Jump to content

Metrotvnews

✔ Akun Terverifikasi
  • Jumlah konten

    38.645
  • Bergabung

  • Terakhir berkunjung

    Tidak pernah
  • Days Won

    96

Metrotvnews last won the day on Agustus 10

Metrotvnews had the most liked content!

Tentang Metrotvnews

  • Rank
    Letnan Kolonel

Informasi Profil

  • Jenis Kelamin
    Not Specified (Tidak Spesifik)
  1. Metrotvnews.com, Tangerang: Mantan anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti mengaku, tak kapok menjadi politikus. Bahkan, ia berkeinginan kembali terjun ke politik setelah bebas dari Lapas Klas II B Kota Tangerang. "Apalagi saya ini orang pergerakan, kapok sih tidak," kata Damayanti di ruang kunjungan narapidana Lapas Anak Wanita Klas II B, Tangerang, Banten, Senin 21 Agustus 2017. Menurut Damayanti, semangat berpolitik sudah dimilikinya sejak masih mengenyam pendidikan. Meskipun, politik juga yang menyeretnya ke balik jeruji benci. Berdasarkan pengalaman Damayanti sebagai penghuni Rutan KPK, Rutan Pondok Bambu, dan Rutan Sukamiskin. Ejekan sebagai napi korupsi sudah kenyang ia terima. "Saya akui, saya bersalah. Ini untuk pelajaran saya ke depan. Tapi, bukan berarti saya tidak ingin kembali berpolitik. Saya juga tidak ingin kembali ke lapas," katanya. (Baca: Damayanti: Jadi Justice Collaborator bukan untuk Menyeret Teman) Saat ini, Damayanti menghuni Paviliun Matahari di Lapas Anak dan Wanita Tangerang. Ia selalu berbaur dengan napi lainya. "Di sini saya banyak kegiatan, seperti berkebun. Kemarin juga ada bantuan dari ibu-ibu di DPR yang memberi bibit tanaman," ucapnya. Damayanti sudah 1 tahun 8 bulan mendekam di balik jeruji sel. Selama itu, ia sudah dua kali mendapat pengurangan hukuman, yaitu remisi Lebaran dan Kemerdekaan. Dia pun berniat mengajukan permohonan bebas bersyarat pada Februari 2018. Sebab, pada saat itu dirinya sudah menjalani 2/3 masa tahanan. (Baca: Perjuangan Damayanti Menjadi Justice Collaborator) Damayanti divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus suap pada sebuah proyek di Kementerian PUPR. Dia disebut menerima fulus dari Abdul Khoir. Suap bertujuan agar perusahaan yang dikelola Khoir menjadi pelaksana proyek pembangunan jalan Kementerian PUPR di Ambon, Maluku. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pun memvonis politikus PDI Perjuangan itu selama 4,5 tahun penjara.www.metrotvnews.com
