melapor. Sebab, laporan di pengaduan internal lapas tidak ditindaklanjuti. Sementara, warga binaan masih minim inisiatif untuk melapor ke pihak lain seperti Ombudsman. Baca: Petugas Lapas Baru Harus Punya Nyali dan Integritas Ninik menjabarkan, sejak 2014 hingga November 2016, Ombudsman hanya menerima 22 laporan tentang layanan lapas. Tetapi, saat Ombudsman sidak ke lapas, dalam satu hari jumlah pengaduan mencapai 100 laporan. "Artinya, berkurangnya laporan masyarakat terkait pelayanan lapas kepada Ombudsman RI tidak menunjukkan warga binaan memperoleh pelayanan publik yang baik," katanya. <iframe class="embedv" width="560" height="315" src="http://www.metrotvnews.com/embed/nbw1eaEK" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>www.metrotvnews.com
  17. Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tengah mengembangkan drone Medium Altitude Long Endurance (MALE). Drone MALE akan dimanfaatkan untuk kepetingan pertahanan. Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa BPPT Wahyu Widodo Pandoe mengatakan, drone buatan Indonesia dilengkapi sistem persenjataan. "Kebutuhan awal untuk misi intelijen, pengawasan, dan pengintaian, kemudian akan dilanjutkan dengan misi tempur bersenjata (combat)," kata Wahyu di Gedung BPPT, Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Senin 21 Agustus 2017. Wahyu menyebut, teknologi persenjataan saat ini sudah sedemikian canggih. Sehingga mampu dibawa oleh unmanned aircraft system (UAS), seperti drone. Drone MALE ini juga memiliki keunggulan lain, yaitu mampu mengudara hingga ketinggian di atas 10 ribu kaki serta mampu beroperasi selama 24 jam sekali terbang. Drone ini disebut-sebut mampu melakukan pengawasan ruang udara Indonesia yang luas dengan lebih ekonomis, efisien, dan minim risiko korban jiwa. Saat ini BPPT tengah mengembangkan teknologi drone MALE buatan dalam negeri. BPPT menggandeng sejumlah pihak, diantaranya Kementerian Pertahanan, TNI AU, ITB, PT Dirgantara Indonesia, serta PT LEN Persero dalam sebuah perjanjian kerjasama konsorsium untuk mengembangkan teknologi tersebut. Diharapkan drone MALE buatan Indonesia akan diujicoba pada tahun 2019, serta masuk tahap sertifikasi pada tahun 2020-2022, sehingga drone MALE made in Indonesia ini sudah bisa diproduksi pada 2022 mendatang. www.metrotvnews.com
  18. Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan uang ganti rugi Rp100 juta untuk mantan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Syarifuddin. Penyerahan dilakukan setelah pengajuan kasasi KPK ditolak Mahkamah Agung. Syarifuddin mengatakan, penolakan kasasi adalah bukti jika KPK bisa salah. Yang jadi masalah, kata dia, peristiwa ini tidak akan mengakhiri masalah, justru menimbulkan dua masalah baru. "Merugikan keuangan negara dan supaya Kode Kehormatan KPK mengambil tindakan pada pejabat yang menyalahgunakan jabatan dan wewenang," kata Syarifuddin lewat keterangan tertulis, Senin 21 Agustus 2017. Ia melanjutkan, pekerjaan rumah saat ini yakni membongkar rekayasa kasus dan konspirasi jahat di balik nama besar KPK. Ia berencana melaporkan kejadian ini kepada Pansus Hak Angket KPK. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyerahan Rp100 juta kepada Syarifuddin merupakan pelaksanaan Putusan MA di tingkat Kasasi dengan nomor putusan 2580 K/pdt:2013 tanggal 13 Maret 2014, dan Peninjauan Kembali nomor putusan 597 PK/Pdt/2015 tertanggal 2016. "KPK tentu wajib menghormati putusan pengadilan," ucapnya. Ia melanjutkan, jika dicermati sejak awal hal ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Syarifuddin pada Juni 2011. OTT tersebut, justru berhasil hingga terdakwa dijatuhi vonis empat tahun penjara dan denda Rp150 juta serta Rp250 juta. Namun, terdapat perbedaan pendapat terkait bukti lain yang