Jump to content

Semua aktifitas

Aliran ini diperbarui otomatis     

  1. Sejam Terakhir
  2. Jakarta: Idrus Marham dan Khofifah Indar Parawansa dinilai yang mempunyai latar belakang yang sama. Hal tersebut dianggap menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo memberikan posisi Menteri Sosial. Sebab, keduanya merupakan tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy mengatakan reshuffle menteri tersebut erat dangan nuansa politik. Namun demikian, Edy menilai Presiden Jokowi memilih menteri bukan hanya dari representasi partai politik tokoh tersebut. Menurut Edy, Khofifah sebagai ketua Muslimat NU dinilai menjadi pertimbangan kuat saat ditunjuk menjadi Menteri Sosial. Selain itu, jasa Khofifah dalam membantu Jokowi saat pemilihan presiden juga menjadi nilai tambah. "Nah kemudian kalau dalam masa reshuffle ini pengganti (Mensos) Idrus Marham saya kira itu sekali lagi hak prerogatif presiden. Tapi kalau diambil dari sisi NU-nya tetaplah Pak Idrus Marham juga NU," kata Edy di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu, 17 Januari 2018. Baca: Idrus Marham: Saya Siap Diberikan Kepercayaan Edy menuturkan PKB tak mempermasalahkan kader Golkar mengisi jabatan Mensos. Menurutnya, kebijakan tersebut sepenuhnya hak prerogratif Presiden Jokowi. "Kalau PKB memang tidak ada gambaran bahwa Khofifah itu harus diganti dengan kader yang dari PKB. Karena dari awal Khofifah juga memang bukan representasi dari PKB," ungkapnya. Menurut Edy, PKB tak terpengaruh dengan reshuffle Khofifah dan tetap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Kader PKB saat ini masih mengisi empat posisi menteri seperti Menaker Hanif Dhakiri, Mendes PDTT Eko Sandjojo, Menristek Dikti M Nasir, dan Menpora Imam Nahrawi. "Jadi representasi PKB pada awal pembentukan kabinet ya empat orang itu," tandasnya. www.metrotvnews.com
  3. Today
  4. KPK Periksa Ketua Komisi II DPR

    Jakarta: Komisi Peberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus korupsi KTP elektronik Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo (ASS). "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ASS," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2018. Nama Chairuman mencuat pada persidangan perkara korupsi KTP-el. Dalam dakwaan dua pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, Chairuman disebut menerima uang bancakan dari proyek KTP-el sebesar USD584 ribu dan Rp26 miliar. Chairuman menampik telah menerima uang tersebut. Bahkan saat dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor, politikus Partai Golkar ini sempat menangis di hadapan Majelis Hakim karena tidak terima disebut ikut kecipratan uang haram dari proyek bernilai Rp5,8 triliun tersebut. Baca: KPK Garap Chairuman Harahap Namun, bantahan-bantahan Chairuman itu dipatahkan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong. Dalam persidangan, Andi membongkar peran serta fee yang diterima Chairuman dari proyek KTP-el. Andi membeberkan, adanya fee lima persen untuk anggota DPR dari proyek milik Kemendagri tersebut. Tak hanya itu, Andi juga menyebut, pada akhir 2011 Chairuman menagih fee itu ke Irman Irman. KPK sebelumnya menetapkan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo (ASS) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el. Anang diduga kuat telah mengeruk keuntungan untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi. Akibat perbuatannya, Anang dijerat Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Tipikor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. <iframe class="embedv" width="560" height="315" src="http://www.metrotvnews.com/embed/GNlGjlPK" allowfullscreen></iframe>www.metrotvnews.com
  5. KSAU Yuyu: Mohon Doanya

    Jakarta: Presiden Joko Widodo telah melantik Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (AU) Marsekal Madya TNI Yuyu Sutisna menjadi Kepala Staf TNI AU. Yuyu pun mengaku senang dipercaya sebagai Kepala Staf TNI AU. "Senang, tanggung jawab tinggi. Mohon doanya ya," kata Yuyu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2018. Yuyu menggantikan posisi Marsekal Hadi Tjahjanto yang telah diangkat menjadi Panglima TNI. Pangkat Yuyu pun naik menjadi Marsekal. Baca: Panglima Mutasi Sejumlah Pejabat Tinggi TNI Selain Yuyu, Presiden juga melantik sejumlah menteri di Kabinet Kerja. Mereka ialah Idrus Marham sebagai Menteri Sosial, Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden, dan Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Idrus menggantikan posisi Khofifah Indar Parawansa yang maju dalam Pilgub Jawa Timur 2018. Sedangkan, Moeldoko menggantikan Teten Masduki. Sementara itu, Agum menggantikan Hasyim Muzadi yang meninggal dunia.www.metrotvnews.com