  2. Metrotvnews.com, Jakarta: Penguatan ideologi Pancasila di kalangan generasi muda penting dan mendesak. Tokoh kelompok radikal kini justru menjadi idola generasi muda. Hal itu disampaikan Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Mahfud M.D. dalam acara Forum Merdeka Barat di Kemenkominfo, Senin 21 Agustus 2017. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyampaikan beberapa penelitian mengungkapkan kecenderungan generasi muda mengidolakan tokoh radikal sebagai panutan. Penelitian dilakukan di Madrasah Aliyah di beberapa daerah. "Siapa idola kamu? Soekarno, Abu Bakar Ba'asyir, Gus Dur? Yang di atas justru Abu Bakar Ba'asyir dan Habieb Rizieq," beber Mahfud. Ditambah lagi, saat ini pelajaran tantang penguatan idelogi Pancasila di sekolah-sekolah sudah ditiadakan. Semasa dirinya masih menjadi Ketua MK, ia pernah melakukan survei. Hasilnya, beberapa masyarakat bahkan tak hapal urutan Pancasila itu sendiri. Pemahaman-pemahaman radikal seperti ini memang efektif menyasar generasi muda. Kelompok inilah yang ingin mengganti idelogi bangsa sampai ke akar-akarnya. "Ini yang sekarang oleh pemerintah sedang dilawan," tegas dia. Tambahnya, ideologi Pancasila masih sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Hal ini menolak tesis dari buku Samuel Huntington yang menyebut dunia akan menghadapi pertentangan antar peradaban 'Clash of Civilization'. Barat dengan timur, muslim dengan non muslim. "Kita katakan Pancasila sebagai ideologi masih sangat kuat dan diperlukan. Buktinya Pancasila jadi sumber kesadaran dan filsafat hukum setiap kali ada upaya mengganti Pancasila selalu gagal," pungkas dia. www.metrotvnews.com
  3. Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta pameran flora dan fauna (Flona) dipindah ke Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pemerintah ingin Lapangan Banteng yang selama ini digunakan pameran Flona direvitalisasi. "Saya sampaikan, mungkin ini yang terakhir diadakan di sini. Karena sebentar lagi Lapangan Banteng akan kita revitalisasi, kita jadikan salah satu ikon bagus, dikelola seperti Monumen Nasional," kata Djarot Saiful saat penutupan Flona 2017 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin 21 Agustus 2017. Djarot mengatakan, patung pembebasan Irian Barat terlalu tertutup. Djarot ingin ikon itu dimunculkan kembali. "Saya ketemu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, flora dan fauna sebaiknya tahun depan diadakan di Setu Babakan. Di sana cukup luas dan untuk menunjukan Betawi cinta flora dan fauna," kata Djarot. Selain itu, tiap kota dan Kepulauan Seribu tak perlu menghabiskan dana untuk membuat booth. Sebab, di Setu Babakan sudah tersedia rumah bagi masing-masing wilayah. "Rumah didesain sehingga efisien anggaran. Yang diperbanyak justru pesertanya, bukan hanya transaksinya, yang diperbanyak pelatihan dan pengenalan sejak awal pada generasi mendatang terutama sekolah," kata Djarot. <iframe class="embedv" width="560" height="315" src="http://www.metrotvnews.com/embed/Gbm6d7ek" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>www.metrotvnews.com
  4. Napi di Lapas Minim Pengawasan