disita KPK. Oleh sebab itu, Syariffudin mengajukan gugatan perdata. Proses hukum tersebut, lanjut Febri, tentu dihadapi dengan semaksimal mungkin. Namun demikian, ia beranggapan, seharusnya upaya hukum terhadap penggeledahan ataupun penyitaan lebih tepat dilakukan di proses praperadilan, bukan perdata. "Namun hakim berpandangan berbeda, dan sebagai penegak hukum tentu kami wajib hormati putusan pengadilan," ucapnya. Kendati demikian, proses ini bisa menjadi pembelajaran bagi pihak lain. Agar keberatan dari proses hukum diselesaikan melalui jalur hukum. "Bukan ditarik ke proses politik. KPK menghormati hasil proses hukum tersebut, meskipun sejak awal terdapat perbedaan pandangan terkait materi perkara," tandasnya. Syarifuddin divonis empat tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider empat bulan kurungan pada 2012. Dia dianggap terbukti menerima suap dari kurator PT Skycamping Indonesia, Puguh Wirawan sebesar Rp250 juta.www.metrotvnews.com
  19. Metrotvnews.com, Jakarta: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan menyebut, warga binaan permasyarakatan mempunyai hak mendapatkan pengurangan masa tahanan, mendapatkan kesempatan berasimilasi seperti cuti keluarga, bebas bersyarat, hingga cuti jelang bebas. Komisioner Ombudsman Ninik Rahayu mengatakan, informasi mengenai hak dan bagaimana tata cara mendapatkan hak tersebut harusnya disampaikan oleh petugas kepada warga binaan. Sayangnya, sosialisasi ini masih minim. "Informasinya masih bersifat personal, kalau ada yang bertanya dijelasin, kalau tidak bertanya tidak dijelaskan. Termasuk pengurangan masa hukuman, jadi banyak yang tidak mendapat hak itu," kata Ninik dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Senin 21 Agustus 2017. Padahal, hal ini juga ditegaskan dalam Standard Minimum Rules (SMR) yang mengatur mengenai peraturan dan kebijakan penjara bahwa setiap narapidana pada saat masuk lembaga harus diberi informasi tertulis tentang aturan perlakuan narapidana pada kategorinya, tindakan disiplin, informasi pengaduan, dan hal lain sesuai hak dan kewajiban warga binaan. (Baca juga: Permohonan Pengurangan Hukuman 963 Penghuni Lapas Ditolak) "Sejak awal warga binaan tidak tahu hal ini. Minimnya sosialisasi ini juga menjadi kendala faktor pelayanan lapas yang kurang optimal," imbuh Ninik. Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas), Ma'mun mengatakan sosialisasi telah dilakukan dengan menempel informasi di dekat pintu masuk lembaga pemasyarakatan. Kurangnya sosialisasi dinilai hanya bagi penghuni lapas di daerah. "Kurangnya sosialisasi perkiraan kami bagi yang tidak bisa baca, jadi soal sosialisasi harus ada tambahan penjelasan lagi. Tapi itu tetap menjadi catatan kami," ucap Ma'mun di acara yang sama. (Baca juga: Terpidana Kasus Korupsi Dapat Remisi) www.metrotvnews.com
  20. Pemulihan Mata Novel Baswedan Berjalan Baik

    Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, menjalani operasi mata pada 17 Agustus lalu. Proses operasi dan pemulihan mata Novel berjalan baik. "Kemarin setelah operasi tanggal 17 itu, setelah empat lima jam hasilnya baik, berjalan baik," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo di gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Senin 21 Agustus 2017. Meski begitu, Agus tak berkomentar banyak soal kasus penyiraman air keras kepada Novel. Ia menyatakan akan membicarakan secara internal mengenai kelanjutan kasus ini terlebih dahulu. Sementara soal proses penyembuhan Novel, upaya pemerintah diapresiasi. Keluarga penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan meminta bertatap muka dengan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan rasa terima kasih. Waktu pertemuan belum bisa dipastikan, namun informasi itu sudah sampai