  6. Jokowi Beri Sinyal tak Ganti Airlangga

    Jakarta: Presiden Joko Widodo memberi sinyal tak akan mengganti Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian. Pasalnya, ia tak ingin kinerja di Kementerian Perindustrian terganggu karena pergantian menteri. "Kita tahu ya Pak Airlangga ini kan di dalam sudah jadi menteri. Ini kan tinggal satu tahun saja praktis ini kita. Kalau ditaruh orang baru ini belajar bisa enam bulan kalau enggak cepat bisa setahun kuasai itu," ujar Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2018. Airlangga yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar dikabarkan bakal turut terkena reshuffle. Apalagi, Jokowi di awal pemerintahannya telah berkomitmen tak ingin adanya rangkap jabatan. (Baca juga: Airlangga Serahkan Nasibnya ke Presiden) Jokowi tak mau menjawab secara gamblang soal komitmem tersebut. Yang pasti, kata dia, Airlangga kini merupakan sosok yang tepat menjadi Menperin. Dia menilai Airlangga memahami seluk beluk di Kementerian Perindustrian. Karena itu, ia tak ingin Airlangga diganti. "Jangan sampai dalam kondisi ini jangan sampai berubah dan yang baru bisa belajar lebih, ini kementerian yang tidak mudah," tukas dia. (Baca juga: Idrus Yakin Airlangga Mampu Emban Tugas Rangkap Jabatan) www.metrotvnews.com
  7. KPK Periksa Anggota Dewan Pertimbangan IDI

    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota Dewan Pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof. Dr. Zubairi Djoerban. Dia akan dimintai keterangan untuk tersangka dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo (BST). "Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BST," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2018. Selain memanggil Zubari, penyidik juga memanggil dua dokter forensik dari Universitas Indonesia yakni Prof. Dr. Budi Sampoerna dan Dr. Prasetyono. Keduanya juga akan diperiksa sebagai saksi untuk Bimanesh. Tak hanya meminta keterangan saksi, menurut Febri, penyidik juga akan memeriksa Bimanesh. Dia akan diperiksa untuk tersangka advokat Fredrich Yunadi (FY). "BST diperiksa untuk tersangka FY," kata Febri. (Baca juga: Proses Pemesanan Kamar Rawat Novanto Versi Fredrich) KPK sebelumnya menetapkan Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek KTP-el yang menjerat Setya Novanto. Fredrich dan Bimanesh diduga memanipulasi data medis Novanto agar dirawat dan bisa menghindari pemeriksaan KPK pada pertengahan November 2017 lalu. Tak hanya itu, Fredrich diduga kuat telah mengatur RS Medika Permata Hijau sebelum Novanto mengalami kecelakaan. Atas perbuatannya, Fredrich dan Bimanesh dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Baca juga: KPK Sita Alat Pembuat Keterangan Visum dari Dokter Bimanesh) www.metrotvnews.com
  8. Jakarta: Legalisasi becak di Ibu Kota adalah bagian kontrak politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno saat kampanye Pemilihan Gubernur 2017. Kontrak politik itu dibuat antara Anies-Sandi dan Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu. Isi kontrak politik itu ialah memberikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga kota. Salah satu poin di dalamnya soal memberikan perlindungan dan penataan ekonomi informal kepada pedagang kaki lima, becak, nelayan tradisional, pekerja rumah tangga, apartemen, pedagang kecil, dan pasar tradisional. "Kontrak politik ini disodorkan untuk Pak Anies. Kita punya beberapa kontrak politik yang sudah ditabulasi dan akan kita tunaikan semuanya," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Januari 2017. Sandi menyebut kontrak politik itu ada sejak zaman kepemimpinan sebelumnya. "Mereka memiliki beberapa kontrak politik. Jadi, ini coba kita tunaikan sebagai bentuk satu kesatuan dari pemerintah sebelumnya," ujar dia. Baca: Prasetyo: Jangan Cari Penyakit Gubernur Lama Dewan Pembina Partai Gerindra ini mengaku akan menunaikan seluruh kontrak politik yang pernah dibuat saat kampanye. "Kita tunaikan semuanya, jadi tidak memilah-milah," imbuh dia. Sandi memastikan keberadaan becak tidak akan bertabrakan dengan aturan yang ada. "Pokoknya, kita bikin kebijakan yang berpihak dengan masyarakat, tetapi tidak menabrak aturan dan hukum," pungkas dia. <iframe class="embedv" width="560" height="315" src="http://www.metrotvnews.com/embed/VNx3ApyK" allowfullscreen></iframe> www.metrotvnews.com