    Metrotvnews.com, Jakarta: Pengawasan di lembaga permasyarakat diakui masih minim. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas mengawasi warga binaan menjadi masalah klasik yang masih dicari jalan keluarnya. "Pelayanan belum maksimal karena terbatasnya SDM, jadi ini memang faktor klasik dan terulang, tapi fakta," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas), Ma'mun di Gedung Ombudsman, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin 21 Agustus 2017. Ma'mun mengatakan, kurangnya SDM berbanding lurus dengan banyaknya lapas yang kelebihan kapasitas. Hal ini menurunkan pelayanan dan pengawasan, serta meningkatkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Baca: Komisi III Cerita Rumitnya Masalah Lapas di Indonesia Di Banjarmasin misalnya, satu lapas memiliki daya tampung 336 penghuni, tetapi kini diisi lebih dari 2.700 warga binaan. Begitupula dengan lapas di Pekanbaru yang memuat kapasitas hingga 400 persen lebih banyak dari daya tampungnya. "Saya tahu kondisi ini karena saya pernah jadi kepala lapas di Banjarmasin, di sana kelebihan kapasitas tujuh kali lipat. Kurangnya SDM dengan sendirinya berbanding lurus dengan menurunnya pengawasan pelayanan," ujar Ma'mun. Ma'mun mengungkapkan, di beberapa daerah bahkan satu lapas hanya dijaga oleh tiga petugas. Hal ini sangat menyulitkan bila salah satu petugas sakit, cuti, atau ada acara penting. Keterbatasan SDM menjadi masalah yang di luar kendali Dirjen Pas. Baca: Masalah Klasik Lapas "Kami mengakui kekurangan kami, semua itu jadi catatan. Tapi ada hal di luar kemampuan kami seperti SDM dan anggaran. Kami tetap berupaya dengan kondisi dan keterbatasan yang ada supaya hasilnya maksimal," jelas Ma'mun. Komisioner Ombudsman RI, Ninik Rahayu, mengatakan, keterbatasan SDM menyebabkan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk pengajuan pengurangan hukuman membutuhkan waktu lama dan dilakukan sekaligus dalam satu aula. "Di Lapas Kelas IA Banjarmasin dan Lapas Kelas IIA Martapura, sidang TPP hanya dua kali sebulan karena kurang petugas. Akibatnya proses pengurusan hak pengurangan hukuman terhambat," kata Ninik. <iframe class="embedv" width="560" height="315" src="http://www.metrotvnews.com/embed/nbw1eaEK" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>www.metrotvnews.com
  5. Metrotvnews.com, Bekasi: Belum lama ini beredar video tentang penghapusan tato di sebuah tempat. Namun, dari sisi estetika dan kesehatan juga kenyamanan apakah ini aman untuk dilakukan oleh semua orang? Serta faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada keberhasilan menghilangkan tato tersebut? Dr. Indah Widyasari, SpKK yang dijumpai dalam acara pembukaan cabang ke-30 ZAP Clinic di Summarecon Mal Bekasi mengatakan bahwa semakin lama usia tato maka akan semakin sulit untuk dihilangkan. "Ini karena tinta dari tato tersebut sudah menyatu dengan sel-sel kulit ibaratnya seperti dibungkus, jadi fibrosis dan itu akan lebih sulit untuk dihilangkan," papar dr. Indah. Dr. Indah menjelaskan bahwa ada enam poin keberhasilan tato bisa benar-benar hilang dari tubuh kita yaitu: (Baca juga: Marshanda Pilih Perawatan Kecantikan yang Tak Memakan Banyak Waktu) 1. Tipe kulit (ada gelap, sedang, putih, dan lainnya) 2. Warna tato (semakin berwarna maka tato akan semakin susah hilang) 3. Lokasi (tato di tangan dan kaki lebih sulit untuk dihilangkan jika dibandingkan di tubuh lainnya) 4. Intensitas tato (tato yang tipis atau tebal berpengaruh pada mudah atau sulitnya tato untuk dihilangkan) 5. Riwayat keloid (jika seseorang memiliki riwayat keloid di tubuh, maka tindakan laser tidak boleh terlalu agresif dilakukan dan harus bertahap) 6. Layering/menato ulang (apakah pasien juga pernah menambah lagi tato di atasnya-dengan tujuan agar gambar lebih jelas lagi atau tidak. "Jika iya, maka tato akan semakin sulit hilang," ujar dr. Indah) Dr. Indah menerangkan bahwa penghapusan tato di tubuh dengan menggunakan laser memang dinilai efektif, namun ia mengingatkan untuk masyarakat agar mengetahui terlebih dahulu tentang berbagai informasi soal menghilangkan tato. "Untuk mendapatkan hasil yang efektif sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga medis dan dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten. Karena kalau tidak bisa menimbulkan efek samping yang tidak diharapkan." dr. Indah Widyasari, SpKK. www.metrotvnews.com