ke telinga Kepala Negara. "(Permintaan) disampaikan langsung oleh keluarga Novel. Mengenai waktunya belum tahu saya tapi sudah sampai ke Presiden," kata juru bicara Kepresidenan Johan Budi. Menurut Johan, permintaan bertemu bukan persoalan. Apalagi, pertemuan untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan pemerintah terhadap pengobatan Novel. Novel Baswedan disiram air keras oleh dua pengendara motor tak dikenal dalam perjalanan pulang usai salat subuh di masjid dekat rumahnya, pada 11 April 2017. Mata Novel mengalami kerusakan. Ia harus dirawat di Singapore National Eye Centre sejak 12 April 2017. (Baca juga: Operasi Pertama Novel Sukses) www.metrotvnews.com
  21. Metrotvnews.com, Jakarta: Pansus Hak Angket KPK menerima korban kasus burung Walet di Bengkulu. Pansus menerima mereka dalam forum rapat dengar pendapat umum (RDPU). "Nama saya Irwan Siregar. Saya korban kelakuan biadab Novel Baswedan pada 2004," kata Irwan, salah satu korban kasus burung Walet, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 21 Agustus 2017. Irwan mengakui terlibat dalam pencurian burung Walet. Namun, Irwan terus disiksa anak buah Novel Baswedan, saat itu menjabat Kasatserse Polrestabes Bengkulu. "Kami tidak ditanya-tanya, tapi langsung disiksa. Hanya menggunakan celana dalam kami disetrum," ucap Irwan. Baca: Jalan Terjal Novel Baswedan Dedi, korban lainnya, menambahkan sebelum disetrum, dirinya disuruh berbaring. Di atas badan mereka ditaruh papan untuk dilewati sepeda motor yang mondar-mandir. "Demi Allah, saya enggak maling. Tapi saya ditangkap karena kebetulan berada di TKP," terangnya Dedi kemudian dibawa ke kantor dan langsung disuruh pakai celana dalam. Kemudian Dedi baris (berbaring) dan digiling pakai motor. Ali, korban lainnya lagi menambahkan, setelah disiksa dengan pemukulan, penyetruman dan penggilasan, kemudian dibawa ke salah satu pantai. Di sana sebelum mereka tiba, telah ada Novel yang menunggu di TKP. Ali menjelaskan saat tiba di pantai, dengan tangan terborgol, kaki mereka ditembak. Hingga satu dari yang ditembak berujung tewas. "Kami datang ke Pansus atas keinginan sendiri. Bukan diundang Pansus. Kami ingin menuntut keadilan," tegas Ali. Kuasa hukum korban kekerasan saat penyiksaan itu menambahkan kasus ini belum kadaluwarsa. Ketua Pansus Agun Gunandjar Sudarsa menyerahkan tindaklanjut kasus ini kepada Komisi III.www.metrotvnews.com
  22. Metrotvnews.com, Jakarta: Asam lemak esensial seperti omega-3 umumnya hanya dikonsumsi oleh anak-anak di masa pertumbuhan. Omega-3 pada anak berfungsi membantu perkembangan sel otak terutama di usia emas 1-5 tahun. Namun ternyata omega-3 tidak hanya dibutuhkan oleh anak-anak, dewasa pun kadang perlu asupan asam lemak esensial itu untuk mengurangi kadar lemak jahat dalam darah. "Untuk orang dewasa tetap diperlukan karena kita tahu seiring bertambahnya usia kemungkinan risiko plak pembuluh darah terutama di arteri itu tinggi," ungkap Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah dr. Bachtiar Rahmat, dalam Metro I-Care, Minggu 20 Agustus 2017. Kandungan omega-3 biasanya dapat ditemukan di berbagai jenis ikan, terutama salmon. Namun, asam lemak esensial ini juga bisa ditemukan di dalam telur, kacang-kacangan dan susu. Untuk dewasa, kebutuhan asam lemak esensial seperti omega-3 ada pada kisaran 300-500 miligram per hari. Mengukur jumlah kadar omega-3 dalam suatu makanan memang memerlukan usaha lebih, namun menurut Bachtiar paling tidak asam lemak esensial itu bisa ditemukan di makanan yang sumber zat gizinya seimbang, tidak satu jenis makanan saja. "Asam lemak tadi kita harus tahu kebutuhan kita berapa setiap hari. Kalau dari makanan sehari-hari (gizinya) sudah cukup, tidak perlu lagi tambahan omega," katanya. Agar zat gizi yang didapatkan seimbang Bachtiar menyarankan untuk memilih jenis makanan dengan sumber zat gizi yang berbeda seperti mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan serat dalam satu porsi. "Dan sebisa mungkin kita tahu apa yang kita makan dan tahu kebutuhan kita sehari-hari seperti apa jadi tidak berlebihan," jelasnya. www.metrotvnews.com