  9. Jakarta: Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Moeldoko resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Moeldoko menggantikan Teten Masduki. Pelantikan Moeldoko berdasar Surat Keputusan Presiden Nomor 11 P Tahun 2018. Di kancah politik di Tanah Air, Moeldoko bukan orang baru. Setahun setelah tidak lagi menjabat sebagai Panglima TNI, Moeldoko dipercaya menjabat sebagai anggota Dewan Pembina DPP Partai Hanura (2016-2017). Saat ini, Moeldoko menjabat Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura. Baca: Moeldoko Dilantik jadi Kepala Staf Kepresidenan Selain itu, Moeldoko juga menjabat sebagai Ketua Umum HKTI 2017-2020. Ia menggantikan posisi Mahyudin yang memiliki kesibukan sebagai Wakil Ketua MPR. Moeldoko memiliki karir militer yang mentereng. Pria yang lahir di Kediri, 8 Juli 1957 ini pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013. Baca: Moeldoko Gantikan Teten Masduki Menjadi Kepala Staf Kepresidenan? Moeldoko merupakan alumnus Akabri tahun 1981 dengan predikat terbaik dan berhak meraih penghargaan bergengsi Bintang Adhi Makayasa. Selama karier militernya, Moeldoko banyak memperoleh tanda jasa, yaitu Bintang Dharma, Bintang Bhayangkara Utama, Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama. Selain itu, Bintang Yudha Dharma Nararya, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, dan Satya Lencana Dharma Santala. Juga Satya Lencana Kesetiaan XXIV tahun, Satya Lencana Kesetiaan XIV tahun. Kemudian, Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Seroja, Satya Lencana Wira Dharma, dan Satya Widya Sista. Pada 15 Januari 2014, Moeldoko meraih gelar doktor dari Program Pascasarjana Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia.www.metrotvnews.com
  10. Jakarta: Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengidap TBC terbanyak kedua setelah India. Sayangnya, banyak pasien enggan menjalani pengobatan lantaran stigma buruk yang kerap disematkan kepada penderita. "Sering sekali orang yang menderita penyakit TBC ini tidak melakukan pengobatan sampai tuntas," ujar Dr Erlina Burhan, M.Sc.SpP(K) dalam edukasi kesehatan di Jakarta, Selasa, 16 Januari 2018. TBC merupakan suatu penyakit yang memerlukan konsistensi pasien dalam pengobatan. Dengan pengobatan yang benar, yakni selama 6 hingga 9 bulan, pasien TBC bisa sembuh. "Saat memasuki 2 bulan biasanya sudah mulai terlihat hasilnya sehingga sering banyak yang merasa sudah sembuh dan menghentikan pengobatan," tambah Erlina. Padahal, lanjut dia, meskipun sudah terlihat kemajuan tetap saja masih ada kuman di dalam tubuh yang akan bermutasi kembali menjadi banyak dan lebih kebal apabila pengobatan dihentikan. "Jika kuman sudah kebal terhadap obat-obatan maka pasien akan menjadi resisten terhadap obat-obat TBC dan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk bisa sembuh. Dan penyakitnya pun tentunya menjadi lebih berat," pungkasnya. <iframe class="embedv" width="620" height="415" src="http://www.metrotvnews.com/embed/0k8L4aOk" allowfullscreen></iframe>www.metrotvnews.com
  11. Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menghidupkan kembali moda transportasi becak di ibu kota. Becak-becak ini disebut hanya akan beroperasi di jalanan perkampungan Jakarta. Terlepas dari banyaknya pro dan kontra terkait wacana ini, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso membagikan pengalaman bagaimana sulitnya mengatur becak di ibu kota. Sutiyoso mengakui bahwa larangan operasional becak di ibu kota sudah ada sejak era pemerintahan Gubernur Soerjadi Soedirdja. Ia kemudian mengkaji kebijakan tersebut dan menemukan maksud di balik larangan tersebut. Pertama, kata dia, mengayuh becak dianggap sebagai pekerjaan yang tidak manusiawi. Kedua, transportasi becak tidak sesuai dengan angkutan metropolitan apalagi ibu kota negara. "Dan ketiga, jujur saja amat sulit menertibkan becak-becak itu," ungkapnya, dalam Selamat Pagi Indonesia, Selasa 16 Januari 2018. Sutiyoso mengatakan awal dirinya menjabat pada 1998 banyak terjadi krisis di Indonesia yang menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan. Atas dasar itu dia kemudian membolehkan becak beroperasi di ibu kota dengan catatan hanya sebatas di pinggir kota yang tidak bisa dilintasi kendaraan bermotor. "Tapi kenyataannya keluar lagi ke jalan," katanya. Sutiyoso menilai dengan banyaknya pilihan dan alternatif moda transportasi di ibu kota membuat becak akan mendapatkan banyak saingan. Ketika tidak ada warga yang menggunakan jasanya, bukan tidak mungkin becak akan kembali ke jalan raya. "Gubernur memang punya kewenangan mengatur kota tapi dari pengalaman saya tadi saya harap gubernur mempertimbangkan kembali. Karena harus diakui mengatur becak itu sulit sekali," jelasnya. www.metrotvnews.com