  6. Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua DPD Oesman Sapta Odang (Oso) mendukung upaya pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Namun, ia mengingatkan, saat ini Indonesia dalam kondisi sulit, karena terdampak perekonomian dunia. Hal itu Oso sampaikan dalam Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (FORKORNAS-PPDOB) seluruh Indonesia dengan tema Pemekaran Daerah, Memperkuat Indonesia. Oso mengatakan, hari ini harus menjadi momentum kebangkitan forum konsolidasi nasional untuk mewujudkan DOB. Ia berharap para penggagas DOB tidak hanya berani berucap, tetapi juga berupaya melalui perbuatan dan menegakkan konstitusi. "Keinginan saudara sudah saya sampaikan pada pidato sidang bersama di depan Presiden RI. Saya menyatakan bahwa tuntutan daerah mekar adalah untuk mendapatkan kesejahteraan," kata Oso di gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 21 Agustus 2017. Senator asal Kalimantan Barat itu juga meminta kepada masyarakat daerah untuk berjuang dengan cara-cara konstitusional, tidak perlu turun ke jalan. Ia juga meminta semua pihak tetap optimistis dan memiliki harapan pada bangsa Indonesia. "Mari berdialog dan berkontribusi untuk menunjukkan bahwa orang-orang daerah cerdas dan bermartabat," ujar Oso. Wakil Ketua Komite I DPD Benny Rhamdani mengatakan Komite I DPD meminta 173 daerah segera ditetapkan menjadi daerah baru. Desakan itu sudah disampaikan kepada Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Jusuf Kalla. "Kami secara tegas meminta pemerintah menyetujui pemekaran daerah, akan tetapi sikap pemerintah tetap melakukan moratorium terhadap pemekaran daerah," papar Benny. Alasan pemerintah memoratorium pemekaran daerah antara lain minimnya anggaran dan banyaknya daerah yang dinilai belum siap otonomi. Pengurus FORKORNAS-PPDOB Sehan Landjar, mengapresiasi dukungan DPD terhadap upaya daerah yang ingin otonomi. Menurut dia, perhatian pemerintah kepada daerah akan menentukan peta politik pada Pemilu 2019. "Perhatian pemerintah kepada daerah akan menjadi investasi politik pada 2019, jika tidak, kami akan tidak mendukung pada 2019," ujar Sehan. www.metrotvnews.com
  7. Metrotvnews.com, Tangerang: Mantan anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti memutuskan menjadi justice collaborator (JC), yaitu saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus korupsi dalam perkara yang menjeratnya. Ia mengaku, kerap mendapat ancaman, teror, dan tekanan. "Makanya, saya minta perlindungan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)," kata Damayanti saat ditemui di ruang kunjungan warga binaan Lapas Klas IIB Kota Tangerang, Senin 21 Agustus 2017. Namun, Damayanti enggan merinci jenis teror dan ancaman diterimanya. Ia hanya mengatakan, ada yang hendak mengambil anaknya. "Saya punya anak. Anak saya yang besar sempat ada yang mau ambil," terang dia. Menurut Damayanti, keputusannya menjadi JC adalah untuk mengungkap perkara korupsi yang menjeratnya bersama sejumlah rekannya di Komisi V DPR. Meskipun banyak nama akhirnya terseret, bukan berarti Damayanti dimusuhi oleh rekannya di DPR. "Teman-teman saya tetap baik. Masih ada yang suka jenguk saya, kasih dukungan. Saya bukan menyeret orang, saya hanya membongkar sistem," tegasnya. (Baca: Damayanti: Jadi Justice Collaborator bukan untuk Menyeret Teman) Damayanti pun menyerukan agar tidak takut menjadi JC. "Pesan saya, lebih baik jadi CJ. Bukan untuk menjerat teman-teman, tapi untuk membuat perkara kita menjadi terang-benderang," ucap dia. Dengan menjadi JC, Damayanti berhak menerima remisi. Terhitung selama 1 tahun 8 bulan mendekam di jeruji sel, Damayanti sudah dua kali mendapat pengurangan hukuman, yaitu remisi Lebaran dan Kemerdekaan. (Baca: Terpidana Kasus Korupsi Dapat Remisi) Dia pun berniat mengajukan permohonan bebas bersyarat pada Februari 2018. Sebab, pada saat itu dirinya sudah menjalani 2/3 masa tahanan. Damayanti divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus suap pada sebuah proyek di Kementerian PUPR. Dia disebut menerima fulus dari Abdul Khoir. Suap bertujuan agar perusahaan yang dikelola Khoir menjadi pelaksana proyek pembangunan jalan Kementerian PUPR di Ambon, Maluku. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pun memvonis politikus PDI Perjuangan itu selama 4,5 tahun penjara. www.metrotvnews.com
  8. Kalla Yakin Diaspora Kembali ke Tanah Air

    Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka Kongres Diaspora Indonesia di Hotel JS Luwansa. Dalam pidatonya, orang nomor dua di republik itu yakin para diaspora akan pulang ke Tanah Air. "Saya yakin, jadi walaupun lama di luar negeri, suatu saat ingin juga kembali ke Tanah Air," kata Kalla di Hotel JS Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 21 Agustus 2017. Baca: Kartu Diaspora Indonesia Resmi Diluncurkan Faktor keluarga jadi alasan para diaspora kembali pulang. Selain itu, para diaspora tak mungkin membiarkan bangsa tertinggal dari bangsa lain. Mereka akan membantu mengembangkan dan memajukan bangsa. Kalla juga meminta kepada seluruh diaspora tak lupa membagi ilmu yang mereka punya kepada masyarakat di Tanah Air. "Apa yang dimiliki (diaspora) juga diviruskan di dalam negeri," jelas dia. Selain itu, budaya mudik yang dianut bangsa ini menjadi alasan berikutnya. Masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat selalu mudik pada waktu tertentu, tak hanya saat senang tapi juga susah. Baca: Konvensi Diaspora Indonesia Bentuk Diplomasi RI di Luar Negeri Contoh saja saat seseorang meninggal dunia. Sebagian besar pasti memiliki amanat untuk dimakamkan di tanah kelahiran. Hal ini tak hanya terjadi pada masyarakat biasa, bahkan juga pemimpin negara. "Tiga presiden yang sudah mendahului kita, dikuburnya pun mudik, Bung Karno di Blitar, Gus Dur di Jombang, Pak Harto di Solo, semua mudik. Hidup mati mudik kita orang Indonesia ini," kelakar Kalla. www.metrotvnews.com
  9. Metrotvnews.com, Jakarta: Ombudsman RI menyebut proses pengurusan hak warga binaan kerap terjadi maladministrasi hingga potensi korupsi. Permasalahan umum yang kerap terjadi berupa pemberian uang dari penghuni lembaga pemasyarakatan. Komisioner Ombudsman RI, Ninik Rahayu, mengatakan uang ini tidak diserahkan langsung kepada pengelola lapas. Karena itu sulit melacaknya. Ninik menjelaskan, data tentang itu tidak dapat diperoleh karena dilakukan tanpa meninggalkan jejak, tidak transaksi langsung, dan oknumnya tidak jelas. "Hal ini menjadi rahasia umum di lapas. Tapi kadang pemberian uang ini tidak langsung, dialihkan ke hal lain, seperti membeli mesin pompa air untuk fasilitas lapas," kata Ninik dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin 21 Agustus 2017. Dari hasil wawancara dengan warga binaan, Ninik memperoleh informasi bahwa pada pengurusan hak dan pengurangan masa hukuman warga binaan mengeluarkan uang. Dana ini tidak diminta secara tegas dan tidak diserahkan kepada petugas, namun kepada warga binaan yang piket harian. "Dalam pengurusan hak seperti pengajuan pengurangan masa hukuman, satu warga lapas bisa dimintai uang hingga Rp3 juta. Kalau ditotal ya mungkin bisa sampai ratusan juta. Tapi ini tidak bisa dipukul rata," imbuh Ninik. Ombudsman juga menemukan indikasi kedekatan warga binaan dengan petugas. Kedekatan itu mempercepat proses tindaklanjut pengurusan pengurangan masa hukuman, baik remisi, cuti bersyarat, atau cuti menjelang bebas. Namun, hal ini juga tidak dapat dibuktikan, Ombudsman hanya memiliki bukti rekaman. "Berdasarkan hasil wawancara dengan warga binaan, kelakuan baik kepada petugas menjadi hal penting untuk memperoleh pengurangan masa hukuman. Ini bisa berujung pada tindakan diskriminasi," kata dia. www.metrotvnews.com
  10. Daftar Pemenang Rehab Berat 119 Sekolah