  23. Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana merehabilitasi total SMP Negeri 22, Tamansari, Jakarta Barat. Namun, proses itu terkendala adanya warga yang tinggal di sekolah. Pemerintah memutuskan merelokasi 6 kepala keluarga itu ke rumah susun. "Ada penghuni yang merasa mereka harus direlokasi, penghuni lama," kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sopan Andrianto di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 21 Agustus 2017. Baca: DPRD DKI Mediasi Pertemuan Warga SMPN 22 dan Pemerintah Sopan mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan DInas Perumahan untuk menyediakan rusun. "Ya di rumah susun, kita siapkan. Dinas Perumahan menyiapkan rumah susun," kata Sopan. Sopan menceritakan, status tanah sekolah tersebut merupakan peninggalan zaman perang. Kemudian tanah itu sudah bersertifikat milik Pemprov DKI. Sopan belum dapat memastikan kapan relokasi dilakukan. Ia menyerahkan proses relokasi kepada wali kota setempat. Baca: Ketua DPRD Siap Pasang Badan untuk Penghuni SMPN 22 Jakarta "Pokoknya semua tahapan untuk membangun dan merehab total SMP 22 sesuai aturan. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan semua sudah dilalui, tinggal keterlibatan SKPD lain," kata Sopan. SMPN 22 merupakan bangunan cagar budaya yang sudah berdiri sejak 1910. Saat itu, bangunan SMPN 22 dikelola oleh Tionghoa dan dijadikan sekolah Kuo Min Tang. Pada 1958, gejolak politik terjadi yang mengharuskan pemilik sekolah meninggalkan Indonesia. Sekolah tersebut diserahkan kepada warga setempat yang hingga kini menduduki lahan tersebut secara turun menurun.www.metrotvnews.com
  24. Metrotvnews.com, Jakarta: Sebanyak 72 putra putri kebanggaan Tanah Air ditunjuk sebagai Icon Prestasi Indonesia. Mereka yang terpilih memiliki prestasi dan pengaruh besar terhadap kemajuan Indonesia, bahkan dunia. Satu di antaranya adalah Taruna Ikrar. Dia dikenal sebagai dokter spesialis jantung dan syaraf. Keahlian Ikrar tidak bisa diragukan. Pria berusia 48 tahun ini berkerja sebagai Dekan di Departemen Anatomi dan Neurobiologi di University of California. Ikrar telah memiliki 63 penemuan dan tiga hak paten di Bidang Kedokteran. Salah satunya adalah metode pemetaan otak manusia. Keberhasilan Ikrar pun membawanya sebagai kandidat peraih Nobel. Baca: UKP Pancasila Gelar Festival Prestasi Indonesia Tak hanya Ikrar, Syahrozad Nalfa Nadia juga masuk dalam 72 Icon Prestasi Indonesia. Ocha begitu ia karib disapa menjadi salah satu Icon Prestasi Indonesia termuda. Siswa kelas 4 SD di Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah ini berhasil meraih medali emas di Olimpiade Robot Internasional di Singapura. Meski usianya masih muda, Ocha sudah melanglang buana di sejumlah kontes robot Indonesia. "Sudah pernah juara di Malaysia. Saya menang melawan kakak-kakak dari Universitas, " ujar dia. Tak hanya di Malaysia, Ocha juga berhasil menjadi juara di Tingkat ASIA dan ASEAN. Dia semakin bangga saat dirinya bisa bertarung dan menyingkirkan juara bertahan dari Israel. "Semuanya yang datang dari negara Amerika, Israel sebagai juara bertahan akhirnya kalah," cerita Ocha. Pada Festival Prestasi Indonesia Ocha menunjukkan salah satu robot rancangan. Robot itu ia beri nama Robot Selamat Datang atau Humanoid. "Dia bisa bersalaman selama tiga kali. Kalau berkenan, robot saya mau bersalaman dengan Ibu Megawati," sambung Ocha. Megawati