  12. Teten Dapat Tugas Khusus dari Presiden

    Jakarta: Teten Masduki memastikan tak akan pergi dari pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, meski telah dicopot sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Dia mengaku dapat tugas khusus dari Presiden Joko Widodo. "Saya enggak ke mana-mana, Pak Presiden minta lebih dekat karena ada tugas khusus," kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2018. Mantan pegiat anti korupsi ini tak mengungkapkan jabatan yang akan diembannya. Tapi, ia tak menampik saat ditanya soal kemungkinan menjadi duta besar. "Dubes Istana," ucap dia. Mensesneg Pratikno menambahkan, Teten dibutuhkan untuk bekerja lebih dekat dengan Presiden. "Intinya Pak Presiden menginginkan Pak Teten lebih dekat ada penugasan khusus di bawah Presiden," kata Pratikno. Presiden melantik sejumlah menteri Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, pagi tadi. Mereka ialah Idrus Marham yang menggantikan Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial, Moeldoko yang menggantikan Teten sebagai KSP dan Agum Gumelar yang menggantikan Hasyim Muzadi sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden. (Baca juga: Moeldoko Dilantik jadi Kepala Staf Kepresidenan) www.metrotvnews.com
  13. Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku sudah mengantongi sejumlah nama untuk menempati posisi Sekeratis Jenderal Partai Golkar. Posisi Sekjen ditinggalkan Idrus Marham yang hari ini dilantik jadi Menteri Sosial. "Sudah ada (pengganti Idrus)," kata Airlangga di Komplek Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Januari 2018. Namun, Airlangga enggan membeberkan kapan nama pengganti Idrus diumukan. Sepeninggal Idrus, partainya kini fokus revitalisasi struktur DPP Partai. "Ada waktu yang tepat. Satu yang belum dilaksanakan adalah perubahan struktur DPP. Jadi sesudah ini tentu tahap berikutnya adalah revitalisasi DPP," jelas dia. (Baca juga: Presiden Jokowi Lantik Idrus Marham jadi Mensos) Presiden Joko Widodo pagi ini melantik menteri, kepala staf AU dan sejumlah pos setingkat menteri. Idrus dilantik jadi Mensos menggantikan Khofifah Indar Parawansa. Selanjutnya Moeldoko dilantik jadi Kepala Staf Kepresidenan. Moeldoko menggantikan Teten Masduki. Kemudian presiden melantik Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar dan Kepala Staf AU Marsekal Madya Yuyu Yustina. www.metrotvnews.com
  14. Jakarta: Pimpinan DPR mengucapkan selamat kepada Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham yang dilantik sebagai menteri sosial. Idrus menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju di pemilihan gubernur Jawa Timur. "Kami sebagai pimpinan DPR mengucapkan selamat kepada Pak Idrus," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah melalui pesan singkat, Rabu, 17 Januari 2018. Idrus dinilai tepat diposisikan di dalam kabinet Presiden Joko Widodo. Hal tersebut terbukti dalam cara Idrus berkomunikasi dengan beragam kalangan. "Karena pernah jadi anggota DPR dan sangat akrab berkomunikasi," ujar Fahri. Fahri berharap kehadiran Idrus menata kinerja pemerintah di sisa periode pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2019. Kesejahteraan masyarakat dinilai perlu terus diperhatikan. Baca: Presiden Jokowi Lantik Idrus Marham jadi Mensos "Meskipun waktunya kurang dua tahun atau satu tahun delapan bulan, tentu ini sangat krusial terutama menjaga agar masyarakat Indonesia terjaga tingkat kesejahteraanya. Mencapai atau menjelang peristiwa politik penting sampai pemilihan presiden," ucap dia. Idrus dilantik sebagai menteri sosial, pagi ini. Pergantian menteri ini sesuai Surat Keputusan Presiden Nomor 10 P Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan sebagai Menteri Sosial Kabinet Kerja dalam Sisa Masa Jabatan 2014-2019. "Memutuskan, menetapkan, mengangkat Idrus Marham sebagai menteri sosial Kabinet Kerja dalam sisa masa jabatan 2014-2019," sebut surat Presiden, Rabu, 17 Januari 2018. <iframe class="embedv" width="560" height="315" src="http://www.metrotvnews.com/embed/8Kyva5zN" allowfullscreen></iframe>www.metrotvnews.com