    Metrotvnews.com, Jakarta: Pemprov DKI Jakarta menentukan pemenang lelang rehab berat sekolah. Ada 119 sekolah yang masuk kategori rehab berat. "Sekitar 23 Agustus itu sudah ada kontrak," kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 21 Agustus 2017. Sopan menjelaskan, rehab berat ditangani Suku Dinas Pendidikan di masing-masing wilayah. Sehingga yang menentukan pemenang lelang pun dari Sudin Pendidikan melalui pejabat pembuat komitmen (PPK). "Ya nanti hasilnya seperti apa. Kan kita lakukan setelah mendapatkan usulan dari BPPBJ (Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa), maka Sudin itu akan minta itu pada calon-calonnya itu untuk melakukan beauty contest untuk menentukan kesiapan dia itu seperti apa," jelas Sopan. Sopan mengungkapkan, total anggaran yang dikeluarkan untuk rehab berat sebanyak Rp191 miliar. Masalah rehab berat di setiap sekolah pun beragam. Sopan menargetkan rehab berat selesai Desember tahun ini. "Kalau rehab berat itu ya hanya misalkan ada kusen yang rusak, plafon, pagar, itu saja. Maka jeda waktunya cukup tiga bulan saja sudah selesai, bisa," kata dia.www.metrotvnews.com
  11. Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik Polda Metro Jaya sudah memeriksa Rizieq Shihab terkait kasus pornografi. Meski sudah jadi tersangka dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), polisi tak membawa pulang Rizieq dari Arab Saudi. "Memang konteksnya lebih ke wawancara yang bersangkutan. Hasil itu kemudian kami masukkan ke berkas perkara yang sudah kami persiapkan," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan, di Mapolda Metro Jaya, Senin 21 Agustus 2017. Adi menyebut, Rizieq diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Firza Husein. Firza merupakan tersangka dalam kasus yang sama. Lantaran itu, kata Adi, kepolisian akan menunggu kepulangan Rizieq ke Tanah Air. Dia yakin Rizieq akan kooperatif. "Kami akan tunggu kehadiran beliau di sini. Saat ini beliau kan sedang menjalani ibadah haji, makanya kami berikan kesempatan beliau untuk menyelesaikan ibadah itu," ujar dia. (Baca juga: Rizieq Shihab Dicecar 50 Pertanyaan oleh Penyidik) Dia membantah, pemeriksaan Rizieq Shihab di Arab Saudi merupakan hal yang spesial. Pemeriksaan di luar negeri dinilai hal yang biasa. "Yang membedakan kondisi yang bersangkutan di luar negeri. Soal lain tak ada perbedaan. Tidak ada hal yang spesial, tidak ada yang membeda-bedakan. Konteks yang bersangkutan sebagai saksi kami berlakukan sama," kata Adi. Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa Rizieq di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah pada 27 Juli 2017. Rizieq telah ditetapkan sebagai tersangka kasus percakapan berkonten pornografi yang juga menjerat Firza Husein. Penetapan Rizieq sebagai tersangka dilakukan setelah Polisi melakukan gelar perkara. Rizieq dijerat Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 9 juncto Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. www.metrotvnews.com
  12. Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo dan Wakil Perdana Menteri Uzbekistan Zoyir Mizaev melakukan pertemuan tertutup di Istana Merdeka. Mereka membahas masalah perikanan dan pertanian. "Presiden Uzbekistan (Shavkat Mirziyoyev ) sangat tertarik dengan program-program pembangunan Presiden Jokowi. Beliau mengutus Wakil Perdana Menteri datang ke Indonesia untuk pelajari pembangunan di Indonesia, terutama mengenai perikanan dan pertanian," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Presiden bertemu Wakil PM Uzbekistan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 21 Agustus 2017. Baca: Tata Kelola Sektor Pertanian Harus Diperbaiki Retno mengungkapkan, Zoyir membahas berbagai masalah tentang perikanan dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Permasalahan