Soekarnoputri menyambut antusias. Presiden kelima Republik Indonesia ini pun tampak membicarakan sesuatu pada Ocha. Sesekali keduanya saling melempar tawa. Selain Ikrar dan Ocha masih ada 70 putra-putri kebanggaan bangsa lainnya. Beberapa diantaranya adalah Alan Budikusuma. Alan adalah pemain bulu tangkis Indonesia yang meraih medali emas dalam nomor tunggal putra pada Olimpiade Barcelona 1992. Ada juga sutradara Garin Nugroho. Lalu, ada Audrey Yu Jia Hui, penulis buku Mencari Sila Kelima. Audrey dikenal sebagai anak Jenius, dia hanya perlu satu tahun untuk menamatkan SMP. Dia juga berhasil menyelesaikan SMA dalam waktu 11 bulan. Audrey lulus S1 di The Collage of William and Mary Virginia, AS di usia 16 tahun. Festival Prestasi Indonesia ini sengaja menampilkan 72 putra putri Icon Prestasi Indonesia untuk menjadi teladan bagi anak bangsa lainnya. Panitia Festival Prestasi UKP-Pancasila membagi 72 orang ini ke dalam empat kategori yaitu, Sains dan Inovator, Olahraga, Seni Budaya, dan Pegiat Sosial.www.metrotvnews.com
  25. Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini OTT dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Ada OTT di salah satu lokasi di Jakarta terkait dengan penegakan hukum," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Senin, 21 Agustus 2017. Febri mengatakan, dalam OTT tersebut sejumlah orang ditangkap untuk diperiksa lebih lanjut. Febri masih belum menjelaskan OTT tersebut terkait kasus apa. Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Humas PN Jaksel I Made Sutrisna membenarkan OTT itu. Informasi awal, jelas Sutrisna, OTT dilakukan kepada salah satu panitera pengganti di PN Jakarta Selatan. "Saya baru menerima info, ada satu orang dibawa oleh penyidik KPK, tapi belum tahu kasusnya apa," ungkap dia.www.metrotvnews.com
  26. Metrotvnews.com, Jakarta: Pengacara Miryam S. Haryani, Aga Khan, disebut pernah meminta seorang pengacara muda bernama Anton Taufik untuk tak menyeret nama politikus Partai Golkar, Markus Nari. Permintaan tersebut terkait penyerahan salinan berita acara pemeriksaan (BAP) milik Miryam ke pengacara senior Elza Syarief. Anton menuturkan, setelah pemberitaan penetapan tersangka Miryam dalam perkara pemberian keterangan palsu, namanya ikut disebut-sebut. Merasa khawatir dengan keselamatan diri dan keluarganya, ia memboyong istri dan anaknya ke Makassar, kampung halamannya. "Enggak lama kemudian saya ditelepon pengacara Agak Khan. Kata dia, ada orang suruhannya datang ke Makassar untuk ketemu saya," jelas Anton saat bersaksi dalam perkara pemberian keterangan palsu dengan terdakwa Miryam Haryani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 21 Agustus 2017. Anton kemudian bertemu orang suruhan Aga Khan. Dalam pertemuan itu orang suruhan Aga Khan meminta Anton untuk tidak menyebut nama Markus sebagai orang yang menyuruh memberikan BAP milik Miryam ke Elza. Orang itu meminta, supaya Anton menyebut nama Akbar, staf ahli Miryam di DPR. Alih-alih mengiyakan permintaan tersebut, Anton justru menolaknya. Menurut Anton, ia tak mengenal Akbar dan tetap akan menyebut nama Markus jika diperiksa penyidik KPK. Lalu, Anton kembali dihubungi langsung oleh Aga Khan. Kali ini komunikasi dilakukan lewat pesan singkat. Saat itu Aga Khan meminta Anton menggunakan nomor lain, lantaran telepon genggamnya telah disadap. "Dia meminta ketemu karena kuasa hukum Miryam. Tapi, yang saya tangkap, seakan Miryam yang minta saya ke tempat Bu Elza, bukan Pak Markus," ungkap dia. (Baca juga: Markus Nari Minta Pengacara Muda Serahkan BAP Miryam ke Elza Syarief) www.metrotvnews.com
  1. Muat aktifitas lainnya
×

Important Information

Kami menggunakan cookie. Mereka tidak menakutkan, tetapi beberapa orang berpikir mereka. Terms of Use & Kebijakan Privasi