  15. Jakarta: Presiden Joko Widodo melantik Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Agum menggantikan K.H. Ahmad Hasyim Muzadi. Pelantikan pada Agum sesuai Surat Keputusan Presiden Nomor 12 P Tahun 2018 tentang pengangkatan dewan pertimbangan presiden. "Mengangkat Agung Gumelar sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden," sebut surat Presiden, Rabu, 17 Januari 2018. Agum menggantikan Hasyim yang wafat pada 16 Maret 2017. Pelantikan Agum dimulai dengan pembacaan surat keputusan. Setelah itu Agum mengucapkan sumpah jabatan dilanjutkan dengan penandatangan berita acara. www.metrotvnews.com
  16. Jakarta: Presiden Joko Widodo melantik Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya Yuyu Yustina. Yuyu sebelumnya menjabat Wakil Kepala Staf AU. Pelantikan Yuyu sesuai Surat Keputusan Presiden Nomor 2 TNI Tahun 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara. "Mengangkat Marsekal Madya Yuyu Yustina sebagai Kepala Staf Angkatan Udara," sebut surat Presiden, Rabu, 17 Januari 2018. Yuyu menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Hadi diangkat Presiden Jokowi sebagai Panglima TNI. Usai pembacaan surat keputusan, Presiden melantik Yuyu. Pelantikan dimulai dengan sumpah jabatan. www.metrotvnews.com
  17. Jakarta: Presiden Joko Widodo mengganti Teten Masduki dari jabatannya sebagai Kepala Kepresidenan. Posisi itu kini diisi Moeldoko. Moeldoko dilantik presiden bersama Menteri Sosial Idrus Marham, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar dan Kepala Staf AU Marsekal Madya Yuyu Sutisna Pelantikan Moeldoko berdasar Surat Keputusan Presiden Nomor 11 P Tahun 2018. "Memutuskan, menetapkan, mengangkat saudara Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresiden," sebut surat Presiden, Rabu, 17 Januari 2018. Usai pembacaan surat keputusan, Presiden Jokowi melantik Moeldoko. Pelantikan dimulai dengan pembacaan sumpah jabatan. Nama Moeldoko menguat pagi ini untuk menggantikan Teten. Belum diketahui pasti alasan Jokowi mengganti Teten. Begitupula ke mana Teten akan ditempatkan usai lepas jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. www.metrotvnews.com
  18. Jakarta: Banyak massa membanjiri Jalanan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu 17 Januari 2018. Massa tersebut merupakan para nelayan yang berunjuk rasa terkait penolakan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik. Menurut pantauan Medcom.id ribuan massa mulai melakukan aksi unjuk rasa dari Mesjid Istiqlal menuju Monumen Nasional (Monas) pukul 07.00 WIB pagi tadi. Dengan berjalan kaki, ribuan massa turut menggunakan berbagai atribut terkait penolakan cantrang. "Maju maju, maju," teriak mereka. Ramainya jumlah massa membuat jalanan di sekitaran Monas tersendat. Terlihat petugas kepolisian menjaga aksi massa. Hingga berita ini diturunkan, sebagian massa sudah mulai memasuki halaman Monas. Namun, belum terlihat orator pemimpin yang menggalakkan protes.www.metrotvnews.com
  19. Jakarta: Presiden Joko Widodo melantik Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. Idrus bakal menggantikan Khofifah Indar Parawansa. Keputusan pergantian itu sesuai Surat Keputusan Presiden Nomor 10 P Tahun 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan sebagai Menteri Sosial Kabinet Kerja dalam sisa masa jabatan 2014-2019. "Memutuskan, menetapkan, mengangkat Idrus Marham sebagai Menteri Sosial kabinet kerja dalam sisa masa jabatan 2014-2019," sebut surat Presiden, Rabu, 17 Januari 2018. Usai pembacaan surat keputusan, Presiden Jokowi melantik Idrus. Pelantikan dimulai dengan pembacaan sumpah jabatan. Idrus yang ditemui sebelum pelantikan mengaku siap menggantikan posisi Khofifah. Dia akan menjalankan tugas yang diberikan. Dia bahkan sudah meminta wejangan pada Khofifah untuk bekerja sebagai Mensos. "Saya sudah bersalaman mengucapkan selamat. Pak Idrus juga sudah bertanya kira kira apa yang sesegera mungkin dilakukan untuk beradaptasi dengan tugas-tugas," beber Khofifah di Istana Negara, Rabu, 17 Januari 2018. www.metrotvnews.com