yang dibahas antara lain, tentang bagaimana program Indonesia dalam mengembangkan food security, swasembada di bidang beras dan beberapa komoditi lainnya. <iframe class="embedv" width="560" height="315" src="http://www.metrotvnews.com/embed/aNrwRXab" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe> Selain itu, Uzbekistan juga tertarik mempelajari cara Indonesia mengembangkan produktivitas di beberapa komoditi pertanian, seperti lada. Sedangkan di bidang perikanan, hal yang ingin dipelajari oleh Uzbekistan yakni soal pengembangan aquaculture. "Mereka meminta Indonesia dapat melakukan kerja sama yang sifatnya konkret dan Presiden sudah menyanggupi. Setelah kunjungan ini, akan ada delegasi Indonesia yang datang ke Uzbekistan untuk mengkonkretkan kerja sama yang diharapkan. Termasuk harapan Uzbekistan agar para investor Indonesia dapat memanamkan modalnya untuk bidang perikanan dan pertanian," kata Retno. Baca: Kontribusi Sektor Pertanian ke PDB Tertinggi Kedua Setelah Industri Kerja sama Indonesia dan Uzbekistan di bidang perdagangan mengalami peningkatan yang signifikan. Meski demikian, kerja sama itu terus ditingkatkan oleh kedua negara karena potensinya cukup besar. Apalagi, kata Retno, penduduk Uzbekistan saat ini ada 32-33 juta jiwa. Karena itu, ia yakin perdagangan antara Indonesia dan Uzbekistan masih bisa ditingkatkan lebih dari 250 persen. "Jadi bidang ekonomi termasuk bidang perdgangan, pertanian dan perikanan akan menjadi fokus atau prioritas kerja sama antara Indonesia dan Uzbekistan," kata dia. <iframe class="embedv" width="560" height="315" src="http://www.metrotvnews.com/embed/gNQx9oOK" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>www.metrotvnews.com
  13. Metrotvnews.com, Jakarta: Faktor ketokohan Presiden Joko Widodo dinilai menjadi dasar pertemuan antara Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada HUT ke-72 RI di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini diapresiasi oleh sejumlah pihak. "Di sini lah ketokohan Presiden Jokowi. Sebelumnya kan enggak mau ya. Biasanya kan yang satu hadir satu tidak. Kemarin itu ya Presiden minta untuk hadir," kata juru bicara Kepresidenan, Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 21 Agustus 2017. Mega dan SBY selama ini terkesan enggan bertemu satu sama lain. Hal ini terlihat lantaran keduanya tak pernah sama-sama hadir dalam setiap acara kenegaraan. Johan mengaku sudah mendengar kesediaan SBY untuk hadir dalam upacara HUT RI sekira empat hari sebelum Hari Kemerdekaan. Hal itu, kata dia, disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Presiden Joko Widodo (ketiga dari kiri) didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi (kedua dari kiri), berfoto bersama (dari kiri), Presiden Ketiga Republik Indonesia (RI) BJ Habibie, Presiden Kelima RI Megawati Sukarnoputri, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla, serta Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono, seusai ada upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Ke-72 RI di Istana Merdeka, Kamis (17/8/2017). Foto: MI/Agus Putarto Namun, ia tak tahu secara pasti alasan SBY menghadiri upacara bendera di Istana Merdeka. "Alasan mau datang? Mungkin Pak SBY yang ditanya. Caranya gimana mau datang? Saya enggak tahu. Pasti Pak SBY lihat Pak Jokowi, Bu Mega juga," ucap dia. Johan pun menekankan, pertemuan Mega dan SBY ini merupakan salah satu wujud keinginan Jokowi yang ingin melibatkan semua pihak dalam mengelola bangsa. Presiden ingin berdiskusi bersama seluruh tokoh bangsa dalam menyikapi persoalan negara. "Semangat yang dulu pernah disampaikan Presiden, mengajak tokoh-tokoh bangsa ini kalau ada berkaitan dengan kebangsaan. Itu diajak diskusi dan itu sudah dilakukan," kata dia.www.metrotvnews.com
  14. Mata Kiri Novel Membaik

    Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan telah menjalani operasi pada kedua matanya. Operasi dilakukan Kamis, 17 Agustus 2017. Pasca-operasi, mata kiri Novel mulai mampu mendeteksi arah datang cahaya. Dan mampu mengidentifikasi warna cahaya merah dan hijau. "Berdasarkan pemeriksaan scan retina siang ini, diketahui kondisi pasca-operasi mata kiri baik, cutting dan sambungan operasi tidak ada tanda-tanda yang tidak sesuai," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin, 21 Agustus 2017. Baca: Jalan Terjal Novel Baswedan Pagi tadi, tim dokter kembali mengecek kondisi mata Novel. Hasilnya, jaringat otot pada mata kiri setelah operasi terlihat mulai tumbuh. Tim dokter juga telah melakukan pemotretan di kedua mata. Hasil pemotretan akan dilakukan analisa lebih lanjut. Baca: Keluarga Novel Ingin Bertemu Presiden Sementara itu, untuk mata kanan, dari uji melihat huruf dan angka, dengan mata telanjang bisa terbaca hingga baris ke-15. Sedangkan, jika menggunakan pinhole bisa membaca hingga baris ke-12. Novel Baswedan disiram air keras oleh dua pengendara motor tak dikenal pada 11 April 2017. Mata Novel mengalami kerusakan. Ia harus dirawat di Singapore National Eye Centre sejak 12 April 2017. Polisi telah menggandeng KPK untuk mengusut kasus tersebut. Sayangnya, hingga hari ini pelaku penyiraman air keras belum terungkap.www.metrotvnews.com
  15. Metrotvnews.com, Jakarta: Pelayanan di lembaga permasayarakatan terhadap warga binaan dinilai belum maksimal. Walhasil, warga binaan permasyarakatan tidak terlayani baik. Komisioner Ombudsman Ninik Rahayu mengatakan, sarana prasarana dan sistem informasi teknologi juga minim. Misalnya, aplikasi dalam jaringan (daring) untuk mempermudah pengurusan hak warga binaan seringkali sengaja dimatikan. "Saya pernah berkunjung ke lapas, kemudian beberapa warga binaan diminta praktikan cara menggunakannya, ternyata mereka baru diajarkan karena biasanya itu mati. Karena saya datang baru dihidupkan," kata Ninik dalam konferensi pers laporan hasil investigasi pelayanan lapas di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Senin 21 Agustus 2017. Baca: Kanwil Kemenkumham Jateng akan Tambah CCTV di Semua Lapas Ninik mengungkapkan, jumlah CCTV di lapas juga kurang. Padahal CCTV penting untuk memonitor perilaku warga binaan dan petugas agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Minimnya fasilitas ini pelanggaran kerap terjadi di lapas, termasuk perdagangan dan pengedaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas. Ninik menyarankan, CCTV dan alat perekam harus dipasang di sudut-sudut tertentu. "Jadi bisa mengurangi dugaan maladministrasi berupa pemberian uang oleh warga binaan atau tindakan petugas yang tidak adil," ujarnya. Meski pelayanan lapas tidak maksimal, penghuni jarang melapor. Sebab, laporan di pengaduan internal lapas tidak ditindaklanjuti. Sementara, warga binaan masih minim inisiatif untuk melapor ke pihak lain seperti Ombudsman. Baca: Petugas Lapas Baru Harus Punya Nyali dan Integritas Ninik menjabarkan, sejak 2014 hingga November 2016, Ombudsman hanya menerima 22 laporan tentang layanan lapas. Tetapi, saat Ombudsman sidak ke lapas, dalam satu hari jumlah pengaduan mencapai 100 laporan. "Artinya, berkurangnya laporan masyarakat terkait pelayanan lapas kepada Ombudsman RI tidak menunjukkan warga binaan memperoleh pelayanan publik yang baik," katanya. <iframe class="embedv" width="560" height="315" src="http://www.metrotvnews.com/embed/nbw1eaEK" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>www.metrotvnews.com
×

Important Information

Kami menggunakan cookie. Mereka tidak menakutkan, tetapi beberapa orang berpikir mereka. Terms of Use & Kebijakan Privasi