  20. Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menghidupkan kembali becak di ibu kota. Alasannya, untuk memberi keadilan bagi seluruh warga. Kebijakan ini sontak menuai pro dan kontra. Sebab pada era pemerintahan Gubernur Sutiyoso, operasional becak telah dihapuskan melalui Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum. Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna menilai dasar pertimbangan mengoperasikan kembali becak di ibu kota harus jelas. Apakah memang dibutuhkan atau ada persoalan sosial di dalamnya. "Kalau kita lihat pada kebutuhan, masyarakat sekarang sudah berubah inginnya cepat dan mudah. Sekarang sejauh mana becak memenuhi kebutuhan. Jadi beda antara kebutuhan transportasi dengan persoalan sosial," ungkapnya, dalam Selamat Pagi Indonesia, Selasa 16 Januari 2018. Yayat mengatakan kebijakan yang baru akan dibuat ini jangan sampai menimbulkan konflik sosial baru. Sebab khususnya di DKI Jakarta segala macam moda transportasi sudah tersedia, baik yang konvensional maupun daring. Bentrok antar-sesama angkutan berpotensi terjadi. Hal lain yang perlu jadi perhatian adalah masalah pengawasan dan berapa jumlah becak yang dibutuhkan harus didasarkan pada penawaran dan permintaan. "Kalau hanya untuk kebutuhan ibu rumah tangga untuk antar jemput ke pasar, ke sekolah, dengan jarak yang tak begitu jauh mungkin bisa dipertimbangkan," katanya. Yayat menilai jika pertimbangan utama Pemprov DKI untuk mengoperasikan kembali becak di ibu kota hanya karena persoalan lapangan kerja, keadilan, dan kebutuhan sosial masyarakat harus dilihat apakah profesi pengayuh becak masih pantas beroperasi di Jakarta? Kemudian terkait juga dengan pendapatan per hari para pengayuh becak yang disebut rata-rata mendapatkan Rp50 ribu tentu tidak akan cukup dengan kondisi Jakarta saat ini. "Kalau bisa apa ada profesi lain yang lebih manusiawi pekerjaannya tidak hanya sekadar kantong penyelamat tapi harus berpikir panjang. Jakarta semakin berubah masyarakat semakin butuh kecepatan melakukan mobilitas," ungkap Yayat. Hal yang tak kalah penting lainnya adalah kebijakan ini harus memiliki aturan yang jelas. Agar tidak berbenturan dengan peraturan lain yang membatasi dan menghilangkan becak di Jakarta. "Harus jelas kelembagaannya. Kalau organda kan di bawah Dishub, ada organisasi yang membina. Becak pun sama harus ada yang membina dan perlu ada payung hukum untuk konteks hari ini dan ke depan," jelasnya. www.metrotvnews.com
  21. Jakarta: Director of Cushman & Wakefield Indonesia, Farida Riyadi selaku pengelola gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) berjanji akan memperkuat struktur mezzanin. Hal tersebut dilakukan pasca runtuhnya mezzanin di tower 2 gedung BEI Senin lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan manajemen gedung, diduga runtuhnya mezzanin yang melukai 73 orang itu akibat kelebihan beban. "Kegagalan struktur bangunan dimulai dari kapasitas sambungan penggantung mezzanin yang menampung beban berlebih," ujar Farida di Gedung BEI, Selasa 16 Januari 2018. Farida mengatakan kegagalan struktur bangunan yang menyebabkan runtuhnya mezzanin merupakan kegagalan struktur sekunder, bukan utama. Sehingga gedung BEI, menurut pengelola, secara umum relatif masih aman. "Mengingat kegagalan terjadi pada sturktur sekunder dimana yang tidak berpengaruh pada struktur utama gedung, maka konstruksi bangunan gedung aman karena tidak ada sangkut pautnya dengan sturktur sekunder yang ambruk itu." Ujar Farida. Baca juga: Polisi Belum Berencana Panggil Kontraktor Gedung BEI Meski begitu, Farida mengatakan seluruh lantai mezzanin yang ada di gedung BEI, baik Tower 1 maupun 2 sudah tidak difungsikan oleh pengelola. Hal tersebut dilakukan karena pengelola gedung akan memperkuat struktur mezzanin. "Kita akan menguatkan semua mezzanin tower 1-2. Akan kita lakukan segera untuk meyakinkan bahwa mezzanin aman. Selama proses itu disarankan mezzanin tidak difungsikan. Sejak Selasa siang seluruh mezzanin tidak kita fungsikan," ujar Farida.www.metrotvnews.com
  22. Jakarta: Idrus Marham bakal dilantik menjadi Menteri Sosial. Ia akan menggantikan menteri sebelumnya Khofifah Indar Parawansa. Khofifah berharap Kementerian Sosial bisa dinahkodai dengan baik dan mempertahankan kinerjanya. Salah satunya soal kecepatan dalam menaggapi bencana. "Dari Kementerian Sosial biasanya tiba satu jam dilokasi di tempat (bencana dan kasus sosial). Misalnya saya dapat konfirmasi, insyallah satu jam sudah di tempat," kata Khofifah di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Januari 2018. Baca: Khofifah Sebut Idrus Sudah Minta Wejangan jadi Mensos Secara pribadi, Khofifah mengaku mengenal sosok Idrus Marham. Dia mengatakan setiap orang yang mengemban tugas sebagai Menteri Sosial harusnya memiliki kebanggaan dalam melayani korban bencana alam maupun sosial. "Wawasan Pak Idrus cukup luas beliau saya sudah mengenalnya. Saya ucapkan selamat. Beliau menyampaikan sesegera mungkin beradaptasi," terang Khofifah. Hari ini, Presiden Joko Widodo akan melantik sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri di istana. Nama-nama Idrus Marham, Teten Masduki hingga Agum Gumelar beredar bakal menempati posisi strategis di Kabinet Kerja.www.metrotvnews.com
  23. Jakarta: Dua pengemudi One Karcis One Trip (OK Otrip) menilai persiapan program tersebut belum matang. Pasalnya, hingga kini belum ada pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme pengemudi. Seorang pengemudi OK Otrip, Muchammad Arief, mengatakan, perekrutan pengemudi terlalu terburu-buru. Hanya dengan kemauan dan persetujuan, sebagian besar pengemudi angkutan umum dapat bekerja sebagai supir OK Otrip. Pola rekrut pengemudi OK Otrip juga dinilai sederhana. Hanya dengan mengumpulkan Kartu Keluarga dan Surat Izin Mengemudi, dirinya sudah bisa menjadi pengemudi OK Otrip. Sebelumnya, Arief bekerja sebagai pengemudi angkutan umum di bilangan Pulo Gadung, Jakarta Timur. "Padahal, sebaiknya pengemudi OK Otrip diberikan pelatihan tata krama melayani masyarakat. Jujur saja, kita berasal dari supir angkot. Kita butuh pelatihan tambahan setengah bulan agar program OK Otrip bisa maksimal melayani masyarakat," kata Arief, saat berbincang kepada Medcom.id, Selasa, 16 Januari 2018. Asa senada disampaikan seorang pengemudi lain yang enggan disebut namanya. Ia setuju agar pengemudi OK Otrip diberikan pelatihan agar pengemudi menjadi profesional. Hal itu dinilai penting, lantaran pengemudi OK Otrip bakal diberikan gaji bulanan. "Kebiasaan waktu jadi supir angkot dulu mendapat gaji harian. Kalau OK Otrip kan bulanan. Jadi harus ada pelatihan biar profesional," tutur dia. Baca juga: Tiga Kendala Percobaan OK Otrip Trayek Kampung Melayu-Duren Sawit Ketika berbincang, Ia menceritakan seorang temannya yang bekerja sebagai porter Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. Dahulu, kata dia, porter bandara dibiayai atas kerja keras. Semakin besar usaha, maka semakin besar pula pendapatan yang didapatkan porter. Sebab, pembiayaan dibayar langsung oleh pengguna jasa porter. "Sehingga dengan usaha maksimal, hasilnya juga maksimal," ucap dia. Dipenghujung tahun 2017, PT. Angkasa Pura II mengeluarkan kebijakan gaji bulanan untuk pekerja porter. Ketika kebijakan tersebut direalisasikan, dirinya menyebut, porter yang dia kenal mulai tidak bekerja profesional. Ia lantas takut pengalaman temannya berlaku untuk dirinya serta rekan sesama pengemudi OK Otrip. "Sama seperti kita yang tadinya supir angkot. Semakin kerja keras, semakin besar pendapatan harian. Sehingga kalau digaji bulanan, mungkin saja saya atau rekan pengemudi OK Otrip lainnya jadi malas-malasan bekerja. Toh digaji tiap bulan," pungkas dia.www.metrotvnews.com
  24. Airlangga Serahkan Nasibnya ke Presiden

    Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Airlangga masih irit bicara setelah dikabarkan bakal dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Perindustrian. Airlangga enggan berkomentar lebih jauh apakah kedatangannya dalam proses pelantikan hari ini menjadi hari terakhirnya di kabinet, atau tetap menjabat sebagai menteri merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik. "Itu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Presiden," kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Januari 2018. Baca: Idrus Yakin Airlangga Mampu Emban Tugas Rangkap Jabatan Saat ditanya masuknya nama Idrus Marham di jajaran kabinet kerja, Airlangga mengucapkan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kepercayaan kepada Partai Golkar. "Keluarga besar Partai Golkar ucapkan terima kasih memberikan kepercayaan kepada kami. Ini (Idrus) salah satu kader terbaik Partai Golkar," ucap Airlangga. Presiden Joko Widodo pagi ini dikabarkan akan melantik sejumlah pos posisi pos menteri, dewan pertimbangan presiden (Wantimpres) dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) pagi ini di Istana Negara. Dari info yang beredar, nama mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Moledoko akan mengisi pos Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki. Sementara, Teten sendiri dirotasi menjadi Menteri Perindustrian menggantikan Airlangga Hartarto. Nama lainnya, Sekretaris Jenderal Partai Gokkar Idrus Marham akan mengisi pos Menteri Sosial yang ditinggalkan Khofifah Indar Parawansa yang mengundurkan diri setelah memutuskan nyagub di Jawa Timur. www.metrotvnews.com
  25. Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham telah tiba di Istana Negara, untuk mengikuti proses pelantikan sebagai Menteri Sosial. Idrus mengaku siap diberikan kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo. "Apabila diberikan kepercayaan Partai Golkar selama ini melakukan kaderisasi akan memberikan sukses pembangunan untuk bangsa dan negara," kata Idrus di kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Januari 2018. Baca: Golkar Segera Cari Pengganti Idrus Saat ditanya apakah keputusan pengangkatan dirinya terbilang mendadak, Idrus menyampaikan hal ini sudah melalui proses. Namun, Idrus enggan berbicara lebih jauh terkait kinerja dan program yang akan dilakukan di sisa masa jabatan sebagai Menteri Sosial satu tahun ke depan. "Saya kira tidak etis mengomentari. Biarkan dahulu proses di dalam," jawab Idrus. Presiden Joko Widodo pagi ini dikabarkan akan melantik sejumlah pos posisi pos menteri, dewan pertimbangan presiden (Wantimpres) dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) pagi ini di Istana Negara. Dari info yang beredar, nama mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Moledoko akan mengisi pos Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki. Nama lainnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham akan mengisi pos Menteri Sosial yang ditinggalkan Khofifah Indar Parawansa yang mengundurkan diri setelah memutuskan nyagub di Jawa Timur. www.metrotvnews.com
  26. Jakarta: Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham memastikan Airlangga Hartarto mampu mengemban tugas rangkap jabatan. Idrus menerangkan jabatan Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan sebagai Menteri Perindustrian akan berjalan dengan baik. "Pak Airlangga tetap di sini (sebagai Menteri) enggak akan mengganggu pekerjaan di Golkar," kata Idrus di kompleks Istana, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Januari 2018. Baca: Golkar Segera Cari Pengganti Idrus Idrus percaya setiap kader Partai Golkar lihai dalam mengemban tugas. Golkar dengan cara yang matang pun menempatkan kadernya untuk mengabdi kepada negara. "Golkar kekuatannya ada pada sistem distribusi kader. Sistematikanya ada dan terencana. Dan ini saya kira kekuatan Pak Airlangga," tegas Idrus. Idrus juga meyakini rangkap jabatan yang diemban Airlangga akan memberikan dampak positif. Posisi Ketua Umum Golkar dan Menteri Perindustrian akan memudahkan proses kebijakan di dalamnya. "Ketua Umum dan kementerian. Kedua posisi yang dijabat Airlangga insyallah saling memperkuat," tutup dia. Hari ini, Presiden Joko Widodo bakal melantik sejumlah menteri baru. Nama Idrus Marham disebut-sebut bakal menjabat sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa. www.metrotvnews.com
  27. Jakarta: Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang membantah dirinya meminta mahar politik kepada calon legislatif yang diusung partainya. Oso justru menuding ada oknum di internal Partai Hanura yang tak menyerahkan dana sumbangan masuk ke kas partai. "Saya tidak mengurusi Pilkada. Ada tim Pilkada terima uang tapi tidak diserahkan kepada partai. Itu yang tidak boleh." kata Oso di acara Prime Time News Metro TV, Selasa 16 Januari 2018. Pria yang juga menjabat Ketua DPD RI itu justru menuding ada oknum internal partai yang tak menyerahkan dana sumbangan masuk ke kas partai. Uang itu berasa dari sumbangan untuk pelaksanaan pilkada 2018. Baca juga: Oso: Saya Bukan Pencuri Oso mengancam akan membeberkan oknum partai tersebut jika Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura benar-benar terlaksana. "Ini urusan internal engga perlu dibuka dulu. Nanti kalau mau dibuka nanti kalau ada mau gelar Munaslub nanti kita ceritakan di Munaslub," jelasnya. Sebelumnya, Rapat pengurus harian Hanura menyatakan telah memecat ketua umum mereka Oesman Sapta Odang (Oso). Ada sejumlah alasan atas pemecatan ini. Sekretaris Jenderal Hanura Sarifuddin Sudding menyatakan pemecatan terhadap Oso sudah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Baca juga: Oso Sebut Situasi Hanura Sengaja Diciptakan Jelang Verifikasi Faktual Namun di tempat lain, DPP Hanura juga menggelar Rapat Badan Pengurus Harian di Hotel Manhattan, Kuningan. Rapat itu dipimpin langsung oleh Oesman Sapta Odang. Dalam rapat itu, diputuskan Oso masih tetap ketua umum partai Hanura yang sah. "Rapat resmi partai Badan Pengurus Harian DPP dilaksanakan di tempat ini (Hotel Manhattan). Rapat ini atas pengetahuan Ketua Umum," ujar Benny. www.metrotvnews.com
  1. Muat aktifitas lainnya
×

Important Information

Kami menggunakan cookie. Mereka tidak menakutkan, tetapi beberapa orang berpikir mereka. Terms of Use & Kebijakan Privasi